LAPORAN KHUSUS: ANCAM KESEHATAN DAN EKOSISTEM

karikatur. foto: koer/Palpos.ID

Aktifitas Tambang Batubara Diduga Cemari Lingkungan

ADANYA dugaan pencemaran lingkungan khususnya aliran sungai akibat aktifitas tambang batubara di Kabupaten Muara Enim kembali terjadi. Kali ini pencemaran itu terjadi di aliran Sungai Anjung-anjung Desa Seleman dan aliran Sungai Ulang-ulang Desa Penyandingan Kabupaten Muara Enim  oleh limbah air tambang batubara.

Akibatnya masyarakat setempat mengeluhkan pencemaran lingkungan yang dapat mengancam kesehatan tersebut, berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim  untuk dapat bertindak  tegas terhadap perusahaan tambang dalam hal ini PT Sriwijaya Bara Priharum (SBP) agar memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Sebelum bupati sidak kita sudah melayangkan surat kepada PT SBP supaya kolam penampungan limbah (KPL) ditambah lagi karena kolam penampung limbah air tambang tersebut sudah tidak memadai mengingat aktifitas kegiatan tambang meningkat. Selain itu, kita meminta penyaringan limbah air tambang ditingkatkan lagi sehingga aliran sungai anjung-anjung dan aliran sungai ulang-ulang tidak tercemar,” ujar tokoh Pemuda Desa Penyandingan, Agana Tuasikal, Rabu (26/08/2020).

Dijelaskannya, awal diketahuinya dugaan pencemaran di aliran Sungai Anjung-Anjung dan aliran sungai Ulang-ulang terjadi hari Rabu (12/8) lalu, ada sekitar 20 orang masyarakat Desa Tanjung Lalang datang ke Desa Penyandingan mengambil sampel di aliran anak sungai Ulang-ulang karena dihilir aliran Sungai Enim tepatnya di Desa Tanjung Lalang terlihat keruh berwarna kecoklatan kehitaman.

BACA JUGA: Diduga Cemari Lingkungan, Juarsah Sidak Tambang Batubara PT SBP

Kemudian lanjutnya, diar bersama warga lainnya menelusuri dari hilir hingga ke hulu aliran anak Sungai Alung-alung ternyata sumbernya dari kolam penampungan limbah (KPL) PT Sriwijaya Bara Priharum. Dari hasil penelusuran tersebut, kata dia, masyarakat melalui Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan  membuat surat ditujukan kepada manajemen PT SBP ditembuskan ke Bupati dan DLH supaya kolam penampungan limbah di area pertambangan untuk diperbaiki sesuai undang-udang pertambangan mineral batubara.

“Tentu tujuan kita supaya tidak lagi terjadi pencemaran limbah air tambang yang mengalir di aliran anak sungai Alung-alung sehingga limbah air tambang yang dialirkan dalam kondisi sudah jernih,” harapnya.

Pihaknya lanjut Agana, respect dan berterima kasih kepada Plt Bupati langsung turun ke lapangan menindaklanjuti laporan masyarakat. “Dari hasil sidak tersebut bupati menilai ternyata kolam penampungan limbah tidak memadai dan perlu penambahan kolam penampungan limbah serta proses penyaringan limbah air tambang ditangkatkan lagi,” jelasnya.

Agana menambahkan, agar proses penyaringan limbah air tambang jernih menjadi air baku mutu ramah lingkungan minimal ada tiga kolam penampungan limbah di area tambang. Belum lagi ditambah proses pencampuran tawas dan kaporit sehingga air yang dialirkan bisa dimanfaatkan masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai tersebut untuk mandi dan cuci bahkan untuk mencari ikan.

“Tujuan tiga kolam tersebut berfungsi memisahkan solid dan liquid melalui proses pengendapan secara gravitasi untuk menyisihkan suspended solid  sehingga akan menghasilkan air jernih,” terangnya.

Rasma, salah seorang warga Muara Enim meminta agar pihak perusahaan tambang apapun itu di Muara Enim agar memperhatikan lingkungan.

“Dan Sesuai dengan UU yang ada, pihak perusahaan memang wajib untuk menjaga lingkungan dan menyiapkan pengelolaan limbah yang standar. Karena ini menyangkut kesehatan warga termasuk lingkungan dan ekosistem di lingkungan sekitar perusahaan termasuk juga wilayah sekitarnya. Jangan sampai keduanya terganggu,” harapnya.

Persoalan dugaan  pencemaran lingkungan menarik perhatian Pengamat Lingkungan,  Dr Yenrizal MSi. Menurutnya sering terjadinya pencemaran lingkungan tersebut karena jelas aktifitas industri atau apapun itu tidak memperhatikan limbah dan lingkungan sekitar.

“Kepentingan masyarakat dan keseimbangan lingkungan harus dijaga. Saya pikir pemerintah daerahpun harus tegas soal ini karena pencemaran sungai ini sangat berefek besar terhadap masyarakat dan ekosistem sungai,” tandasnya.

Perusahaan lanjut alumnus Fisip Universitas Sriwijaya (Unsri) ini, harus punya teknologi untuk minimalisir limbah ini, harus betul-betul diperhatikan dan dikawal. ”Pemda setempat mesti memberikan sanksi pada perusahaan sesuai ketentuan yang ada dan mewajibkan perusahaan untuk memperbaiki pengelolaan limbahnya,” ujarnya.

Mengapa harus ada sanksi?, dikatakan Yenrizal,  karena masalah ini termasuk salah satu bentuk kelalaian. Apalagi kalau Plt Bupatnya sendiri sudah sidak dan menemukan pelanggaran soal standar pengelolaan limbah perusahaan tambang tersebut. (ozi/nov/oby)

Ancam Cabut Izin Usaha

DUGAAN pencemaran lingkungan di sekitar area tambang batubara PT Sriwijaya  Bara Priharum (SBP), yang dikeluhkan masyarakat sekitar, membuat Plt Bupati Muara Enim, H Juarsah langsung merespon dengan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi pengelolaan limbah air perusahaan setempat.

Kedatangan orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang ini ke lokasi tambang beserta jajaran untuk memastikan laporan masyarakat bahwa, dua aliran anak sungai yakni aliran sungai anjung-anjung di Desa Seleman dan aliran sungai ulang-ulang Desa Penyandingan diduga tercemar limbah tambang batubara.

Setelah melakukan pengecekan ke lokasi yang salah satunya ke pengelolaan limbah air, Plt Bupati, Juarsah yang didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ir Kurmin MSi, Camat Tanjung Agung, Sahlan SH Msi, menemukan, jika kapasitas kolam penampungan limbah (KPL) sudah tidak memadai lagi dengan aktivitas produksi yang kian meningkat sehingga penyaringan limbah air tambang yang masuk dalam kolam penampungan tidak tersaring dengan baik diduga menyebabkan terkontaminasi beberapa aliran anak sungai di area tambang.

Menyikapi permasalahan tersebut, Plt Bupati menginstruksikan pihak perusahaan untuk segera menambah kolam penampungan limbah (KPL) dan meningkatkan sistem perjernihan air limbah agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. “Kita tak segan-segan mencabut izin usaha tambang jika tidak mengidahkan instruksi penambahan KPL dan proses penjernihan air limbah dan massih mendapat laporan warga mengenai pencemaran lingkungan dari kegiatan tambang,” tegas Juarsah.

Menurutnya, pencemaran lingkungan dalam kegiatan usaha tambang bertentangan  dengan UU No 4/2009 tentang pertambangan mineral batubara dan Undang-undang No 32/2009 yang mengatur bahwa setiap perusahaan  wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air. “Saya tegaskan agar seluruh perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim untuk selalu pedul lingkungan serta tidak melakukan pencemaran baik di tanah, udara dan air,” tegas Juarsah. (ozi)

KOMENTAR MEREKA:

Abrianto, Anggota DPRD Muara Enim

Pemkab Harus Tegas

Abrianto, Anggota DPRD Muara Enim

TERKAIT dugaan pencemaran lingkungan lingkungan yang dikeluhkan masyarakat di sekitar lokasi pengelolaan limbah air tambang PT Sriwijaya  Bara Priharum (SBP), kami akan koordinasi dengan rekan-rekan di komisi II DPRD Muara Enim  untuk turun ke lapangan guna  memastikan keluhan warga atas dugaan pencemaran  di aliran anak sungai anjung-anjung di Desa Seleman dan aliran sungai ulang-ulang Desa Penyandingan tersebut.

Kami menilai keberadaan perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Muara Enim hanya mengeruk pundi-pundi rupiah dari hasil tambang emas hitam. Untuk itu, kita meminta Pemkab Muara Enim menekankan perusahaan batubara yang beroperasi di hulu Sungai Enim wajib menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam UU No 32/2009 menyebutkan setiap perusahaan wajib menjaga kelestarian lingkungan. Jika perusahaan tidak menjalankan kewajibanya sesuai Undang-undang pertambangan mineral batubara, maka kami  meminta Plt Bupati Muara Enim mencabut izin usaha tambang bagi perusahaan yang tidak menjaga kelestarian lingkungan.

Pertambangan memang diperlukan sebagai tulang punggung pembangunan daerah maupun nasional. Namun perusahaan tambang jangan hanya mengejar target demi meraih keuntungan, yang harus menjadi perhatian utama perusahaan tambang adalah aspek kelestarian lingkungan. (ozi)

Iskandar Maliki, Dirut PT SBP

Kedepankan Aspek Lingkungan

Iskandar Maliki, Dirut PT SBP

KAMI selaku pimpinan PT Sriwijaya Bara Priharum memastikan seluruh aktivitas tambang batubara yang kita lakukan di wilayah Desa Penyandingan, tentu  memperhatikan lingkungan. Sebab bagi kami, aspek lingkungan hidup sangat penting bagi perusahaan tambang dan seluruh masyarakat serta pemangku kepentingan lain di sekitar tambang.

Kita juga selalu mengkedepankan aspek pelestarian lingkungan dalam menyelenggarakan kegiatan penambangan. Pelaksanaan kegiatan operasional penambangan berpedoman dimulai pada tahapan perencanaan yang menginternalisasikan prasyarat keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan.

Selain itu, setiap hari KPL dicek sesuai SOP mulai dari Power of hydrogen (pH) dan Total Suspended Solid (TSS), hasilnya tingkat kejernihan air sudah sesuai baku mutu. Pihak Dinas Lingkungan Hidup telah mengambil sampel air untuk di uji laboratorium dan kita menunggu hasil uji laboratorium. Terkait permintaan  Pak Bupati  agar melakukan penambahan kapasitas KPL, ini akan kita respon dengan segera dilakukan pembuatan KPL. (ozi)

M Hairul Sobri, Ketua Walhi Sumsel

Tak Sebanding Hasil

M Hairul Sobri, Ketua Walhi Sumsel

KEBERADAAN tambang batubara memang banyak berdampak, terutama pada ekonomi, dan juga berdampak pada ekologis, dampak lingkungan itu memang tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan dari tambang batubara itu sendiri,

Misalnya jika kita lihat dari sisi lingkungan, pertanian rusak, sumber air rusak, apalagi jika keberadaan tambang tersebut banyak di hutan, terutama hutan-hutan  yang tinggi, otomatis hutannya itu bakalan rusak.

Berbicara soal pasca tambang, pasca tambang itu butuh ratusan tahun agar pulih, pasca dari penambangan sendiri walaupun sudah direklamasi, susah untuk ditanami kembali, melihat dari beberapa fakta-fakta tersebut, sebenarnya sudah pilihan bahkan, beberapa komitmen Indonesia kepada seluruh dunia di tahun 2030 itu tidak ada lagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang memang utamanya itu adalah batubara, tapi berbeda komitmen tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, Apalagi  ada rencana membangun PLTU-PLTU baru, mempercepat ekspansi perizinan batubara jika memang benar terjadi namun kita berharap itu tidak terjadi.

Jika mau dilihat dari sisi negatifnya, itu bukan rahasia umum lagi, bahwa, memang batubara ini menghancurkan, baik itu budaya masyarakat, sosial masyarakat, ekonomi masyarakat, bahkan negarapun bakal dirugikan dampak dari batubara ini dan  itu sama sekali tidak berbanding dengan hasil ekonomi yang dapat, misalnya mau memanfaatkan batubara menjadi sumber energi, seharusnya, energi-energi terbarukan yang memang berkeadilan itu yang lebih diutamakan, tapi faktanya hingga sekarang bukan hanya di Sumsel hampir seluruh daerah, PLTU-PLTU tersebut masih dibangun.

Kita tahu sendiri, sumber daya alam yang berkelanjutan itu kan, tidak eksploitatif, tidak besar-besaran tapi adanya PLTU-PLTU itu akan mempercepat tambang-tambang, bahkan memperluas ekspansi tambang-tambang  batubara yang ada di Sumsel. (uci)