Langgar Protokol Kesehatan, Satgas Covid-19 Tegur Manajemen BNI Kayuagung

Beberapa satgas covid-19 Kabupaten OKI sedang berdialog dengan pihak manajemen BNI Kayuagung, Jumat (04/09/2020). Foto: diskominfo oki

KAYUAGUNG, PALPOS.ID – Kerumunan di Bank BNI Cabang Kayuagung dinilai melanggar ikhtiar bersama memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 di Kabupaten OKI.

Keramaian terjadi akibat antrean nasabah BNI itu, membuat satgas Covid-19 Kabupaten OKI bergerak. Dikomandoi Satpol PP, Satgas mengingatkan manajemen Bank untuk menerapkan protokol kesehatan.

“Laporan masuk dari warga lalu ditindaklanjuti Satpol PP bersama satgas dan pemerintah kecamatan,” ungkap Kasatpol PP dan Damkar OKI, Abdurahman, melalui Sekretaris Agma Yuska, Jumat (04/09/2020).

Selanjutnya manajemen bank mendapatkan arahan dari tim Satgas Covid-19 agar menerapkan protokol kesehatan. Hasilnya, manajemen bank melakukan pembatasan jumlah dan mengatur jadwal antrean nasabah.

Selain kerumunan warga, tambah Agma, mereka juga mendapat aduan masyarakat terkait parkir kendaraan pengunjung yang mengganggu aktivitas pengguna jalan lain.

“Pengelola kita minta menertibkan parkir kendaraan pengunjung, jangan sampai mengganggu aktivitas lalu lintas di jalan raya ini,” tambahnya.

Agma mengungkap, penegakan protokol kesehatan di Kabupaten OKI kedepan akan semakin diperketat. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah dan memutus rantai penularan covid-19.

Salahsatu upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan mulai dari penggunaan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta membiasakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Agma juga menyebut sanksi bagi para pelanggar kesepatakan bersama tertuang dalam Peraturan Bupati  (Perbup) Nomor 34 Tahun 2020.

“Sanksi menitikberatkan agar masyarakat patuh menerapkan protokol kesehatan berupa teguran lisan, tertulis, kerja sosial, membersihkan fasilitas umum, pushup, atau mengucap sumpah janji sesuai yang tertera pada Perbup,” jelasnya.

Diterangkannya, kewajiban dan penerapan sanksi antara masyarakat atau individu dengan pelaku usaha, pengelola fasilitas umum berbeda.

Bagi pelaku usaha atau sejenisnya ini, selain wajib menggunakan masker ataupun APD, mereka juga wajib menyediakan sarana prasarana cuci tangan, cairan pembersih, menerapkan jaga jarak fisik dan mengedukasi atau memberi penjelasan kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan.

“Bagi pelaku usaha yang melanggar, dikenakan teguran lisan, tertulis, penghentian sementara operasional usaha hingga pencabutan izin usaha,” tegasnya. (bar/rilis)