Kabupaten Lahat Zona Merah, Hajatan Disetop

Wabup Lahat memimpin rapat upaya penerapan protokol kesehatan di oproom Pemkab Lahat, Kamis (10/09/2020). Foto: arif/Palpos.ID

LAHAT, PALPOS.ID – Pasca ditetapkan sebagai wilayah zona merah penyebaran covid-19 Rabu (09/09/2020), Pemkab Lahat Kamis (10/09/2020) langsung ambil tindakan.

Seluruh elemen mulai dari FKPD, Camat, Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat, kembali dikumpulkan untuk mencari formula jitu, dalam menekan angka penyebaran covid-19.

Wakil Bupati Lahat, Haryanto SE MM MBA menyatakan, kondisi Kabupaten Lahat saat ini bisa dikategorikan terancam. Sarena penyebarannya sendiri bukan lagi dari luar, melainkan sudah tranmisi lokal. Tempat penggelaran hajatan pernikahan maupun kematian, ditambah tempat rekreasi, jadi titik rawan penyebaran covid-19.

“Kalau tidak menyalahi, yang akad nikah kita persilakan, untuk resepsi kita tunda dulu. Lebih baik menyelamatkan nyawa, sudahla dulu hajatan itu, kalau ada yang terkapar karena covid lagi, kita semua yang susah,” tegas Haryanto di Opsoom Setda Lahat, Kamis (10/09/2020).

Haryanto juga mengatakan, covid ini bukan hanya tugas Pemkab Lahat, tapi tugas seluruh eleman termaksud masyarakat. Dirinya meminta masyarakat Kabupaten Lahat harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Secepatnya akan dibuatkan surat edaran bersama, sembari menunggu Perbub ditanda tangani Gubernur Sumsel.

Disisi lain, Direktur RSUD Lahat, dr Hj Erlinda MKes menerangkan, hasil traking pasien terkonfirmasi positif selama 3 hari terakhir 131 orang, hasil swab baru keluar sebanyak 31 orang dan dinyatakan negatif. Untuk saat ini RSUD Lahat merawat 9 pasien terkonfirmasi positif covid-19, dengan kafasitas ruang isolasi sudah full.

“RSMH Palembang juga mengabarkan ruang isolasi sudah full, kita tidak hisa lagi merujuk ke Palembang. Kami berharap tidak ada lagi penambahan pasien,” terang Erlinda.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lahat, Ali Afandi mengatakan, drap Perbup yang telah disusun.

Ali juga membenarkan ada sanksi yang bakal diterima bagi pelanggar. Untuk sanksi perorangan ringan dan sedang, mulai dari teguran, dan teguran tertulis. “Penerapan sanksi dibantu dengan aparat lain. Peraturan ini berlaku menyeluruh, hingga ke pasar tradisional di kecamatan dan desa,” ucap Ali. (rif)