111 Dokter Gugur, Pemerintah Harus Tegas

Petugas saat memakamkan korban COVID-19 di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat, (3/4/). Hari ini di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. FOTO: FAISAL R. SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK.

JAKARTA, Palpos.Id – Sebanyak 111 dokter meninggal dunia setelah terpapar COVID-19. Mereka terpapar virus tersebut saat menjalankan pelayanan medis maupun non medis. Pemerintah diminta tegas untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto mengatakan jumlah dokter yang meninggal akibat COVID-19 bertambah dua orang dari data Kamis (10/9). Sehingga berdasarkan data yang dimiliki pihaknya total ada 111 dokter meninggal dunia akibat COVID-19 sejak Maret 2020 hingga Jumat (11/9).

“Pagi ini ada dua dokter wafat, per hari ini total sudah 111 dokter meninggal, dokter umum dan spesialis,” ujarnya melalui pesan singkat, Jumat (11/9).

Data tersebut, menurut Slamet derdasarkan dari survei Tim Mitigasi IDI. Selain itu, berdasarkan hasil survei wilayah Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah kematian dokter tertinggi, yaitu 29 dokter.

Ketua Tim Mitigasi IDI, Adib Khumaidi menambahkan data jumlah dokter yang meninggal tersebut diperoleh setelah melakukan survei di berbagai faskes yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain Jawa Timur, provinsi dengan jumlah kasus dokter meninggal tinggi juga terjadi di Sumatera Utara dengan 20 kasus, kemudian DKI Jakarta sebanyak 14 dokter. Lalu Jawa Barat dengan 10 kasus dan Jawa Tengah 8 dokter meninggal. (Selengkapnya lihat grafis)

Dikatakannya, dari 111 orang dokter yang dinyatakan meninggal, sebanyak 50 orang adalah dokter spesialis, 54 orang merupakan dokter umum dan 7 orang merupakan Guru Besar.

“Terpaparnya para dokter bisa terjadi saat menjalankan pelayanan baik itu pelayanan yang langsung menangani pasien COVID-19 di ruang-ruang perawatan (isolasi maupun ICU), atau dari tindakan medis yang ternyata belakangan diketahui kalau pasiennya mengalami COVID-19, ataupun pelayanan non medis seperti dari keluarga dan komunitas,” kata Adib.

Dijelaskannya, gambaran tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan dokter saat ini memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19, disamping angka OTG (orang tanpa gejala atau asimptomatik carier) yang tinggi dan kian meningkat.

Untuk itu, dia meminta agar pemerintah bersikap tegas dengan menindak masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

“Diikuti juga para aparat pemerintah juga memberikan contoh dengan melakukan protokol kesehatan dalam aktivitas mereka sehari-hari,” kata Adib.

Selain itu, upaya yang perlu dilakukan adalah proteksi di semua layanan dengan penerapan 3T yang lebih tegas lagi. Upaya itu termasuk peningkatan upaya preventif dengan penerapan protokol kesehatan dengan melibatkan kelompok sosial masyarakat sebagai kontrol menjadi satu prioritas untuk menekan laju penyebaran virus.

“Sedangkan untuk penguatan treatment atau perawatan dilakukan dengan mapping atau pemetaan kemampuan faskes, menata dan meningkatkan kapasitas rawat dengan screening atau penapisan yang ketat terhadap pasien, zonasi di fasilitas kesehatan, serta clustering atau pengkhususan rumah sakit rujukan atau yang menangani COVID-19,” tegasnya.

Dengan banyaknya dokter yang gugur selama pandemi semakin berat tugas yang dihadapi. Terlebih berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019 jumlah dokter di Indonesia hanya 81.011 orang. Itupun sebarannya terpusat di Pulau Jawa yakni DKI Jakarta 11.365 orang, Jawa Timur 10.802, Jawa Tengah 9.747, dan Jawa Barat 8.771. Sedangkan jumlah dokter spesialis paru yang bertugas sebagai dokter penanggung jawab (DPJP) pasien COVID-19 di Indonesia hanya 1.206 orang.

“Jumlah ini masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang harus dilayani. Idealnya ada 2.500 dokter paru untuk 267 juta penduduk,” tambah Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Paru Indonesia (PDPI) Agus Dwi Susanto.

Sementara Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PP PDPI) Erlina Burhan, mengatakan pihaknya kelelahan menangani pasien COVID-19 mengingat jumlah dokter paru yang sedikit.

Belum lagi, dari angka 1.206 dokter paru itu, tidak semuanya bisa bertugas mengingat faktor usia.

“Kita PDPI ini sungguh diminta perannya dan memang harus kita akui bahwa kita memang sudah kelelahan, sebaran dokter paru tidak merata, karena dokter paru ini jumlahnya sedikit, tidak cukup untuk mengatasi kasus Covid-19 yang angkanya terus meningkat,” katanya.

Sedangkan akademisi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI) Eka Ginanjar mengatakan lingkaran setan penyebab tingginya kematian pada tenaga kesehatan (nakes) dimulai dari pasien COVID-19 yang tidak terkendali, sehingga menyebabkan overload dan overcapacity di rumah sakit.

“Pasien Covid-19 tidak terkendali maka Healthcare System Capacity akan overloaded dan exhausted. Perawatan Covid-19 penuh dan pasien menumpuk,” ujarnya dalam cuitan akun Twitter @Dr_EKG.

“Angka kematian pasien Covid-19 meningkat, nakes banyak yang terpapar dan terdampak sampai meninggal, kapasitas pelayanan pasien non-COVID-19 menurun, berdampak pada meningkatnya kematian pasien non-covid-19,” imbuhnya.(gw/fin)