LAPORAN KHUSUS: SANKSI LEMAH, KESADARAN MENURUN

karikatur. foto: koer/Palpos.ID

Warga Palembang Positif Covid-19 Terus Bertambah

APAPUN upaya yang dilakukan pemerintah dan unsur Muspida untuk memberi edukasi dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (Prokes), nampaknya bekal percuma karena semua langkah dan kebijakan tetap kembali kepada kesadaran  masyarakat itu sendiri.

Untuk saat ini, kesadaran dan disiplin masyarakat Kota Palembang untuk mematuhi protokol kesehatan (Prokes) covid-19 nampaknya kembali menurun. Suasana ini sudah terlihat sejak pemkot memberlakukan new normal pada awal Juni 2020. Kondisi ini diperparah dengan ketidaktegasan pemerintah sejak awal adanya Covid hingga diberlakukan PSBB.

Ini terbukti dengan terus meningkatnya penyebaran kasus wabah covid-19 hingga saat ini. Update website Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel, perkembangan kasus covid-19 di Kota Palembang hingga Minggu (13/09/2020), warga Kota Palembang yang terkonfirmasi virus corona bertambah sebanyak 15 kasus hingga total ada 2.778 warga Kota Palembang yang sudah terkonfirmasi positif.

Syarif, salah seorang warga Kota Palembang ini menyadari bahwa saat ini kondisi covid-19 di Kota Palembang memang masih tergolong buruk. Tidak hanya di Palembang saja,  namun di beberapa daerah di Sumsel,  wabah penyebaran covid-19 masih relatif tinggi seperti Lahat dan Pagaralam misalnya.

“Namun kita tidak bisa berbuat apa lagi, karena saat ini lebih sadis melawan kebutuhan hidup daripada menghadapi covid-19,” jelasnya. Selain itu, status Kota Palembang sebelumnya sempat keluar dari zona merah dan kembali lagi ke zona merah lanjut Syarif, makin membuat masyarakat mulai merasa jenuh terhadap aturan Prokes hingga disiplin menjaga Prokes seperti terabaikan.

”Pemerintah saja tidak tegas ditambah masyarakat kita yang juga tidak patuh Prokes. Jadi situasinya makin menjadi,” ujarnya.  Senada dikatakan Sukirman, warga Kota Palembang lainnya. Menurut Sukirman, saat ini kondisi sangat buruk (wabah covid-19,red), namun memang masyarakat tidak ada pilihan lain selain harus melakukan aktivitas seperti biasanya.

“Sanksi harus ada, untuk menjadi kontrol kita dalam menjaga atau mematuhi prokes. Namun kembali ke disiplin ke kesadaran bersama,” ucapnya. Tak jauh berbeda juga dikatakan Ijal, warga Alang-Alang Lebar. Dikatakannya, meningkatnya penyebaran wabah covid-19 disebabkan 2 faktor utama. “Pertama penerapan pengawasan Prokes belum maksimal termasuk penerapan sanksi sehingga tak membuat warga yang melanggar Prokes tak jera. Akibatnya berpotensi mengulanginya lagi (terus melanggar,Red),” jelasnya.

Kedua lanjutnya, adalah kesadaran yang memang sulit tumbuh dari hati masyarakat itu sendiri. “Akibatnya tak ada usaha atau rasa ingin menghindar secara maksimal terhadap hal-hal yang membuat covid-19 berpotensi menyebar. Jadi sanksi lemah dan kesadaran yang rendah termasuk sudah menurun, membuat covid-19 terus merajalela,” ujarnya.

Sementara MF Ridho ST, Ketua Komisi IV DPRD Sumsel menilai, saat ini masyarakat sudah lebih sadar untuk menggunakan masker. Bahkan, boleh dikatakan sekarang masker sudah menjadi salah satu bagian penting bagi masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari minimnya masyarakat yang keluar rumah tanpa masker.

“Meskipun demikian, pemerintah harus terus dan terus untuk mendukung dan mengingatkan masyarakat agar terus konsisten menggunakan masker, sampai vaksin corona benar-benar dapat berlalu,” imbuhnya.

Kalau sekarang penyebaran covid masih banyak lanjut Ridho, itu bisa terjadi karena banyak hal. “Misalnya sikap masyarakat yang masih enggan mencuci tangan atau karena makin banyaknya masyarakat yang melakukan aktifitas diluar rumah, sehingga membuka peluang besar untuk terkena covid.

“Kedepan, ada baiknya pemerintah teruslah berusaha untuk mengingatkan masyarakat, agar tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah juga harus lebih sering untuk melakukan razia, bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker harus diberi sanksi tegas yang sifatnya membuat efek jera,” tukasnya. (har/opa/oby)

Aktifkan Pelaksanaan Tracking 

KESADARAN  masyarakat Kota Palembang untuk mematuhi protokol kesehatan (Prokes) yang mulai menurun tentunya harus disikapi Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dengan melakukan upaya dan langkah guna mengembalikan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga Prokes ditengah wabah covid saat ini.

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Drs Ratu Dewa menyebut bila pertambahan kasus di Kota Palembang bersifat fluktuatif. Pemkot juga tetap meminta Dinkes Palembang terus aktif melakukan tracking.

“Tracking ini secara jujur kita lakukan, makanya terlihat kembali ada kenaikan. Sekarang kita sudah kampanye untuk memakai masker. Malahan, sudah ada sanksinya jika tak pakai masker, denda paling tinggi Rp 500 ribu. Sekarang kita masih sosialisasi dulu. Tapi setelah ini sanksi akan diterapkan,” kata Dewa.

Dewa membantah jika pengawasan Pemkot Palembang terkesan kendor. Karena menurutnya, gugus tugas memperkuat personil yang untuk ditempatkan sesuai Klaster penyebaran Covid-19, seperti di Pasar ataupun di pusat perbelanjaan. ” Di pasar/ toko itu ada pembagiannya serta jam pembagiannya, tapi memang luput dari pantauan. Sebenarnya mereka (petugas) sudah door to door mengingatkan,” tegasnya.

Ia mengatakan jika dalam kondisi ini bisa saja muncul Klaster baru, apabila masyarakat tidak jujur menyampaikan kondisi kepada puskesmas setempat. “Ini kan melalui tracing. Puskesmas akan memonitor sampai tingkat lapangan yang ada. Makanya perlu kejujuran masyarakat, sehingga puskesmas pun tau apa yang harus mereka lakukan,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Kadinkes Kota Palembang, Dr Fauziah menambahkan, untuk mencegah Klaster baru pada prinsipnya akan melakukan sistem tracing dan pemeriksaan pada orang yang memiliki kontak erat dengan pasien positif kurang dari satu meter tanpa APD maka akan ada pemeriksaan lanjutan laboratorium. “Semakin dini diketahui maka semakin cepat akan ditangani. Untuk dikarantina sehingga tidak menularkannya ke orang lain,” ujarnya. (sef)

KOMENTAR MEREKA:

M Akbar Ssos, Pengamat Sosial

Sudah Masuk Titik Jenuh

M Akbar Ssos, Pengamat Sosial

SEJAK awal sebelum Covid-19 menyebar ke seluruh Sumsel, masyarakat sudah tau bahayanya virus ini. Bahkan sudah 7 bulan lebih mereka menghadapi pandemi ini dan mengenai ketaatan menerapkan protokol kesehatan, saya rasa tidak salah jika dikatakan masyarakat sudah mulai jenuh atau bosan dengan semua aturan prokes lantaran membatasi semua gerak masyarakat.

Jadi mau tidak mau, kalau mereka tetap bertahan atau beraktivitas didalam rumah saja, itu hanya bisa bagi yang tempat kerjanya memang mendukung untuk Work From Home (WFH), tapi misal sebaliknya mereka tidak bisa beraktivitas dan mencari uang, maka kegiatan ekonomi mereka juga otomatis tidak berjalan.

Dilain sisi, regulasi yang dibuat oleh pemda juga tidak terlalu ketat. Bisa kita lihat dari angka kematian akibat Covid-19 saja, Sumsel sampai berada di peringkat empat kasus meninggal tertinggi di Indonesia.

Belum lagi pemberlakuan denda bagi warga yang tidak pakai masker dibuat tapi terlambat. Jadi tidak bisa juga kita menyalahkan masyarakat, aturan juga tidak ada, sudah tidak ada lagi WFH. jadi siapa yang mau kita salahkan sekarang? pemerintah atau masyarakat?

Untuk kondisi saat ini kita sama-sama salah, pemerintah dan masyarakat sama-sama salah. Masyarakat tidak mengikuti prokes, sedangkan mereka perlu beraktivitas dan pemerintah sendiri tidak membuat aturan dengan tegas dan mengikat.

Kalau ditanya apa kebijakan dari Pemkot yang dibutuhkan untuk warga Palembang sekarang ini? Menurut saya yang pertama adalah kembali diterapkannya PSBB. Edukasi pun sepertinya masyarakat sudah banyak teredukasi, masyarakat sebenarnya sudah sadar, tapi dorongan dari pemerintah tetap saja diperlukan dan tentunya juga fasilitas-fasilitas pendukung Prokes dan kebutuhan masyarakat agar tidak terpapar Covid-19 ini juga dibutuhkan.

Kalau dilihat dari kondisi sekarang, orang dari luar Palembang sebaiknya jangan diizinkan masuk ke Palembang dulu, pun orang Palembang juga jangan keluar dulu. Untuk pertimbangan dari sisi ekonomi bisa saja tetap jalan, tapi yang sifatnya keluar masuk Palembang dan tidak terlalu penting jangan dulu. (nov)

Sulyaden SH, Praktisi Hukum

Sanksi Tak Sepenuh Hati

Sulyaden SH, Praktisi Hukum

PERSOALAN rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan covid-19 sebenarnya tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah.

Persoalan ini bukan saja di tingkat lokal kita di Kota Palembang dan sekitarnya namun persolan ini sudah menjadi persoalan nasional dengan kata lain ini persolan bangsa. Bayangkan,  Indonesia itu menduduki peringkat ke 4 dalam hal penanganan terburuk covid-19, belum lagi 59 negara di dunia tidak mengizinkan warga negara Indonesia masuk ke negara-negara dimaksud.

Situasi ini tentunya perlu segera disikapi dengan tegas sekarang ini kita tidak perlu banyak retorika saling kritik kebijakan seperti yang terjadi di jakarta. Hal inilah yang membuat masyarakat semakin apatis menghadapi covid 19, saatnya pemerintah mengambil langkah benar sehingga masyarakat dapat terlindungi, sekarang masyarakat dihadapkan pada situasi yang tidak pasti khususnya menyangkut protokol kesehatan (Prokes) yang penerapan termasuk sanksi tidak sepenuh hati.

Situasi ini kita kembalikan kepada pemerintah jika pemerintah benar, jelas, dan tegas, dalam menghadapi covid-19 dan tidak membiarkan masyarakat mengambil sikap sendiri dalam menghadapi covid-19 ini maka penanggulangan penularan covid 19 dapat ditekan dan dihentikan. (uci)

Dr Zulkhair Ali Sp Pd K-GH, Ketua IDI Cabang Palembang

Kolaborasi Semua Pihak

Dr Zulkhair Ali Sp Pd K-GH, Ketua IDI Cabang Palembang

SAAT ini masyarakat memang sudah terlena akan kegiatan sehari-hari hingga lalai akan kesehatan mereka. Memang wabah virus memang harus dihadapi dan tak bisa dielakan lagi, namun kita juga tidak bisa menyalahkan semua pihak karena kondisi saat ini, mau tak mau  kita harus bersatu melawan covid-19.

Menurut saya, sanksi memang harus dilakukan secara tegas. Karena covid bukanlah virus sederhana. Sebab penyebaran tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Saya sudah beberapa kali menyatakan, jika kita harus perang dengan covid-19, dengan alat perang dan fisik yang kuat.

Semua pihak harus dibangkitkan kesadarannya terutama masyarakat yang kini mulai terlena dan pentingnya gerakan  bersama dengan kolaborasi semua pihak untuk membangkitkan kesadaran bersama tentang bahayanya covid-19 yang kini kapan akan berakhir dan betapa sangat pentingnya mematuhi Prokes yang intinya memutuskan penyebaran covid di semua sisi dan lini. (har)