Pemkot Lubuklinggau Mulai Menerapkan Sanksi Pelanggar Prokes

Wawako Lubuklinggau didampingi sekda dan kapolres saat memimpin rakor Covid-19 di Balai Kota, Senin (14/09/2020). Foto: maryati/Palpos.ID

LUBUKLINGGAU, PALPOS.ID – Kasus konfirmasi positif baru Covid-19 di Kota Lubuklinggau terus meningkat. Akibatnya Pemkot Lubuklinggau mengambil langkah tegas dengan menerapkan sanksi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan (prokes).

Penerapan sanksi tersebut terungkap dalam rapat evaluasi lintas sektoral bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh Camat dan Lurah se-Kota Lubuklinggau melalui virtual yang dipimpin Wawako Lubuklinggau, di Balai Kota Lubuklinggau, Senin (14/09/2020).

Wakil Walikota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar menyampaikan, mau tidak mau sanksi ini segera diberikan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, sanksi mulai dari kerja sosial hingga usaha akan ditutup.

“Sebab Setiap hari penyebaran Covid-19 di Kota Lubuklinggau terus mengalami peningkatan dalam sehari bisa 10-20 orang yang terpapar Covid-19,” katanya.

Dikatakannya, akibat kasus covid yang terus melonjak ini rumah sakit di kota ini sudah mulai penuh, obat-obatan mulai terbatas dan Sumber Daya Manusia (SDM) juga mulai terbatas.

“Sementara Lubuklinggau zona merah, salah satunya jalannya adalah mematuhi protokol kesehatan jaga jarak pakai masker hindari kerumununan dan cuci tangan pakai sabun, bila melanggar kita tertibkan dengan tegas,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini kasus konfirmasi Covid-19 di Kota Lubuklinggau semakin meningkat, sebanyak 378 warga di kota ini positif terpapar Covid-19 dan 15 tambahan kasus baru berasal dari Pondok Pesantren Modern Ar-Risalah.

“Langkah ini kita ambil sebagai upaya pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk memutus mata rantai Covid-19 yang semakin meluas di Kota Lubuklinggau,” jelasnya.

Selanjutnya, untuk proses penindakan dilapangan penegakan disiplin Pemkot melibatkan Sat Pol PP, Dishub, TNI dan Polri. Setiap warga yang melakukan pelanggaran akan langsung diberikan tindakan.

“Sekarang pemberian sanksi sosial sudah jalan. Untuk terberat apabila masih mengulang akan dikenakan denda Rp 500 ribu sesuai Perwal No. 31 Tahun 2020 yang sudah kita buat,” pungkasnya. (mar)