Covid-19 Meningkat, Kegiatan Masyarakat Kembali Dibatasi

Rapat Koordinasi penanganan covid-19 yang dipimpin Wawako Lubuklinggau, Senin (14/09/2020). Foto: maryati/Palpos.ID

LUBUKLINGGAU, PALPOS.ID – Pemkot Lubuklinggau kembali mengeluarkan kebijakan larangan menggelar hajatan. Kebijakan diambil setelah kasus konfirmasi positif baru Covid-19 dan kasus meninggal di Kota Bumi Sebiduk Semare ini terus meningkat sejak Agustus 2020 hingga saat ini.

Hal itu terungkap dalam rapat kordinasi (rakor) penanganan Covid-19 dipimpin Wakil Walikota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar, dan diikuti secara virtual oleh Lurah, Camat dan Kepala Puskesmas, Senin (14/09/2020).

Dalam rapat tersebut Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe yang saat ini masih menjalani perawatan mandiri juga mengikuti rapat secara virtual.

Bahkan walikota diawal rapat sempat memberikan pengarahan terkait langkah kedepan untuk menekan penularan covid-19 di Lubuklinggau. Termasuk larangan kembali gelaran hajatan, tempat tempat nongkrong, pembatasan kegiatan yang mengundang massa hingga sanksi tegas pelanggar penerapan protokol kesehatan.

“Mungkin boleh akad nikah, tapi dilaksanakan di masjid dan paling banyak hanya 10 orang. Terus seperti streed food, food court dan sejenisnya boleh buka, tapi tidak boleh nongkrong disana,” katanya.

Ia mengatakan, bahwa kepada jajarannya maupun pihak kepolisian dan TNI supaya dapat mengupayakan kawasan tertib covid tidak hanya sepanjang RCA – Masjid Agung saja, namun diupayakan diperpanjang hingga simpang periuk, dan tertib covid juga di semua kelurahan. “Secepatnya kita juga harus memberikan batasan kegiatan masyarakat lagi,” ujarnya.

Menurutnya ekonomi tetap dipikirkan tetapi kegiatan dimasyarakat perlu dibatasi tanpa mengurangi kegiatan ekonomi yang telah berjalan selama ini.

Sementara Kapolres Lubuklinggau, AKBP Mustofa juga menegaskan bahwa pendisiplinan masyarakat tidak seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Baik untuk dilakukan perawatan isolasi kepada masyarakat yang terkonformasi positif maupun ada pasien konfirmasi meninggal yang hendak dikuburkan namun ada penolakan dari pihak keluarga untuk di kuburkan sesuai protokol covid.

“Ini semestinya dilakukan oleh Camat ataupun Lurah kepada warganya,  jangan sampai mereka beranggapan tidak mau di isolasi atau keluarga mereka tidak dimakamkan secara protokol kesehatan bila terkonfirmasi,” pungkasnya. (mar)