Tidak Sesuai Nomenklatur, Ketua Fraksi PDIP Tolak Usulan Anggaran LPJU Rp12,5 Miliar

H Alfa Sutjatmiko SH, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Prabumulih. Foto: prabu/Palpos.ID

PRABUMULIH, PALPOS.ID – Pernyataan Wakil Ketua I DPRD Kota Prabumulih, H Ahmad Palo SE, tentang DPRD Prabumulih menyetujui usulan anggaran pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang diajukan Pemkot Prabumulih dalam Rancangan APBD Kota Prabumulih tahun anggaran 2021 ternyata tidak didukung H Alfa Sujatmiko SH, Ketua Fraksi PDI Perjuangan.

“Kalau aku kurang sepakat, karena pernah belajar juga kan masalah lampu jalan. Kalau aku sih misalnya dikatakan menolak, ya aku menolak,” ujar anak kandung H Ali Sya’ban, Wakil ketua DPRD Kota Palembang ini, dibincangi wartawan, di Gedung DPRD Kota Prabumulih, Senin (14/09/2020).

Dikatakan politisi PDIP ini, semestinya pemasangan lampu penerangan jalan umum itu ditangani dinas tersendiri, sesuai dengan nomenklatur diatur dalam peraturan pemerintah.

“Inikan masih balik ke bagian umum dan perkim. Kalau sesuai nomenklaturnya kan seperti di kota-kota lain ada dinas dewek, dinas penerangan lampu jalan seperti di Kota Palembang. Nah Itu lebih enak kalau ada dinas tertentu untuk menganggarkannya,” ungkap Alfa.

Alfa menuturkan, pihaknya khawatir apabila anggaran tersebut terus dipaksakan, akan beresiko timbul persoalan dikemudian hari. Mengingat anggaran yang diusulkan cukup besar mencapai belasan miliar. “Bisa jadi bermasalah kalau dipaksakan. Bukan kami menolak kalau eksekutif ngomongnya menolak, tidak, kita meng-acc kalau sesuai aturan, kami tanggungjawab juga kan,” tegasnya.

Untuk diketahui, saat ini DPRD Kota Prabumulih tengah membahas RAPBD Tahun anggaran 2021 mendatang. Dalam RAPBD tersebut, salah satu yang diusulkan Pemkot Prabumulih adalah pemasangan LPJU yang anggarannya mencapai belasan miliar.

Terkait itu, belum lama ini Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Ahmad Palo SE mengatakan, pihaknya telah melakukan pembahasan dan menyetujui usulan anggaran LPJU tersebut. Tak tanggung-tanggung, Politisi PPP ini menyebutkan, anggaran yang disetujui mencapai Rp12,5 miliar. (wan)