LAPORAN KHUSUS: PEMBINAAN KEMANDIRIAN JADI SOLUSI

Karikatur. foto: koer/Palpos.ID

Sumbang Uang ke Pengemis dan Manusia Silver Didenda Rp 50 Juta

KEBERADAAN gelandangan dan pengemis (Gepeng), anak jalanan (anjal), dan kini bertambah manusia silver (peminta-minta yang mengecat seluruh tubuhnya dengan warna silver) dan para badut di perkotaan yang makin marak sejak mewabahnya covid-19 menjadi pekerjaan rumah  yang harus dicari jalan keluarnya.

Sebab keberadaan mereka yang sering meminta-minta dengan beroperasi di kawasan traffic light (lampu merah) kerap menganggu lalulintas  setempat.  Bahkan terkadang  gepeng, anjal, dan manusia silver ini, tak jarang nekad  melakukan kejahatan (memalak) jika ada kesempatan.

Pemandangan ini kerab terlihat di Kota Palembang dan tak asing lagi bagi masyarakat. Dari pantauan, warga pengguna jalan saat ini tak hanya ‘disibukan’ dengan ulah gepeng dan anjal saja namun juga ‘disibukan’ dengan keberadaan manusia silver dan manusia.

“Memang sebenarnya sangat menganggu. Namun sejauh ini, ulah mereka (gepeng, anjal, mansia silver dan badut,Red) hanya sebatas meminta uang dan jika tak diberi tidak memaksa. Kita khawatir saja kalau ulah menganggu dan bisa saja tersenggol atau terserempet di jalanan,” ungkap Boby, salah seorang warga Sukarami Palembang.

Pemkot Palembang sendiri telah mengambil langkah untuk menekan keberadaan pengemis, anak jalanan, manusia silver dan para badut, yakni memberlakukan sanksi denda sebesar Rp 50 juta atau tiga bulan kurungan bagi warga yang kedapatan memberi uang atau sejenisnya kepada pengemis dan manusia silver di jalanan.

Namun peroalannya sekarang, dari penerapan sanksi denda bagi warga itu, tidak dibarengi tindakan yang signifikan. Sebab hingga saat ini keberadaan gepeng, anjal, manusia silver bahkan badut, masih marak dan seolah-olah keberadaan mereka terkesan ‘dibiarkan’ saja.

Kepala Dinas Sosial Palembang, Heri Aprian mengatakan, denda Rp 50 juta yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12/2013, itu bertujuan agar warga pengguna jalan tidak lagi memberikan sumbangan, sehingga diharapkan keberadaan gepeng, anjal, manusia silver dan badut  berkurang dengan tidak ada lagi yang memperhatikan mereka dengan memberikan sumbangan.

Heri mengakui cukup kewalahan terlebih saat ini penjaringan terkendala anggaran sejak dilakukannya recofusing untuk Covid-19. Bahkan sambung dia, manusia silver dan pengemis dengan modus lainnya semakin menjamur. “Kami terkendala anggaran untuk penjaringan ini. Tapi sejauh ini kami upayakan untuk tetap melakukan penjaringan,” kata Kepala Dinsos Kota Palembang, Heri Aprian.

Untuk aturan sanksi bagi pemberi lanjut Heri, sebenarnya belum  akan dilaksanakan karena belum dilaksanakannya kerjasama dengan pengadilan untuk tipiring (Tindak Pidana Ringan) ini, sekarang masih imbauan saja,” ungkapnya.

Dikatakan Heri, cara yang paling efektif yakni peran masyarakat dengan tidak memberi pengemis atau peminta di jalan apapun jenis motifnya. “Kalau mereka diberi, maka akan betah. Bayangkan saja kalau dalam sehari mereka dapat Rp100 ribu ini akan menjadi pekerjaan mereka,” katanya.

Pengamat Sosial, Moh Haekal Al Haffafah M Sos menilai makin maraknya pengemis, anjal dan saat ini manusia silver merupakan simbolik tentang ketidakmampuan negara, dalam menghadirkan kesejahteraan. “Ya Artinya kapasitas Pemerintah dalam mengelola setiap sumber pendapatan negara demi terjaminnya hak hidup rakyat, memang masih bermasalah,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut kata Haekal, bukan hanya perlu ditertibkan dan juga kebijakan denda bagi pemberi namun yang lebih penting memberikan pembinaan dan keterampilan sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi, “Jika ini fokus dilakukan maka akan berdampak terhadap derajat kehidupan pengemis, manusia silver dan anjal dan ini bukti kehadiran negara untuk memberikan solusi terhadap kehidupan mereka,” tukasnya. (sef/nov)

Pengadaan Denda Dinilai Berlebihan

PENGADAAN sanksi denda Rp 50 juta bagi warga yang memberi uang kepada gelandangan dan pengemis (Gepeng), anak jalanan (anjal), manusia silver (peminta-minta yang mengecat seluruh tubuhnya dengan warna silver) dan para badut, menuai protes sebagain warga.

Warga menilai hal ini terlalu berlebihan, bahkan warga berpendapat jika maraknya manusia silver, badut dan sebagainya itu merupakan tugas pemeirntah yang tidak selesai lantaran tidak dijalankan secara signifikan.

“Hanya karena memberikan mereka sebesar Rp 2 ribu atau Rp 5 ribu kita kena denda, Rp 50 juta tentu tidak sebanding sangat berlebihan. Lebih baik urus kasus korupsi dan pungli yang masih banyak belum tercium,” tegas Soimah.

Karyawan salah satu perusahaan swasta di kota ini mengaku, dirinya rutin memberikan sedikit rezeki yang dia dapat kepada mereka yang berada di persimpangan lampu merah.  “Semua tergantung pada niat baik mau memberi atau tidak. Uang tersebut mau diapakan juga terserah mereka mau ganggu lalulintas atau tidak. Mereka tidak menggangu macet, justru mobil-mobil muatan besar yang melanggar waktu pelintasanlah yang bikin macet, itu didiamkans aja Karena ada oknum petinggi di dialamnya,” tuturnya.

Menurutnya, saat ini tidak ada yang mau menjadi badut dan manusia silver, namun, hal ini menajdi pilihan terdesak karena kebutuhan ekonomi. “Beli cat dan beli pakaian badut juga butuh modal,” ujarnya. Dia menambahkan, ketimbang menyoal warga yang memberi sumbangan, lebih baik fokus pada pejabat yang menghabiskan uang rakyat dan negara. Jangan urusi uang receh yang hanya sekedar untuk makan,” tandasnya.

Sementara itu Jesi, warga Kota Palembang lainnya justru menyayangkan kondisi dan kebijakan atau keputusan yang diberlakukan Pemkot. Menurutnya hal ini justru merupakan tanggung jawab dari pemerintah melalui Dinsos yang harusnya turun tangan. “Mereka digandeng, diedukasi kasih keterampilan. Jadi ado kepacakan yang bisa menghasilkan, misal belajar buat kue, belajar bengkel dan  lain sebagainya,” tegas Jesi.

Berbeda lagi yang dikatakan Fejri. Warga Kertapati ini mengungkapkan, dia pernah berbincang bersama manusia silver dan badut disalah satu lampu merah kota ini. Disana dia mendapatkan pernyataan yang sangat memprihatinkan dimana,  satu keluarga yang terdiri dari anak dan bapak yang terpaksa menjadi badut dan manusia silver dengan alasan tidak ada pekerjaan disaat pandemi ini.

“Kerja ini dulu, jika sudah dapat pekerjaan yang lebih layak lagi tinggalkan badut dan cat silver. Karena kita butuh untuk makan dan uang sewa rumah yang ternyata justru naik ditengah pademik ini,” jelas Fejri.

Keadaan ini sambung Fejri, sungguh menyanyat hati. Dimana manusia silver dan badut merupakan titik terakhir mereka untuk meraup recehan demi kehidupan. “Sekarang banyak yang kena PHK, bantuan yang dikasih memang ada, namun tidak merata ada yang tidak pernah memahami bagaimana cara mendapatkan bantuan yang kesemuanya secara online. Sehingga mereka memilih memasang wajah malu dibalik topeng badut dan cat tersebut,’ tutup Fejri. (har)

KOMENTAR MEREKA:

M Robby Kaharudin ME, Pengamat Sosial

Denda Bukan Solusi

M Robby Kaharudin ME, Pengamat Sosial

MARAKNYA manusia silver, badut dan pengemis di persimpangan lampu merah Kota Palembang merupakan bukti bahwa masih banyak masyarakat di Kota Palembang yang hidupnya tidak sejahtera.

Ketidaksejahteraan masyarakat tersebut merupakan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Sesuai dengan amanat undang-undang pasal 34 ayat (1) UUD 1945 berbunyi  “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Pemerintah harus melihat sebab dan akibat dari persoalan ini. Bukan justu mengeluarkan kebijakan denda yang sama sekali tidak solutif dalam memecahkan akar dari persoalan ini. Soal banyaknya respon masyarakat (pengguna jalan) yang memberikan sumbangan kepada manusia silver, badut dan pengemis harusnya bisa dimanfaatkan pemerintah sebagai peluang untuk menggalang kekuatan rakyat dalam membuat program pemberantasan kemiskinan berbasis gotong royong masyarakat.

Misalnya dibuatkan Bank Wakaf Mikro (BWM), pemberian pinjaman modal usaha, program ekonomi kreatif atau program berbasis pemberdayaan masyarakat lainnya yang berorientasi pada perluasan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di Kota Palembang.

Kita bisa lihat contoh di negara tetangga (Malaysia) banyak pembangunan fasilitas umum yang bersumber dari dana wakaf masyarkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Pemerintah harus cerdas membaca ini sebagai peluang, karena ternyata mayoritas masyarakat di Kota Palembang masih memiliki simpati terhadap kaum jalanan. Tinggal dikoordinir dan dikelola sebaik mungkin. Agar kedepan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan dan berdampak pada tingkat kesejahteraannya. (nov)

Anang Walian, Akademisi

Edukasi dan Pembinaan

Anang Walian, Akademisi

TERKAIT aturan denda Rp 50 juta atau 3 bulan kurungan bagi pemberi uang kepada pengemis, manusia silver, anjal dan lainnya yang berdasarkan Perda ya dapat dikatakan sangat berat dan berlebihan.

Jika riil diterapkan dan konsisten, denda Rp1 juta saja sudah membuat efek jera bagi warga yang memberi sebagian uang kepada mereka. Menurut hemat saya, memang implementasi dari pemerintah terkait dengan Perda tersebut masih belum optimal, apalagi warga Palembang kalau diamati terkesan sungkan menjalankan Perda tersebut.

Rumusnya sederhana saja, bertepuk tidak mungkin sebelah tangan, artinya jika warga kompak dan konsisten untuk tidak memberi uang kepada pengemis, manusia silver dan  anak jalanan maka secara perlahan jumlah mereka berkurang, dan mundur dengan teratur. Tetapi perlu diperhatikan juga oleh pemerintah alternatif pekerjaan bagi mereka ketika mereka tidak lagi meramaikan jalan protokol tersebut.

Dikhawatirkan jika mereka semakin diberi akan semakin menjamur, dan merusak mental mereka. Ketika telah merasakan dapat uang dengan mudah, maka akan menjadi semacam ketagihan. Kalau di level anak-anak biasanya ada semacam rumah singgah untuk pihak sosial dan relawan mengadakan edukasi kepada mereka, tapi realitanya sebagian besar dari mereka sudah dewasa. (uci)

Remadani Okta, Aktifis dan Pemerhati Anjal

Utamakan Pembinaan

Remadani Okta, Aktifis dan Pemerhati Anjal

SEBENARNYA suatu dilema yang sangat luar biasa harus  benar-benar perlu solusi yang tepat dalam hal ini, satu sisi keberadaan manusia silver misalnya sangat mengganggu pemandangan Kota Palembang, yang kalau dilihat dari sisi sosial. Ketahuan banyak orang yang masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Disisi lain tidak adanya solusi buat mereka buat memperbaiki taraf hidup, tapi yang paling utama dari semuanya tidak adanya tindakan yang tegas dari pemerintah, sehingga mereka dengan leluasa membuat komunitas tersendiri yang ditempatkan ditiap-tiap perempatan lampu merah.

Kalau untuk denda Rp 50 juta, gimana ya, apa ada zaman sekarang atau bisa nggak ya pemerintah benar-benar bisa memantau orang yang memberi uang kepada manusia silver tersebut. Sebenarnya pemerintah bisa memberikan solusi ya minimal pelatihan setelah itu dibuat kerajinan diberikan modal dengan perjanjian apa, terus kerajinannya dipasarkan dan yang lebih penting dibina sampai berhasil dan berdayaguna. (uci)