Pilkada, Persoalan Netralitas ASN Penyakit Lama

Ilustrasi. foto: net

JAKARTA, PALPOS.ID – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tidak bisa ditawar-tawar lagi. Siapapun yang melanggar akan dikenai sanksi. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut persoalan netralitas ASN merupakan penyakit lama yang tidak kunjung sembuh.

“Netralitas ASN dalam pilkada ini kayaknya penyakit lama yang tidak sembuh-sembuh. Kambuh setiap lima tahun sekali. Masalah netralitas itu jadi cacatnya demokrasi dalam pelaksanaan pilkada,” kata Ma’ruf di Jakarta, Selasa (15/09/2020).

Tidak hanya saat pilkada. Persoalan netralitas ASN baik di instansi pemerintahan pusat maupun daerah juga terjadi ketika pilpres. Ma’ruf meminta KASN dapat memberikan pengawasan ekstra terhadap indikasi keberpihakan ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

“KASN diharapkan turut memberikan pengawasan terhadap penerapan kode etik pelaku dan netralitas ASN sesuai kewenangannya. Utamanya dalam menghadapi perhelatan Pilkada Serentak pada 9 Desember nanti,” imbuhnya.

Sebelumnya, untuk mengantisipasi pelanggaran terkait keberpihakan ASN pada Pilkada Serentak 2020, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pengawasan Netralitas ASN di Pilkada 2020, yang ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Ketua KASN Agus Pramusinto.

Bawaslu RI mencatat, pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 terdapat 700 kasus keberpihakan oknum ASN, TNI, dan Polri. Ketidaknetralan ASN tersebut, terjadi karena adanya situasi sulit di posisi ASN untuk menentukan pilihan.

“ASN sering berada pada posisi dilematis dalam setiap penyelenggaraan agenda pemilu maupun pilkada. Dalam konteks perhelatan politik kontestatif, kita mendapati kenyataan ASN tergerus dalam pusaran tarik-menarik kekuasaan,” ujar Abhan.

Faktor utama yang mempengaruhi ketidaknetralan tersebut disebabkan adanya intimidasi dan ancaman oleh kekuasaan terhadap ASN di tingkat bawah. “Bagi ASN mengambil posisi netral dapat dianggap sebagai sebuah pembangkangan yang akibatnya bisa sangat fatal bagi posisi mereka dalam struktur birokrasi,” papar Abhan.

Terkait pelaksanaan Pilkada, anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan tidak mengabaikan hak penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih. “Jangan sampai kemudian lebih sibuk untuk memastikan protokol kesehatan. Tetapi terkait penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih penyelenggara agak abai,” ujar Afif.

Dia mengatakan, dalam simulasi pemungutan suara Pilkada 2020 yang digelar beberapa waktu lalu, ditemukan adanya sejumlah hal yang dinilai berpotensi menyulitkan penyandang disabilitas dalam mencoblos. Salah satunya terkait tata letak kotak suara di TPS yang ditempatkan terlalu dekat dengan dinding. Hal itu dilakukan untuk membuat kondisi TPS sesuai dengan protokol kesehatan.

Namun, hal tersebut justru dapat menyulitkan para penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Selain itu, Afif juga menyinggung mengenai penggunaan sarung tangan oleh pemilih. Menurutnya, penggunaan sarung tangan dapat menyulitkan penyandang tunanetra dalam meraba huruf braille di surat suara.

Sarung tangan merupakan salah satu alat pelindung diri yang harus digunakan pemilih saat mencoblos di TPS. Ini sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. “Penggunaan sarung tangan meskipun plastik ini berpengaruh terhadap perabaan braille template bagi teman-teman tunanetra. Ini kan harus dicarikan solusinya,” terang Afif.

Seperti diketahui Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. Meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara pilkada pada 23 September 2020. Namun, akibat pandemi COVID-19, hari pencoblosan diundur menjadi 9 Desember 2020.
Disisi lain, KPK meminta masyarakat mewaspadai penipuan oleh pihak yang mengaku KPK atau bekerja sama dengan KPK. Modusnya membantu pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon kepala daerah.

“Saat ini KPK sedang membuka pendaftaran LHKPN bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 sebagai persyaratan pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Selasa (15/09/2020).

Sesuai dengan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020, lanjut dia, penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara daring melalui elhkpn.kpk.go.id. “KPK tidak pernah memungut biaya administrasi untuk layanan publik yang disediakan bagi masyarakat. Termasuk dalam pengisian LHKPN bagi calon kepala daerah,” tegas Ipi.

Menurutnya, saat ini ada beberapa pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK atau mitra KPK yang dapat membantu dalam pengisian LHKPN untuk calon kepala daerah. Namun, mereka meminta sejumlah biaya.

Karena itu, KPK meminta masyarakat berhati-hati. Bila mendapati para pihak yang mencurigakan atau ada indikasi mencari keuntungan pribadi menggunakan nama KPK, dapat melaporkan kepada polisi atau menghubungi KPK melalui call center KPK di 198. (rh/fin)