LAPORAN KHUSUS: BERI SANKSI TEGAS JANGAN KENDOR

Karikatur. foto: Koer/Palpos.ID

Masih Banyak Warga Tidak Pakai Masker

PERATURAN Walikota (Perwali) Palembang No 27/2020 tentang adaptasi kehidupan baru yang mengatur kewajiban mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) memakai masker, sejak Kamis (17/09/2020), mulai diterapkan.

Hasilnya, ternyata hari pertama penerapan Perwali itu, masih banyak warga yang tidak mematuhi Prokes dengan tidak memakai masker. Titik razia dilakukan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Palembang dipusatkan di kawasan Monpera, banyak menemukan warga masih membandel.

Akibatnya, puluhan hingga ratusan warga yang melanggar terpaksa disidang di tempat. Putusan sanksipun dalam sidang berupa sanksi sosial dan denda. Namun hampir semua pelanggar menjalankan sanksi sosial berupa melakukan pembersihan sampah karena warga yang melanggar tidak sanggup membayar denda.

Padahal sebelumnya telah dilakukan sosialisasi sekitar satu pekan, namun masih saja ada warga yang tidak mematuhi Prokes ini.  Jumlah pelanggar sendiri mencapai puluhan.

Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anom Setyadji mengatakan, operasi ini untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan terutama dalam hal mengenakan masker.

“Sesuai Perwali Nomor 27 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru, maka perlu ada penekanan pada masyarakat betapa pentingnya penerapan protokol kesehatan ini,” ucap Anom yang juga sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kota Palembang.

Bagi masyarakat yang terjaring tidak memakai masker, satu persatu didata dan diwajibkan mengikuti sidang di tempat. “Sanksinya bisa sanksi disiplin dan maksimal sanksi denda, sesuai keputusan sidang,” kata Anom.

Sementara, dari puluhan masyarakat yang menjalani sidang, sebagian besar memilih sanksi disiplin dengan membersihkan sampah di sekitaran Monpera. “Saya lupa bawa masker, dan tidak tahu kalau sekarang sudah ada sanksi tidak pakai masker. Sekarang lagi masa sulit, jadi saya pilih hukuman bersihkan sampah, karena tidak ada uang buat bayar denda yang mencapai ratusan ribu,” ungkap Musdar (45), salah seorang warga terjaring razia.

Sedangkan Nyimas Mutiara, salah seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN RF) Palembang yang terjaring razia menyebutkan alasannya tidak pakai masker karena faktor kelalaian.Dia mengungkapkan, sempat memakai masker pergi keluar, namun karena ada barang yang ketinggalan saat perjalanan menuju kampus, ia kembali ke rumah dan ketika beranjak kembali untuk pergi, masker tertinggal.

“Apes saya hari ini sampai dibawa (ke Monpera), tadi disetop di lampu merah, ini saya dikasih masker, saya gak tahu juga ada penangkapan, cuma tau berita di Jakarta adanya,” ujar dia.

Disisi lain, ternyata gerakan atau razia disiplin Prokes dengan wajib pakai masker  disambut baik masyarakat Kota Palembang. Masyarakat semangat dengan adanya aturan tersebut untuk memberikan efek jera.

Seperti yang dikatakan Nana, salah seorang  warga Kota Palembang ini menuturkan, hingga saat ini masih banyak warga yang enggan mengenakan masker dengan ragam alasan.

‘’Bagus, jika tidak begini warga tidak akan patuh,” tegasnya. Sebagai warga yang tidak begitu mengerti akan dunia medis, dia  cukup memahami akan kondisi ini. Dimana, pandemi tidak akan hilang jika hanya pemerintah yang semangat memeranginya.

“Semua lapisan masyarakat harus turut memeranginya, jika bukan kita, siapa lagi yang akan mencegah covid -19 ini,” tuturnya. Senada dikatakan Muhammad Purniawan, warga Kota Palembang lainnya. Dikatakannya,  jika sanksi yang diberikan berupa nominal uang, tak semua bisa dipenuhi warga.

“Ini (denda uang,Red) yang paling ampuh, jika hanya menyapu atau hukuman layaknya anak sekolah nampaknya tidak bisa ampuh untuk mempertegas masyarakat,” tandasnya. Namn Purniawan berharap, pemerintah tidak hanya razia di jalanan saja tapi juga razia razia di pasar dan tempat keramaian lainnya.

“Padahal jika diperhatikan, banyak pengendara mobil juga enggan menggunakan masker. Padahal itu juga melanggar dan baiknya mereka jangan lolos dari pengawasan dan harus ditindak tegas tanpa terkecuali,” tukasnya. (zon/uci/har)

Diperluas hingga Lorong dan Kantor

TERKAIT apapun hasil dari penerapan sanksi pendisiplinan protokol kesehatan (Prokes) hari pertama sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 27/ 2020, pihak Pemkot akan terus-menerus melakukan razia.

“Selain itu, kita juga akan memperluas wilayah penerapan sanksi disiplin  dengan menyisir lorong-lorong. Bahkan, kita juga akan lakukan di lingkungan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang,” terang Sekretaris Daerah (Sekda), Drs Ratu Dewa, Kamis (17/09/2020).

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang, GA Putra Jaya melalui Kepala Bidang (Kabid) Penegak Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD), Budi Norma menerangkan, hari pertama penegakkan Perwali Perwali Nomor 27 tahun 2020, semua yang terjaring tidak menggunakan masker langsung dilaksanakan sidang tindak pidana ringan (Tipiring).

“Mereka yang tidak menggunakan masker, langsung disidang dan diberikan sanksi berupa teguran lisan, denda dan sanksi sosial,” ungkapnya. Budi menuturkan, semua sanksi akan ditentukan oleh hakim pengadilan yang memimpin sudang tipiring. “Sanksinya ada yang didenda Rp100 ribu sampai Rp500 ribu, tapi ada pilihan sanksi sosial dengan membersihkan lingkungan monpera,” tegasnya. (sef)

KOMENTAR MEREKA:

M Akbar Ssos, Pemerhati Sosial

Kuatkan Gerakan Edukasi

M Akbar Ssos, Pemerhati Sosial

SAYA sepakat dengan diadakannya hukuman, baik secara hukuman sosial maupun hukuman administratif.  Tapi harus digali dulu apa penyebab banyaknya orang tidak pakai masker? Harus di evaluasi dulu. Apa karena kurang edukasi atau karena memang tidak punya biaya untuk membeli masker?.

Kemudian sudah sebanyak apa Pemkot memberi masker gratis? atau memberi himbauan untuk memakai masker?  Seperti yang kita tahu, memakai masker ini kan memang diluar kebiasaan masyarakat sedangkan dalam situasi pandemi saat ini kita harus memakai masker di setiap kondisi.

Yang menjadi mungkin bagi banyak orang tidak nyaman menggunakannya. Nah disini butuh penekanan lagi untuk memakai masker, setidaknya untuk kepentingan melindungi diri sendiri. Dengan diberikannya sanksi dan digelarnya razia akan jadi penggerak masyarakat untuk memakai masker, tapi Pemkot juga jangan menganggap bahwa banyaknya orang terkena sanksi adalah keberhasilan.

Dari sini pemerintah bisa mengevaluasi, berarti himbauan selama ini belum didengarkan oleh masyarakat dan jika semakin sedikit orang terkena sanksi, berarti Pemkot Palembang telah berhasil. (nov)

Nazili SH, Ketua Komisi I DPRD Palembang

Konsisten dan Evaluasi

Nazili SH, Ketua Komisi I DPRD Palembang

PENERAPAN Perwali No 27/2020  untuk mendisiplinkan warga agar mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) seperti memakai masker dan lain sebagainya tentu akan kita dukung demi kesehatan masyarakat dan menekan penyebaran wabah covid-19.

Dari hasil razia, ternyata masih banyak warga yang melanggar Prokes tak memakai masker, kita berharap tetap diawasi, diedukasi dan disanksi sesuai tingkat kesalahan. Selanjutnya semua gerakan disiplin Prokes harus dilakukan secara konsisten dengan diringi evaluasi dari sertiap hasil razia di lapangan.

Artinya penerapan Perwali dilakukan kontinyu sampai masyarakat benar-benar sadar atau paling tidak memberi dorongan hingga warga bangkit dan sadar bahayanya wabah covid. Terus penerapan sanksi jangan ragu dan teruslah tegas. (uci)       

Sulyaden SH, Praktisi Hukum

Kontinyu, Jangan Situasional

Sulyaden SH, Praktisi Hukum

BELAKANGAN ini aparat kepolisian dan di bantu polisi pamong praja gencar melakukan razia masker untuk menanggulangi penularan covid-19.

Razia ini tidak akan efektif apabila hanya dilakukan secara situasional karena dampaknya juga situasional. Artinya ketika penderita covid-19 dikabarkan meningkat maka digencarkan razia, ketika pemberitaan mengenai korban covid-19  tidak begitu gencar di media maka razia pun tidak lagi dilakukan.

Sebaiknya razia penggunaan masker dan protokol kesehatan lainnya di seluruh tempat-tempat umum yang menjadi tempat berkumpulnya orang, baik itu di perkantoran, di pasar, di terminal kereta, terminal bus dalam dan luar kota, di masjid, di supermarket dan lain-lain.

Razia penerepan protokol kesehatan perlu juga dilakukan, dengan diiringi penyediaan tempat cuci tangan atau hand sanitizer. Kemudian penyemprotan disinfektan dan lain-lain itu seharusnya tetap dilakukan karena covid-19 masih mewabah, jadi tidak cukup hanya sekedar rahazia masker dan pemberian sanksi bagi pelanggarnya, sanksi juga tidak akan efektif kalau siatnya situasional dan tidak berkesinambungan, razia dan sanksi bisa dikurangi atau dihentikan apabila masyarakat sudah terbiasa dengan protokol kesehatan. (uci)