Masyarakat Langgar Prokes Disanksi Push-up Hingga Nyanyi

Masyarakat melanggar protokol kesehatan mendapat sanksi push-up, Jumat (18/09/2020). Foto: ozi/Palpos.ID

MUARA ENIM, PALPOS.ID – Sejak mulai diberlakukanya peraturan gubernur Sumatera Selatan nomor 37 tahun 2020 tentang protokol kesehatan Covid-19, Tim Satgas covid-19 Kabupaten Muara Enim begerak cepat menertibkan masyarakat yang tidak disiplin protokol kesehatan dengan menggelar operasi yustisi, Jumat (18/09/2020).

Operasi yustisi dilaksanakan di pusat kota Muara Enim ini pun berhasil menjaring puluhan warga kota Muara Enim yang tidak mengenakan masker saat berada diluar rumah.  Dalam giat Operasi yustisi yang diketuai oleh Plt Bupati Muara Enim Juarsah juga dipantau langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Prof DR Eko Indra Heri S MM.

Adapun warga yang tidak mengenakan masker dikenakan sanksi administrasi hingga hukuman sosial lainnya. Mulai dari puss up, membuat surat pernyataan, dan menyanyikan lagu kebanggsaan. Menurut Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof DR Eko Indra Heri S MM, mengatakan operasi yustisi lebih mengedepankan untuk menyadarkan masyarakat.

Kapolda menyebut hukuman sanksi harus diberikan bagi para pelanggar supaya mereka menyadari penanganan Covid-19 memerlukan tindakan bersama-sama. “Kepatuhan masyarakat melalui kesadaran dan rasa takut akan terpaparnya Covid-19 merupakan tujuan utama dibandingkan rasa takut karena sanksi yang diberikan,”kata Kapolda didampingi Kapolres Muara Enim AKBP Donni Eka Saputra SH SIK MM.

Sementara itu, Plt Bupati Muara Enim H Juarsah, meminta masyarakat jangan takut akan adanya operasi yustisi. Menurutnya operasi yustisi semata-mata mengajak masyarakat agar berdisiplin diri dengan penuh kesadaran agar Covid-19 di Muara Enim segera menghilang.

Meski demikian Juarsah juga memastikan jajarannya dan tim gabungan, baik dari TNI maupun Polri akan menindaktegas bari para pelanggar.  Disamping itu juga terus gencar memberikan edukasi kesehatan bagi masyarakat, terutama yang berada di pusat-pusat keramaian. “Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin usaja hingga denda paling banyak Rp. 500 ribu,”tegasnya. (ozi)