Gemmpi Kawal Kedaulatan Energi Palembang

PALEMBANG, Palpos.Id – Gerakan Mahasiswa Pemuda Peduli Energi (Gemmpi) siap mengawal kedaulatan energi. Tindakan tersebut diambil Gemmpi karena kedaulatan telah tergadaikan dan ketahanan energi telah rapuh.

Hal tersebut dikatakan Ketua Presidium Gemmpi, Doni Meilano saat talkshow kedaulatan energi dengan tema “Pertamina Babak Belur?, Kedaulatan Energi Terancam?” di The Alts Hotel, Jumat (18/09/2020) malam.

Menurutnya, tidak sulit untuk mengukur kedaulatan energi Indonesia, khususnya di sektor Migas. Salah satu parameter diukur dari seberapa besar kemampuan Pertamina sebagai produsen migas nasional memproduksi minyak mentah.

Sudah lebih dari 15 tahun Indonesia tercatat sebagai net oil importer. Di sektor Hulu 67% lahan minyak di kuasai Asing, 21% kerja sama dengan perusahaan asing dan sisanya barulah untuk Pertamina.

PT. Pertamina (Persero) dijelaskannya, merupakan salah satu perusahaan negara (BUMN) dibidang energi yang menguasai sektor penting/vital di Indonesia. Karena itu pengambilan keputusan pemerintah harus tepat sehingga keputusan yang diambil dapat sama-sama menguntungkan masyarakat dan perusahaan PT Pertamina (Persero) sendiri.

Namun, dikatakannya melalui UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, peran Pertamina hanya sebatas Operator sedangkan Regulator ditunjuk SKK Migas (BP Migas saat ini) untuk mengatur binis hulu migas dan BPH Migas untuk mengatur bisnis hilir migas.

Sehingga kebijakan penentuan harga BBM tidak lagi berada di Pertamina. Pertamina juga menjadi seperti dianak tirikan dalam penguasaan blok-blok migas yang sudah berakhir masa kontraknya.

Pengkerdilan Pertamina dikatakannya, terus berlanjut, Hasil RUPS PT Pertamina tanggal 12 Juni 2020, Kementerian BUMN telah mengeluarkan Salinan Keputusan Menteri BUMN No.SK- 198/MBU/06/2020, tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Direktorat Operasional (Inti Bisnis) yang sebelumnya ada di Pertamina (Persero) masuk ke dalam beberapa Subholding.

Peran PT Pertamina (Persero) saat ini hanya sebagai strategic holding. Kemudian Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan dalam 2 tahun kedepan terdapat 1-2 Subholding Pertamina yang sudah go public / IPO (Initial Public Offering). IPO Pertamina bukanlah sebagai ‘cara/metode’ tetapi sudah menjadi ‘tujuan’ dengan memecah belah asset strategis bangsa.

Ditegaskannya, penerapan holding-subholding dan IPO Pertamina berdampak pada subsidi BBM akan hilang, karena aktivitas ekonomi akan lebih terbuka menuju kekuatan pasar yang lebih kompetitif.

Kedaulatan energi perlahan akan berkurang, karena masuknya investasi asing dan kepemilikan saham publik.

Terbangnya keuntungan Pertamina kepada pihak asing, bukannya kembali kepada rakyat Indonesia. ketimpangan ekonomi semakin lebar, hilangnya kebijakan BBM satu harga terutama pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan & Terluar) menyebabkan daya beli menurun, kemiskinan meningkat. Daya tawar Indonesia secara geopolitik dan ekonomi akan semakin melemah.

“Karena penerapan holding-subholding dan IPO Pertamina memiliki dampak luas dan masalah energi adalah masalah kedaulatan bangsa. Kita ingin bersama-sama merapatkan barisan menentang kebijakan penguasa terkait Holding-Subholding Pertamina dan IPO anak usaha Pertamina. Kita tidak akan biarkan begitu saja kekayaan alam bangsa ini lepas dari Ibu Pertiwi,” tegasnya sembari mengatakan peran serta seluruh elemen bangsa sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan bangsa dari keterpurukan yang sudah di depan mata.

Dengan adanya penerapan holding-subholding dan IPO Pertamina ditegaskannya, Gemmpi menyatakan sikap meminta Presiden Jokowi untuk menghentikan segala bentuk upaya Privatisasi Pertamina. Meminta Kementerian BUMN Mencabut Keputusan Menteri BUMN No.SK- 198/MBU/06/2020 tanggal 12 Juni 2020. (*)