Kabar Penundaan Pilkada Serentak Adalah Hoax!

Ketua KPU OKU Naning Wijaya, didampingi Yudi Risandi, Rabu (23/09/2020). Foto: istimewa

BATURAJA, PALPOS.ID – Desas desus pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ditunda yang digaungkan oknum tidak bertanggung jawab lantaran meningkatnya kasus covid-19, merupakan kabar bohong alias Hoax.

“Tidak ada penundaan Pilkada karena yang disebar oleh beberapa orang terkait penundaan itu adalah hoax,” tegas Ketua KPU OKU, Naning Wijaya didampingi Komisioner KPU OKU Divisi Teknis Penyelenggaraan, Yudi Risandi, Rabu
(23/09/2020).

Dikatakan Naning, beredarnya surat di media sosial tersebut bukan penundaan Pilkada 2020 melainkan tersebut Pilkada lanjutan yang dasar hukumnya Perppu nomor 2 tahun 2020 yang diundangkan menjadi undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. “Bahwa Pilkada yang seyogyanya dilaksanakan 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020,” terang Naning.

Untuk itu, lanjut Naning, pelaksanaan Pilkada 2020 menerapkan protokol kesehatan dan  harus diindahkan oleh seluruh yang ada dalam konstitusi undang-undang Pilkada. “Kami pastikan bahwa penyelenggara Pilkada dari jajaran KPU OKU dan badan ad hoc semuanya melaksanakan tahapan dengan mematuhi protokol kesehatan,” tukas Naning.

Bahkan, lanjut Naning, pelaksanaan tahapan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), pihaknya telah mengecek nama-nama masyarakat tidak berkerumun dan laporan masyarakat yang tidak terdaftar di DPS pun harus menggunakan plastik seperti di tempat – tempat perbelanjaan. “Sehingga tidak ada kontak langsung terhadap pemilih,” terang Naning.

Ditambahkan Naning, pihaknya selalu memberikan arahan kepada penyelenggara badan ad hoc KPU OKU melalui zoom meeting bahwa setiap hari harus melaporkan kegiatan yang sifatnya yang mematuhi protokol kesehatan. “Terkait masalah lain terhadap masyarakat OKU bukan kami sendiri. Hal ini adalah tugas bersama – sama,” pungkas Naning. (eco)