Lahat Sudah Ada Peraturan Bupati Protokol Kesehatan

H Haryanto SE MM, Wakil Bupati Lahat. Foto: istimewa/net

LAHAT, PALPOS.ID – Pemkab Lahat protes atas pernyataan dari Kemendagri, dari 48 daerah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Lahat, belum menyusun peraturan kepala daerah (perkada), terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

Padahal tertanggal 16 September 2020 lalu, Kabupaten Lahat sudah memiliki Perbup Nomor 25 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Kita sudah ada (perbup),” tegas Wabup Lahat, H Haryanto SE MM MBA via telepon, Kamis (24/09/2020). Rilis yang dikeluarkan Kemendagri, Rabu (23/09/2020), yang disampaikan Kepala Pelaksana Harian Tim Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Baktiar, cukup merugikan Kabupaten Lahat.

Sebab, kata Haryanto, setelah Inpres keluar, Pemkab Lahat langsung membahas dan menyusun perbup. Bahkan, setelah disahkan Perbup tersebut ditetapkan, guna menekan penyebaran Covid19 di Kabupaten. “Sekarang sudah ditetapkan di masyarakat, termasuk sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan sudah diberlakukan,” jelas Haryanto.

Kadis Kominfo Kabupaten Lahat Rudi Darma menambahkan, tidak mengetahui mengapa data Kemendagri menyebutkan Lahat belum menyusun peraturan kepala daerah tersebut. Namun, melalui Bagian Hukum Setda Lahat, kesalahan tersebut akan disampaikan langsung ke Mendagri. “Perbup tersebut, merupakan turunan dari Inpres Nomor 6 tahun 2020. Kita sudah ada, dan akan disampaikan ke Mendagri,” kata Rudi. (ari)