Kampanye Tatap Muka Dinilai Lebih Efektif

Bawaslu Mura, Khoirul Anwar

MURA, Palpos.Id – Di tengah pandemi Covid-19 sejumlah kegiatan sosial termasuk pendidikan dibatasi dengan metode daring. Namun mentei dalam negeri (Mendagri) justru memperbolehkan kegiatan kampanye tatap muka dalam pilkada serentak 2020.

Menanggapi hal itu, Bawaslu Mura, Khoirul Anwar menegaskan, bahwa kampanye tatap muka berdasar peraturan KPU yang telah dikeluarkan dalam kondisi pandemi Covid-19 ini memang masih di perbolehkan. Meski demikian yang diutamakan dengan memanfaatkan media sosial/daring.

Jika pertemuan tatap muka secara langsung tetap dilakukan oleh pasangan calon (Paslon) saat kampanye, maka peserta kampanye dibatasi maksimal 50 orang dan tetap memperhatikan standar protokol Covid-19.

“Paslon atau tim kampanye sebelumnya juga wajib menyampaikan pemberitahuan kegiatan tersebut ke pihak kepolisian setempat dan ditembuskan ke pengawasan,” katanya, Minggu (27/9).

Bila ternyata kampanye melanggar aturan protokol Covid -19, maka bisa saja dibubarkan. Selain itu, bisa menjadi catatan Panwaslu di Mura untuk memberikan tindakan. “Baik itu teguran ataupun peringatan lisan maupun tertulis,” ujarnya.

Bukan hanya itu, lanjut Khoirul, pelanggaran yang berulang-ulang oleh Paslon bisa saja dilaporkan ke pihak kepolisian, sehingga bisa ditindak oleh pihak kepolisian sesuai aturan perundangan yang berlaku.

“Kita bisa merekomendasikan ke KPU atau melaporkan langsung ke pihak berlakusian,” pungkasnya.

Kampanye tatap muka dalam Pilkada serentak 2020 ini, direspon positif juga oleh sejumlah warga, karena itu dinilai lebih efektif untuk mengetahui visi dan misi pasanagan calon (paslon).

“Kalau cuma daring, atau melalui medsos paling berapa persen warga Mura yang mengerti, karena mayoritas warga Mura masih gaptek (gagap teknologi),” ungkap Munir, warga Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Minggu (27/9).

Selain itu, belum semua daerah di Mura yang memiliki jaringan yang bagus karena tidak sedikit daerah masih black spot. “Orang mau telpon saja mesti mutar-mutar satu desa cari spot,” terangnya.

Berbeda dengan Lusi, warga yang sama. Kebijakan diperbolehkannya kampanye tatap muka dinilainya salah satu bentuk kebobrokan kepemimpinan pemerintah sekarang.

“Masa anak sekolah saja harus daring,  eh kampanye malah mengumpulkan orang diperbolehkan, apa tidak aneh,” ucapnya.

Kendati demikian, menurutnya kampanye tatap muka ada sisi positifnya. Karena dengan turun dan menyapa langsung, paslon bisa menyampaikan visi dan misinya lebih jelas. Sementara warga juga bisa menilai dan mengetahui secara langsung calon pemimpin seperti apa yang akan mereka pilih nanti.

“Kalau bertemu langsung warga bisa lebih mengenal sosok calon pemimpin yang akan dipilih, tidak seperti membeli kucing dalam karung,” pungkasnya. (yat)