Dewan Desak Pemerintah Lengkapi Alat Tes Swab dan Jalani SOP

Pimpinan DPRD Prabumulih saat memimpin sidang paripurna beberapa waktu lalu. Foto: prabu/Palpos.ID/dok

PRABUMULIH, PALPOS.ID – Masih tingginya kasus positif covid-19 di Kota Prabumulih, mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Prabumulih. Para wakil rakyat tersebut, mendesak agar Pemkot Prabumulih melengkapi sarana dan prasarana deteksi corona alias alat tes swab.

Wakil Ketua I DPRD Kota Prabumulih, H Ahmad Palo SE mengatakan, saat ini dinas kesehatan Prabumulih telah memiliki alat tes cepat molekuler (TCM), namun belum lengkap sehingga belum dapat difungsikan.

“Alat itu ada tapi masih ada komponen yang belum ada sehingga belum digunakan. Karena itu kami dorong pemerintah menambah alat yang belum ada. Tadi dalam pembahasan kami dan dinkes sudah sepakat, akan membeli alat itu tapi harus dipesan dahulu,” ujar Palo, dibincangi di gedung DPRD Kota Prabumulih, Senin (28/09/2020).

Dikatakan politisi PPP ini, jika alat tes swab lengkap telah dimiliki maka tidak perlu lagi melakukan tes swab atau mengirim hasil tes swab ke luar daerah untuk mengetahui hasil uji laboratoriumnya. “Cukup di RSUD kita bisa swab, walaupun memang kalau TCM itu kapasitasnya lebih rendah dari PCR. PCR bisa 150 sampel perhari, TCM cuma 30 tapikan jadilan dari pada kita tidak ada sama sekali,” jelasnya.

Selain itu, kata Palo, alat swab akan tetap berguna meski covid-19 tak lagi mewabah. “Kita berfikir begini, corona ini walaupun ada vaksinnya, tidak lagi mewabah tapi penyakit ini akan tetap ada. Jadi alat swab masih akan tetap berguna,” tuturnya.

Palo meminta kepada pemerintah, untuk tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. “Baik untuk penanganan kesehatannya, maupun dampaknya dalam rangka pemulihan perekonomian masyarakat,” tukasnya.

Sementara, Wakil Ketua II, Ir Dipe Anom mengimbau pemerintah untuk menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang telah dikeluarkan pemerintah pusat dalam penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona.

“Pengendaliannya itukan jelas prosedurnya baik yang diatur dalam gugus tugas maupun menteri kesehatan dan standar who prosedurnya jelas itu yang mesti kita patuhi,” kata politisi PDI Perjuangan ini. (wan)