Pengembang Wajib Sediakan Fasilitas Disabilitas

Pemkab Muara Enim mengikuti zoom meeting sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2020 bersama Kementerian Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Republik Indonesia (RI), Rabu (30/09/2020). Foto: diskominfo muara enim

MUARA ENIM, PALPOS.ID – Pemkab Muara Enim mewajibkan setiap pengembang mengajukan perizinan bangunan permukiman dan kepentingan umum untuk menyertakan fasilitas khusus penyandang disabilitas.

Hal ini sebagai dukungan mewujudkan aksebilitas layanan publik ramah bagi penyandang disabilitas di Bumi Serasan Sekundang, serta sesuai PP Nomor 42 tahun 2020.

Asisten III bidang Administrasi Umum Pemkab Muara Enim, dr Yan Riyadi mengatakan, Pemkab sangat mendukung terwujudnya aksebilitas layanan publik ramah bagi penyandang disabilitas yang sesuai PP Nomor 42 tahun 2020.

“Untuk itu Pemkab Muara Enim menekankan pembangunan permukiman yang sedang proses perizinan dan belum dilengkapi dengan aksebilitas bagi penyandang disabilitas wajib dilengkapi dengan rencana tapak dan rencana teknis memenuhi persyaratan kemudahan aksebilitas bagi penyandang disabilitas,” kata Yan saat webinar melalui zoom meeting sosialisasi PP Nomor 42 tahun 2020 bersama Kementerian PUPR, di Ruang Rapat Bupati Muara Enim, Selasa (29/09/2020).

Adapun narasumber webinar ini yaitu Angkie Yudiztia, Staf Khusus Presiden, FX Hadi Rudiyatmo, Walikota Surakarta, Ir Didiet A Akhadiat MSi, Direktur PKP CUCK Kementeria PUPR RI, dan Dr Ir Denis H Sumardilaga MEng Sc, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU PR RI.

Kemudian, lanjutnya penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyediakan pelayanan publik mudah diakses bagi penyandang disabilitas demi menjamin keselamatan hak yang diterima seluruh masyarakat.

Sementara Plt Sekjend Kementerian PUPR Prof (R) Dr Ir Anita Firmanti Eko Susetyowati MT mengatakan, kewajiban Kota/Kabupaten di Indonesia menyediakan layanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur pada PP Nomor 42 tahun 2020, dan UU Nomor 8 tahun 2016.

Menurutnya dibutuhkan komitmen kuat dari Pemerintah Pusat hingga Pemda dalam mewujudkan akses permukiman pelayanan publik dalam rangka bersama wujudkan Kota/Kabupaten setara bagi masyarakat.

“Penyandang disabilitas berhak dihormati hak dan mendapat perlindungan dan mendapatkan akses. Dan Pemerintah wajib hadir dalam memberikan kepastian hukum terhadap penyandang disabilitas,” ungkap Anita. (ozi)