LAPORAN KHUSUS: JADI ‘PENONTON’ DI RUMAH SENDIRI

karikatur. foto: koer/Palpos.ID

Awas Gelombang TKA Masuk ke Daerah Ditengah Pandemi

DITENGAH gelombang tenaga kerja Indonesia di-PHK dan dirumahkan yang mencapai lebih dari 3,5 juta, justru pemerintah pusat tidak ada ketegasan soal pelarangan tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke tanah air.

Berdasarkan catatan dan data dari Kementerian Tenaga Kerja, jumlah TKA yang masuk ke Indonesia hingga kini mencapai   mencapai 98.902 orang. Dari data tersebut TKA asal China menduduki peringkat pertama, yaitu 35.781 orang. atau setara 36,17%.

Selanjutnya TKA asal Jepang 12.823 orang, TKA Korea Selatan 9.097, TKA India capai 7.356 orang, TKA Malaysia 4.816 orang, TKA Philipina 4.536 orang, TKA Amerika Serikat 2.596 orang, TKA Australia 2.540 orang, TKA Inggris 2.176 orang, TKA Singapura 1.994 orang dan 15.187 dari negara lain-lain. Sedangkan berdasarkan penempatan tersebar di sejumlah daerah, Provinsi Jawa Barat paling tinggi yakni mencapai 8.535 orang dan Sumsel sendiri berkisar 227 orang.

Dari pantauan,  terbaru. TKA asal Tiongkok yang masuk ke Sumsel mencapai 38 orang. Mereka datang ke Kabupaten Muara Enim sebagai tenaga kerja ahli untuk dibekerjakan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 1 Desa Tanjung Menang Rambang Niru Muara Enim.

DR H Budiarto Marsul, Anggota  DPRD Sumsel Fraksi Gerindra mengatakan,  sebagai wakil rakyat, dirinya cukup prihatin dengan banyaknya TKA yang masuk Sumsel. Karena selain lagi masa pandemi covid, saat ini banyak anak muda dan masyarakat kita yang dirumahkan.

“Oleh sebab itu saya harap pemerintah konsisten untuk menekan angka pengangguran di tanah air, khususnya Sumsel dengan cara mempekerjakan tenaga kerja lokal. Mengenai kemampuan, saya yakin tenaga kerja kita tidak kalah kebat dengan tenaga kerja asing, asal mereka didik dan diberi kesempatan,” ujarnya.

Terkait alasan tenaga kerja yang mereka rekrut adalah  ahli, dan tidak mampu dilakukan oleh tenaga kerja lokal, hal ini kata Budiarto,  bisa difahami namun pemerintah juga harus memantaunya, jangan sampai itu hanya jadi alasan mereka untuk memasukan tenaga kerja ahli.

“Lagipula, kalau memang TKA yang masuk itu adalah tenaga ahli dengan skil khusus dan belum bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal, saya kira jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Paling hanya beberapa orang saja,” bebernya.

Namun sambung Budiarto, jika TKA yang masuk jumlahnya sampai puluhan orang maka itu patut dicari kejelasannya. “Saya harap saat ini pemerintah harus bisa menunjukkan kalau pemerintah benar benar pro rakyat,” tandasnya.

Sedangkan Akademisi, Anang Walian mengatakan, kemajuan zaman di pelbagai bidang seperti teknologi informasi dan transportasi sangat memungkinkan maraknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA). “Secara objektif memang maraknya TKA di Indonesia berdampak pada berbagai sisi, baik positif maupun negatif,” ujarnya.

Diantara beberapa dampak positifnya seperti: masuknya ilmu dan teknologi baru, pengembangan berbagai bidang ilmu menjadi lebih cepat, peningkatan investasi bagi negara, serta produktivitas kerja yang tinggi. Namun demikian kata Walian, maraknya TKA berdampak negatif pula bagi warga negara seperti: mempersempit pekerjaan tenaga kerja lokal atau domestik, kemudian sebagai ancaman bagi tenaga kerja lokal yang memiliki skil rendah, serta memperbanyak deretan pengangguran di suatu daerah.

“Oleh karena itu riset kelayakan yang dilakukan pemerintah mesti menjadi referensi terkait pertimbangan kajian apakah lebih banyak dampak negatifnya atau malah sebaliknya. Hemat saya menggunakan jasa TKA tentu sangat diperlukan, mengingat ada beberapa sektor yang memang SDM kita yang masih lemah, dan butuh upaya progresif,” tandasnya.

Namun sambung dosen UIN Raden Fattah ini, mesti dipertimbangkan juga jangan sampai TKA yang didatangkan ini mengakibatkan banyaknya pengangguran karena kalah bersaing dengan TKA. Apalagi lanjutnya, dampak dari Covid 19 ini sangat banyak seperti karyawan atau pekerja yang di-PH.

“Yang lebih penting dan menarik dilakukan pemerintah daerah meningkatkan SDM b sehingga menjadi expert di bidangnya masing-masing. Dengan meningkatkan kompetensi hard da soft skill masing-masing,” ucapnya.

Ironisnya mayoritas TKI yang berkerja di luar negeri adalah sebagai operator atau asisten rumah tangga, sedangkan yang benar-benar menjadi expert di bidangnya, seperti pelatih badminton, peneliti, dokter, perawat, dosen, dan lain sebagainya, jumlah masih sangat minim.

“Sedangkan TKA memang mayoritas sebagai expert di bidangnya. Yang penting dilakukan adalah revolusi mental baik pada pemerintah maupun rakyat Indonesia agar serius meningkatkan soft dan hard skill masing-masing sehingga dapat menjadi expert di bidangnya dan mampu bersaing dengan TKA asing lainnya,” imbuhnya.

Sedangkan sejumlah warga meminta pemerintah buat aturan tegas soal TKA ini. Seperti dikatakan Putra Yansa. Jebolan salah satu Universitas Negeri di Sumsel ini menilai, masuknya TKA tidak lepas dari tak tegasnya pemerintah menjalankan aturan termasuk juga berlaku terhadap perusahaan.

“Buat aturan tegas, sehingga mereka mempekerjakan anak bangsa,” tuturnya. Menurutnya, saat ini mahasiswa atau lulusan universitas di negeri ini sama saja seperti di negera- negara luar sana.  Dimana beberapa universitas sudah mulai membenahi sistem pendidikan mereka sehingga kualifikasi kinerja atau praktek dilapangan tidak jauh berbeda dengan tenaga pekerja asing.

“Hal ini biasanya terjadi pada perusahaan yang dipimpini atau milik warga asing, ada banyak di Sumsel untuk perusahaan besar rata-rata demikian,” tutur karyawan salah satu perusahaan di Palembang Sumsel ini.

Senada diungkapkan Rahmalyah. Menurut warga Kota Palembang ini, biasanya warga lokal setinggi-tingganya dipekerjakan dilevel supervisor. “Untuk kelas Manager biasanya diisi TKA yang diberikan gaji hingga 5 kali lipat bahkan lebih dari TK kita. Dimana gaji mereka luar biasa besarnya. sementara kita hanya mentok Rp 4 juta per bulan dengan tingkatan supervisor atau kelas kepala regu. Mereka biasanya hingga Rp 30 juta per bulan. Ya jangan sampai tenaga kerja lokal hanya jadi ‘penonton’ di rumah sendiri,” terangnya.

Selain itu lanjut Rahmalyah, saat ini banyak karyawan diPHK secara sepihak dengan tunjangan seadanya. “Kita susah susah cari kerja, mereka masukin tenaga kerja asing sesuka mereka. Ya, karena itu orang dari negara asal mereka, mereka kan yang punya perusahaannya atau yang menanam sahamnya warga asing asing jadi begitu,” tutupnya. (uci/opa/har)

Miskomunikasi dan Abaikan Sosialisasi

PENGAWASAN Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh pemerintah telah lama mendapat perhatian publik, utamanya setelah Peraturan Presiden (Perpres) No 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ditetapkan pada April 2018.

Pada saat Perpres ini dtetapkan sempat menimbulkan polemik karena dianggap mempermudah masuknya TKA ke Indonesia dan mengancam keberadaan tenaga kerja lokal salah satunya wilayah Kabupaten Muara Enim, tercacat ada 606 orang tenaga kerja asing dibeberapa perusahaan.

Menanggapi keberadaan tenaga kerja asing di Kabupaten Muara Enim, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Muarta Enim, Made Nur Hepi Juniarta SH MAP melalui Humas Kantor Imigrasi, Deni Harianto menjelaskan, sebelum tenaga kerja asing datang ke Indonesia wajib memegang dokumen telex visa.

Untuk mendapatkan telex visa tersebut, kata dia, harus ada persetujuan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang ada diluar negeri. “Kita bercerita proses awal dulu ya,” ujar Deni membuka obrolan, Senin (05/10/2020).

Setelah itu (Terbit telex visa, red), tenaga kerja asing terbang ke Indonesia dan mendapatkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) online sesuai daerah yang dituju misalnya Kabupaten Muara Enim. “Pertanyaannya, kenapa mereka bekerja di Kabupaten Muara Enim karena ada rekomendasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Kemudian pihak Keimigrasian akan mencetak Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS),” jelasnya.

Mengenai berapa jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Muara Enim, dikatakan  Deni, tercatat ada 606 orang dibeberapa perusahaan diantaranya PLTU Sumsel 1, PLTU GHEMMI, PLTU Sumsel 8, PT TEL dan PT MHP. “Untuk komposisinya secara detail itu ranahnya Kemenaker karena yang mengeluarkan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) itu Kemenaker, notifikasi itu mereka bayar pajak satu orang saratus dolar perbulannya,”jelasnya.

Lanjutnya, di Keimigrasian ada lima Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas), Kitas 1 Bulan, Kitas 3 bulan, Kitas 6 bulan, Kitas 1 tahun dan Kitas 2 tahun. Dari mana dasarnya mengeluarkan Kitas itu, kata dia, dasarnya tentu  dari Kemenaker. Kalau tidak ada dasar dari Kemenaker pihaknya tidak bisa mengeluarkan Kitas.

“Rata-rata 6 bulan sampai satu tahun. Namun yang banyak TKA itu ada di Sumsel 8 karena dalam tahap pembangunan PLTU,” ujarnya. Dijelaskannya, kedatangan TKA asal Tiongkok di Kabupaten Muara Enim mengejarkan proyek strategis nasional dan dokumen perizinan dan keimigrasian TKA tersebut lengkap memenuhi syarat sebagai subyek yang dapat masuk dan legal untuk bekerja di Indonesia. Namun yang terjadi dilapangan sering miskomunikasi sehingga timbul gejolak dengan masyarakat sekitar.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim Hj Herawati disela-sela pertemuan dengan pihak manajemen PT GPEC bersama Plt Bupati Muara Enim berapa hari lalu, mengatakan pihaknya sudah mempertegaskan kepada pihak perusahaan sebelum melakukan mobilisasi tenaga kerja asing, harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga sekitar sehingga kedepannya tidak terjadi polemik.

Lanjutnya lagi, pemerintah daerah meminta agar perusahaan agar selalu berkontribusi dalam hal pembangunan serta dalam hal rekrutmen tenaga lokal, khususnya pekerja non-terampil dan pihak perusahaan sepakat.

Setelah pembangunan PLTU selesai, lanjutnya, mereka akan mengajari tenaga kerja lokal. Begitu tenaga kerja lokal dinilai sudah mampu dalam pengoperasian, tenaga kerja asing tersebut akan pulang.

Dijelaskannya, TKA yang sudah bekerja di Indonesia tentu tidak lepas dari kewajiban untuk membayar pajak. Pajak yang harus dibayar oleh TKA di Indonesia adalah PPh 26 dan PPh 21. PPh 26 merupakan pajak yang dikenakan kepada individu yang menetap di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun. Sedangkan PPh 21 dikenakan pada individu yang tinggal lebih dari 183 hari dalam setahun. Individu juga harus memiliki KITAS atau visa kerja serta setuju untuk memperpanjang kontrak perjanjian selama lebih dari 183 hari. “TKA wajib bayar pajak, satu orang seratus dolar perbulannya,” jelasnya. (ozi)

KOMENTAR MEREKA:

M Haekal Al Haffafah SSos Msos, Pengamat Sosial

Tinjau Aturan Tentang TKA

M Haekal Al Haffafah SSos Msos, Pengamat Sosial

PROBLEM paling awal adalah banyak jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus yang seharusnya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal tapi dikerjakan oleh TKA.

Hal yang perlu diingat masuknya TKA ilegal secara bisnis tidak rasional karena tidak menguntungkan, upah TKA itu jauh lebih besar daripada tenaga kerja lokal. Dalam UU nomor 13 tahun 2003 dan Perpres nomor 72 tahun 2014 perusahaan dilarang untuk mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki kompetensi yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia.

Kedua peraturan tersebut juga melarang perusahaan untuk menempatkan TKA dalam jabatan yang berhubungan dengan personalia. TKA juga hanya dapat dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu dan harus didampingi oleh tenaga kerja pendamping untuk alih teknologi dan alih keahlian.

Dalam masa covid dimana banyak buruh dirumahkan dan pekerja di PHK, rasanya tidak fair dan rasional kalau pemerintah justru memasukkan TKA di Indonesia. Beberapa problem yang sering dihadapi buruh Indonesia adalah ketidaksesuaian upah minimum, pemutusan hubungan kerja sepihak dan TKA yang tidak memiliki keahlian.

Tahun 2018 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pernah melakukan kajian terhadap isu TKA ilegal. Beberapa masukan LIPI antara lain, perlu adanya kajian khusus penggunaan TKA dalam proyek investasi (PMA), perlu meninjau peraturan perundangan tentang TKA yaitu kebijakan bebas visa dan revisi Permenaker no 35 tahun 2015, dan perlu optimalisasi pengawasan tenaga kerja asing. Pemerintah  seharusnya mengawal masukan, kajian dan rekomendasi yang pernah dibuat lembaga kredibel sekelas LIPI ini. (nov)

Dr MH Thamrin Msi, Pengamat Kebijakan Publik

Butuh Ketegasan Pemerintah

Dr MH Thamrin Msi, Pengamat Kebijakan Publik

IRONIS sebenarnya di saat kita bicara tentang bagaimana mengatasi kesulitan ketika dilanda pandemi yang salah satu solusinya adalah mempertahankan pekerjaan atau jangan sampai terjadi PHK, adanya lapangan kerja baru sebenarnya akan sangat membantu untuk menyerap tenaga kerja kita.

Tapi sayangnya justru di saat kita sangat membutuhkan, lowongan tersebut malah diambil oleh TKA.  Dampaknya jelas, pertambahan lapangan kerja untuk investasi tidak berdampak besar terhadap pengurangan pengangguran.

Apalagi di saat sulit seperti sekarang. Memang ini bukan soal pemerintah lebih percaya dengan TKA ketimbang TK lokal, tetapi pihak investor yang lebih menyukai menggunakan TKA asal investasi. Artinya pemerintah seharusnya sejak awal sudah harus menegaskan tentang kewajiban untuk menggunakan TK lokal.

TKA hanya untuk posisi tertentu yang memiliki keahlian spesifik dan kurang tersedia di pasar kerja kita. Kebijakan pembatasan yang dapat diambil memang tidak banyak karena terkendala dengan dilema yang kita hadapi, yakni di satu sisi ingin lebih protektif terhadap TK lokal tapi di sisi lain kita terikat dengan perjanjian internasional seperti MEA atau WTO. (uci)

Suhana, Kabid Latas dan Pentakerja Disnakertrans Lahat

Perusahaan Kerap Membandel

Suhana, Kabid Latas dan Pentakerja Disnakertrans Lahat

SEBENARNYA pascadibukanya kembali penerbangan internasional dimasa pandemi covid-19, tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Lahat berkurang. Jika tahun 2019 lalu terdata ada sekitar 70 TKA yang “nguli” di Kabupaten Lahat, tahun ini hanya bersisa 4 orang TKA.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lahat mencatat, TKA yang masih ada diantaranya 1 orang asal Filipina di PT Priamananya, 1 orang asal Korea Selatan di PT DAS (Duta Alam Sejahterah), 1 orang asal Cina di PT Maju Karya Alam, dan 1 orang asal Cina di PT KAI.

Banyaknya TKA yang bekerja di Lahat sebelumnya mayoritas dibutuhkan sebagai tenaga ahli operasional alat-alat di perusahaan batubara dan PLTU, biasanya dibagian teknisi mesin. Selain perbedaan skil, pertimbangan lainnya karena alat yang dimiliki perusahaan tersebut berasal dari negeri asal TKA.

Sebelumnya mayoritas TKA asal Cina. Terakhir paling banyak TKA dari PT CHD, sub kontraktor PT Priamanaya Energi sebanyak 69 orang. Sebenarnya Maret lalu kontraknya sudah berakhir, tapi karena penerbangan ditutup imbas covid-19, baru bisa dipulangkan bulan Agustus lalu.

Soal kemungkinan rencana TKA kembali bekerja di Kabupaten Lahat, kita belum bisa memastikan. Mengingat rencana penempatan tenaga kerja (RPTKA) alias izin, dikeluarkan oleh Kementrian Tenaga Kerja RI.

Sedangkan fungsi pengawasan sudah diambil alih Disnakertrans Provinsi. Memang seharusnya jika ada TKA baru masuk,  harusnya lapor. Tapi perusahaan sering bandel, mala sering kucing-kucingan, jadi ketahuan saat kita datang memonitor. (ari)