Bawaslu OKUT Ingatkan Netralitas ASN, TNI dan Polri

Pernyataan sikap netralitas oleh para Camat se Kabupaten OKU Timur, Kamis (08/10/2020). Foto: ardi/Palpos.ID

MARTAPURA, PALPOS.ID – Bawaslu OKU Timur mengingatkan ASN, TNI dan Polri agar menjaga netralitas menjelang Pilkada. Ini disampaikan melalui sosialisasi pelanggaran netralitas ASN, TNI, Polri dan perangkat desa dalam Pilkada OKU Timur, Kamis (08/10/2020), di Parai Puri Tani Hotel, Martapura.

Ketua Bawaslu OKU Timur, Ahmad Ghufron mengatakan, Bawaslu dapat melakukan penindakan bila ada temuan pelanggaran oleh ASN dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh KASN. “Mohon bantuan seluruh pihak yang terkait dalam pilkada, bagaimana cara kita menyikapi tanpa ada kecurangan maupun pelanggaran oleh ASN, TNI dan Polri,” papar Ghufron.

Sementara, Bawaslu Sumsel mencatat, di Sumsel terdapat 7 Kabupaten menyelenggarakan Pilkada 2020, sudah ditemukan 21 pelanggaran terkait netralitas ASN. Kasus tersebut berasal dari Kabupaten Musi Rawas, Muratara, dan Ogan Ilir. “Terbanyak di Muratara pada Pilkada 2020, ada 19 ASN dijatuhi sanksi pelanggaran Netralitas,” ujar Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irianto, saat diwawancarai usai kegiatan.

Namun untuk Kabupaten OKU Timur sendiri, belum ditemukan pelanggaran terkait netralitas ASN. Walaupun memang untuk Pilkada 2020 di Bumi Sebiduk Sehaluan, tidak ada Pasangan Calon yang berasal dari Incumbent. Namun, salah satu Calon merupakan anak kandung dari Bupati OKU Timur yang aktif saat ini.

Ada pula salah satu Calon, yang merupakan anggota TNI aktif. Belum lagi ASN yang secara tersembunyi menjadi tim sukses dari salah satu calon. Meskipun saat ini, belum ada abdi negara yang ‘tertangkap’ menjadi timses tersebut di OKU Timur, namun potensi terjadinya pelanggaran netralitas ASN tersebut masih ada. “Sangat berpotensi dan mungkin. Karena itu kita mewanti-wanti agar jangan sampai terjadi, termasuk di media sosial,” Ucap Iin.

Ia berharap agar netralitas ASN dapat terus terjaga saat penyelenggaraan Pilkada 2020 di 7 daerah Sumsel yang menyelenggarakan. “Kita harapkan Pilkada nanti jadi Pilkada yang jujur dan adil. Tidak ada pelanggaran netralitas, politik uang, pemanfaatan fasilitas negara dan lain-lain,” pungkasnya. (ard)