Didata, BPD Tak Boleh Rangkap Jabatan

Cik Ujang SH, Bupati Lahat. Foto: istimewa

LAHAT, PALPOS.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) akan mengevaluasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Lahat.

Ini dilakukan untuk memastikan tidak ada BPD rangkap jabatan. Bila ditemukan BPD rangkap jabatan, yang bersangkutan harus memilih salah satu.

“Kami bersama Camat dan Inspektorat mendata ini,” kata Bupati Lahat Cik Ujang SH, didampingi Kepala DPMDes Kabupaten Lahat, Ekman Mulyadi SSos, melalui Kabid Tata Wilayah dan Administrasi Pemerintah Desa, Imam Santosa SSTP MSi, Minggu (11/10/2020).

Imam mengakui, banyak laporan masyarakat BPD rangkap jabatan. Tidak boleh rangkap jabatan ini diatur dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD.

Didalamnya dijelaskan larangan anggota BPD merangkap jabatan perangkat desa, partai politik, dan jabatan yang diatur perundang undangan atau berbadan hukum. “Kalau ada yang ketahuan, sanksinya berupa teguran tertulis, sampai diberhentikan,” ungkapnya.

Untuk anggota BPD, Ia menyadari bahwa yang memilih adalah masyarakat. Namun tidak elok bila harus rangkap jabatan. Karena hal tersebut yang bersangkutan tidak akan fokus terhadap tupoksi pekerjaannya.

“Diharapkan sadar diri, sebelum adanya tindakan tegas dari pemda. Fokus satu pekerjaan saja. Anggota BPD kan melayani masyarakat dan mengembangkan visi misi desa maupun kabupaten sampai nasional,” ujarnya. (ari)