Dua Tersangka Tipikor Lelang Jabatan Muratara Ditahan

Willy Ade Chaidir, Kajari Lubuklinggau. Foto: maryati/Palpos.ID

LUBUKLINGGAU, PALPOS.ID – Dua tersangka kasus lelang jabatan di Lingkungan Pemkab Muratara, resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau, Selasa (13/10/2020).

Keduanya mantan Bendahara Pengeluaran BKPSDM Kabupaten Muratara, Rio Paldi Oktayuda, dan Kabid Managemen BKPSDM yang juga tim panitia seleksi lelang jabatan, Hermanto.

Sebelum dilakukan penahanan, keduanya terlebih dahulu menjalani pemeriksaan sekitar 2 jam. Sekitar pukul 11.20 WIB, mengenakan rompi merah, keduanya digiring petugas Kejari Lubuklinggau menuju mobil Kijang Inova hitam Nopol BG 1197 HZ, untuk selanjutnya diantarkan ke Lapas Lubuklinggau.

Kajari Lubuklinggau, Willy Ade Chaidir, menjelaskan kronologis keduanya ditetapkan sebagai tersangka hingga dilakukan penahanan. Berawal dari kegiatan uji kompetensi jabatan (lelang jabatan) dilakukan pada 2016. Namun kegiatan tersebut baru dianggarkan pada APBD 2017 senilai Rp900 juta. “Hal seperti ini tidak diperbolehkan,” tegas Willy.

Kasus tersebut kemudian diusut oleh Kejari Lubuklinggau, hingga keduanya (Rio dan Hermanto) Desember 2019 ditetapkan sebagai tersangka dan hari ini resmi ditahan. “Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru,” tegasnya.

Seperti diketahui kasus dugaan korupsi lelang jabatan ini dilaksanakan di Hotel 929 tahun 2017. Sebelumnya Kejari Lubuklinggau 10 Desember 2019 mengumumkan ke media dan menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut.

Kasus kegiatan lelang jabatan BKPSDM diduga mengunakan anggaran tahun 2016 lalu, senilai Rp900 juta. Diduga kegiatan lelang jabatan tidak tercantum dalam Belanja BKPSDM Kabupaten Muratara tahun 2016 lalu, yang meliputi item kegiatan seleksi penerimaan CPNS Rp1,7 Miliar.

Selanjutnya  penempatan PNS senilai Rp176 Juta, kemudian pengusulan penempatan Karpeg/Karis/Karsu, Taspen Rp40 juta. Penyelenggaraan penerimaan dan monitoring Praja IPDN Rp40 juta, pelayanan proses penyelesaian SK kenaikan gaji berkala Rp70 juta, pelayanan pengusulan kenaikan pangkat PNS Rp70 juta.

Kemudian, Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi senilai Rp34 juta, uji kompetensi pejabat struktural dan pegawai potensial Rp250 juta, serta pendidikan dan pelatihan kepamongprajaan Rp150 juta. (mar)