LAPORAN KHUSUS: BERJUANG TAPI TETAP WASPADA COVID

Peserta demo berdialog dengan Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati, Senin (12/10/2020). foto: mizon/Palpos.ID

Dikira Bekal Aksi Besar-besaran, Polisi Blokade Jalan, Mal Tutup

SUASANA aktifitas di sejumlah sudut Kota Palembang, Senin (12/10/2020) seperti lumpuh. Lantaran beberapa titik jalan di blokade terutama di simpang 5 Kampus POM IV dekat Kantor DPRD Sumsel.

Tak hanya itu, pemandangan lengang juga terlihat di Mal kawasan Kampus serta Jalan Letkol Iskandar karena mall serta tempat usaha lainnya di kawasan tersebut tutup sementara. Hal ini lantaran, bergulirnya informasi akan ada gelombang demo menolak UU Ciptaker secara besar-besaran, setelah sebelumnya dilakukan Jumat (09/10/2020).

Ribuan personil kepolisian yang diback up beberapa personel TNI, sudah standby berjaga sejak pagi, namun hingga pukul 12.00 WIB, situasi di kawasan Jalan Radial, Kapten Arivai, dan Jalan POM IV, masih kondusif dan terkendali.

Seperti Palembang Icon yang berada persis di depan gedung DPRD Sumsel. Mal tersebut terpaksa tutup lantaran akses jalan di sekitarnya ditutup. “Kalau Palembang Icon ditutup sejak pagi, karena katanya akan ada demo besar-besaran hari ini. Selain Palembang Icon, di sekitar sini ada beberapa mall lain seperti Palembang Square dan Transmart, tapi tidak tahu mereka tutup juga atau tidak,” kata Rosita (42), salah seorang pedagang mangkal di depan pintu masuk DPRD Sumsel.

Senada dikatakan pedagang lain, Lam (35), dirinya menduga mall lainnya juga tutup karena takut terjadi kerusuhan saat demo nanti. “Mungkin PS sama Transmart tutup juga, karena takut massa demo rusuh dan masuk ke mal, jadi lebih baik mereka tutup,” ujar, penjual cilok keliling ini.

Sedangkan pantauan di lapangan, beberapa mal seperti Transmart, Palembang Icon, dan Palembang Square, terlihat sepi aktifitas. Sejumlah personel gabungan tampak berjaga di sekitar mal-mal tersebut.

Co Ing Direktur Operational Lippo Mal Palembang membenarkan adanya penutupan Palembang icon (Picon), Senin (12/10/2020). “Iya benar, kita tutup,” ungkapnya.  Dikatakannya, penutupan tersebut diputuskan siang hari ditengah berlangsungnya demo penolakan RUU Cipta Kerja di Halaman kantor DPRD Sumsel.

“Kita umumkan kepada tenan untuk menutup saja, karena menghindari hal yang tidak diinginkan,” tutupnya. Awalnya, aksi unjuk rasa mulai berdatangan ke simpang 5 sekitar pukul 10.10 WIB.

Para pengunjuk rasa berasal dari Serikat Buruh Sriwijaya (SBS) tiba di lokasi dan langsung menggelar orasi dan memperlihatkan spanduk yang intinya penolakan terhadap UU Omnibus Law.

Hendra Wijaya, koordinator lapangam (korlap) SBS menyebut, ada sekitar 150 massa SBS yang turun untuk menyuarakan penolakan RUU Cipta Kerja hari ini, Senin (12/10/2020). “Kita ada 150 orang yang akan bergabung dengan kawan-kawan lainnya,” kata Hendra dikonfirmasi wartawan via seluler.

Dalam kesempatan itu, Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anom Setyadji menegaskan, para peserta aksi boleh menyampaikan aspirasi namun jangan sampai anarkis.“Kita standbay kan 3.700 personel gabungan untuk mengamankan aksi hari ini. Kita terus mengingatkan agar massa aksi, jangam sampai anarkis apa lagi melakukan tindak kriminal, karena akan kita tindak tegas,” ujar Anom saat ditemui di lokasi. Setelah melakukan orasi dengan tertib sekitar satu jam, para pengunjuk rasa dari SBS membubarkan diri.

Setelah itu, sekitar pukul 13.15 WIB, datang pengunjuk rasa dari kelompok mahasiswa dari beberapa almamater di Kota Palembang.

Tak  lama setelah itu, berdatangan para mahasiswa yang jumlahnya ratusan dan datang dari beberapa arah dari Jalan Radial, Jalan Kapten Rivai langsung berkumpul di kawasan Radial dan bersama-sama langsung menujuk titik kumpul di simpang 5 yang sudah diblokade kepolisian dengan pagar kawat berduri secara melingkar.

Aksi mahasiswa yang tak lupa membawa spanduk, langsung menggelar orasi secara bergantian. Setelah sekitar 1 jam setengah melakukan aksi, para mahasiswa ditemui pimpinan dan anggota DPRD Sumsel. Nampak terlihat Ketua DPRD Sumsel, Hj Anita Noeringhati, dan Syaiful Padli.

Usai berdialog, pimpinan dewan menegaskan, akan meneruskan tuntutan mahasiwa ke DPR pusat. Setelah mendapatkan tandatangan surat pernyataan tuntutan dari wakil rakyar, para mahasiswa bubar dengan tertib sambil menyanyikan lagu-lagu yel-yel ala mahasiswa.

Sementara, ternyata adanya informasi bakal ada aksi besar-besaran penolakan UU Omnibus Law, sempat membuat warga sekitar dan pengguna jalan resah. Pasalnya aktifitas lalulintas nyaris lumpuh dan nyaris semua mall tutup terutama di kawasan Kampus jalan Radial dan Angkat 45 dan sekitarnya.

“Terlihat jelas bahwa mereka, aparatur negara dan lainnya ketakutan adanya demo besar besaran. Namun ternyata diluar prediksi sehingga rakyat kembali yang dipersulit dengan penutupan jalut kendaraan,” ujar Ellya, salah seorang pengguna jalan, warga Kota Palembang.

Keresahan ini juga ternyata dialami beberapa karyawan Mal yakni Palembang Icon Mal. Dimana beberapa karyawan outlet yang ada di mall tersebut, lebih memilih untuk menutup outletnya. “Kita pastikan tutup, hal ini juga karena permintaan pihak mall. Untuk keluar dari mal saja sudah sulit karena banyaknya penutupan jalan,” ujarnya.

Sedangkan Merzie, yang juga salah seorang pengguna jalan  yang hendak melintas di Jalan Angkatan 45 menuturkan, karena adanya penutuoan jalan dia terpaksa memilih jalan pintas dengan rute yang lebih jauh dan memakan waktu lebih lama lagi.

“Terpaksa jalan tikus dilalui, bikin susah saja. Tapi kita tetap dukung para pendemo karena suara merekalah yang mewakili kami rakyat, bukan anggota dewan yang mengatasnamakan rakyat namun begitu, walau berjuang tetaplah waspada covid,” ujarnya.

Sementara itu Madi Apriadi, selaku Akademisi mengatakan, berbicara masalah demo mahasiswa dan masyarakat yang menolak UU Omnibus Law seharusnya pendemo dan pemerintah sama-sama harus menahan diri dan lebih bijak menghadapi masalah ini semua apa lagi dimasa pendemi covid-19.

“Bukankah ada jalan yang lebih baik dalam menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah yaitu duduk bersama berdiskusi dan bermusyawarah untuk menemukan solusi dan mufakat,” ujarnya.

Dengan demikian lanjut Madi, satu sama lain pasti menemukan titik permasalahan yang ada dan bisa mengambil keputusan yang lebih bijak, sehingga tidak ada yang menjadi korban baik dari kalangan pendemo dan pemerintah.

“Apalagi di masa pandemi seperti ini seharusnya tidak ada perkumpulan orang banyak apa lagi tidak mengikuti protokol kesehatan. Artinya tetap waspada, saling menjaga serta jangan sampai membuat khawatir masyarakat,” tandasnya.

Semestinya sambung Madi, pemerintah juga peka bagaimana aksi mahasiswa atau masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya tak mendatangkan perkumpulan orang banyak.

“Jalan yang paling baik adalah bermusyawarah dan berdiskusi dengan mengundang perwakilan dari mahasiswa dan masyarakat yang menolak UU Omnibus Law,” pungkasnya.   (zon/har/uci)

Dukung Aksi Mahasiswa Tolak UU Omnibus Law

RATUSAN mahasiswa berunjuk rasa di simpang lima DPRD Sumsel, menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja, Senin (12/10/2020), sekitar pukul 16.00 WIB.

Upaya mahasiswa se-Sumsel menolak UU Omnibus Law ini, mendapat dukungan DPRD Sumsel dengan bukti ditandatanganinya pernyataan mahasiswa yang menolak UU Omnibus Law oleh Ketua DPRD Sumsel, Hj Anita Noeringhati.

“Kita DPRD Sumsel mendukung dan memfasilitasi mahasiswa menolak UU Cipta Kerja. Tapi anak-anakku mahasiswa, DPRD Sumsel tidak bisa mengatur atau memerintah DPR RI, kita cuma bisa koordinasi,” ucap Anita di hadapan ratusan mahasiswa.

Sementara, Andi Loe, mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan Elekteo Universitas PGRI Palembang menyatakan, jika mahasiswa se-Sumsel akan terus menyampaikan aspirasi tentang penolakan UU Cipta Kerja yang tidak berpihak dan merugikan masyarakat.

“UU Cipta Kerja ini disahkan oleh DPR RI, hingga berujung unjuk rasa mahasiswa termasuk di Sumsel. DPR seharusnya berpihak dan menampung aspirasi masyarakat,” katanya kepada awak media.

Unjuk rasa damai ini berjalan singkat. Usai Ketua DPRD Hj Anita Noeringhati menandatangani pernyataan mendukung mahasiswa menolak UU Cipta Kerja, ratusan massa mahasiswa berangsur meninggalkan lokasi aksi dengan tertib. (zon)

KOMENTAR MEREKA:

Nazili SH, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Palembang

Harus Tetap Waspada

Nazili SH, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Palembang

KONDISI sekarang sangat berbahaya,karena wabah Corona ini berpotensi menyebar dari OTG, jadi masyarakat harus mawas diri dan protokol Kesehatan harus tetap kita patuhi.

Gak apa-apa menyampaikan aspirasi tapi ya itu tadi harus tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker.

Takutnya, karena fokus dengan penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law, tetapi pandemi di lupakan, kita harus tetap ingat kalau corona masih berada di sekitar kita. (uci)

 

Qori Pratama SpdI, Pengamat Sosial

Harusnya Ada Jalan Tengah

Qori Pratama SpdI, Pengamat Sosial

UU Cipta Kerja menimbulkan polemik yang berkepanjangan, sehingga membuat para penyampung lidah rakyat kepada elit politik dan pemerintah melakukan tretment khusus, dengan menggelar demonstrasi.

Apa yang sudah dilakukan teman-teman, dengan berdemonstrasi, sangat berimbas kepada pengguna fasilitas publik, contohnya saja di Kota Palembang pagi sampai sore tadi polisi terus melakukan persiapan yang sangat patang, untuk menutup semua akses menuju titik kumpul akhir para demonstrasi, sehingga rakyat yang menggunakan fasilitas publik pun tidak bisa menggunakan jalan yang mereka inginkan.

Hal ini, memang berdampak untuk penguna fasilitas publik yaitu jalan. Kita juga sebagai Masyarakat harusnya di beritahu terlebih dahulu melalui akun-akun media sosial kepolisian, akun-akun corong informasi khusus di Palembang sehingga tidak terjebak dalam kemacetan seperti tadi pagi sampai sore hari banyak sekali Masyarakat mengeluh dengan adanya ditutup jalan-jalan tersibuk di palembang.

Apakah demonstrasi ini berdampak juga terhadap para pengusaha dan ada ketakutakan dari aksi ini ? Menurut saya ini terlalu berlebihan kalau adanya demonstrasi UU Cipta Kerja menimbulkan ketakutan atau kecemasan di tengah-tengah masyarakat dan pengusaha, kasat mata kita lihat di jalan-jalan protokol palembang khususnya di titik lokasi para pendemo hotel, mal maupun lainnya untuk ditutup sementara, hal demikian wajar mencegah terjadinya yang tak kita inginkan.

Seharusnya, pihak pengusaha, masyarakat di titik pendemo membantu dengan cara mereka yang bisa bantu, misal menyediakan air mineral bagi peserta demo, makanan ringan dan lain-lain. Jadi, apa yang menjadi ciri khas Indonesia dengan semangat gotong royongpun timbul.

Harus ada jalan tengahnya antara mahasiswa, buruh, rakyat, Forkopimda Sumsel untuk bersama-sama berembuk duduk bareng, mencari jalan keluar solusi UU Cipta Kerja ini. Demonstrasi ini harapan masyarakat luas tidak berlarut-larut berkepanjangan tanpa solusi pemecahan masalah. (nov)

Prof Dr dr Yuwono M Biomed, Ahli Mikrobiologi Sumsel

Sehat Adalah Kuncinya

Prof Dr dr Yuwono M Biomed, Ahli Mikrobiologi Sumsel

KALAU ada kasus atau orang yang terinfeksi, itu mungkin saja ada. Tapi kalau dari adanya gelombang aksi tersebut menyebabkan klaster baru, tidak ada.

Karena tidak bisa dipastikan terinfeksinya saat mereka melakukan aksi atau sebelumnya. Selama mereka sehat, Insha Allah tak masalah para pendemo tidak memperhatikan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.

Artinya kembali lagi saya katakan bahwa sehat adalah hal utama atau kuncinya. (nov)