Kawal Distribusi Bantuan Mahasiswa, Disdik OKI Gandeng BPKP

Rapat koordinasi penyaluran bantuan bagi mahasiswa terdampak covid-19, Rabu (14/10/2020). Foto: diskominfo OKI

KAYUAGUNG, PALPOS.ID – Pemkab OKI menggandeng BPKP Perwakilan Sumsel dalam mengawal penyaluran bantuan bagi mahasiswa terdampak Covid-19. Demikian ditegaskan Sekda OKI H Husin SPd MM, saat rapat koordinasi di Pemkab OKI, Rabu (14/10/2020).

Sekda mengaku, pihaknya telah melakukan serangkaian verifikasi dan validasi terhadap proposal bantuan mahasiswa OKI yang terdampak Covid-19.

“Pengawasan anggaran perlu disempurnakan agar tak ada kesalahan. Makanya, kami gandeng BPKP dalam penyaluran bantuan kepada mahasiswa OKI terdampak Covid-19, juknis dan mekanismenya itu yang kita diskusikan dan solusinya itu diharapkan ada di BPKP,” tuturnya.

Sementara Perwakilan BPKP Sumsel, Tantowi Haris mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemkab OKI yang menggandeng BPKP untuk penyaluran Covid-19.

“Kami (BPKP) memang mendapat mandat Perpres untuk pengawalan akuntabilitas, terhadap refocusing kegiatan, realokasi anggaran Covid-19 berdasarkan permintaan pemda,” terang Tantowi.

Dia menjelaskan, BPKP membentuk tim teknis di level pusat dan di daerah seluruh Perwakilan BPKP, untuk koordinasi dengan gugus tugas daerah, mendampingi pelaksanaan penanganan Covid-19. “BPKP siap memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap penggunaan dana BTT agar akuntabel dan transparan,” tuturnya.

Menurut dia, pengawasan dilakukan BPKP mengutamakan pencegahan dengan membangun sistem pengendalian dapat mencegah, mendeteksi dan menangkal kesalahan penggunaan dana Covid-19.

Kadisdik OKI, M Amin SPd mengatakan sejak dibuka pendaftaran pada 3-19 Agustus 2020 tercatat sekitar 6.000 mahasiswa asal OKI mengajukan permohonan bantuan. Setelah divalidasi sekitar 5.440 orang dinyatakan berhak menerima bantuan.

Amin memastikan pihaknya mengedepankan kehati-hatian dalam menyalurkan bantuan bagi mahasiswa asal OKI ini. Sejumlah permasalahan ditemui saat dilakukan verifikasi dan validasi terhadap 6.000 mahasiswa yang mengajukan bantuan.

“Kita temukan beberapa persoalan saat validasi. Misalnya setelah kita cek ada nama dengan NIK sama, ada yang tidak ber KTP OKI, bahkan setelah dikroscek ke perguruan tinggi statusnya bukan lagi mahasiswa,” jelas Amin. (bar/rilis)