Cegah KKN, Kades Tiga Kecamatan MoU dengan Kejari

Plt Bupati menyaksikan Kepala Kejari Muara Enim Mernawati SH menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepala Desa, Kamis (15/10/2020). Foto: ozi/Palpos.ID

MUARA ENIM, PALPOS.ID – Guna mewujudkan pemerintahan desa bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), Kejari Muara Enim melaksanakan penandatangan MoU atau Nota Kesepakatan Kerjasama dengan Kepala Desa (Kades) di tiga Kecamatan Kabupaten Muara Enim.

Penandatanganan Mou digelar di Balai Pertemuan Kantor Camat Lawang Kidul, disaksikan langsung Kajari Muara Enim, Mernawati SH dan Plt Bupati Muara Enim H Juarsah, Rabu (14/10/2020).

Kajari Muara Enim Mernawati SH, mengatakan Mou dilaksanakan guna memastikan penyaluran serta penggunaan anggaran Dana Desa diwilayah Kabupaten Muara Enim bebas dari KKN. “Mou ini diikuti seluruh kepala desa dari tiga kecamatan yakni Kecamatan Lawang Kidul, Tanjung Agung dan Panang Enim,” katanya.

Mernawati menegaskan, perjanjian kerjasama ini bukan sebagai bentuk hak perlindungan bagi aparatur desa untuk mendapatkan kekebalan hukum jika terjerat dengan masalah hukum. “Jadi saya ingatkan kembali kepada seluruh Kepala Desa di sini bahwa perjanjian ditandatangani hari ini bukanlah tameng apabila anda berhadapan dengan masalah hukum,” tegasnya.

Menurutnya Kejaksaan bekerjasama melindungi mengawal Dana Desa agar tidak terjadi salah sasaran mengalokasikan dana desa dan diharapkan kepala desa tidak ada yang terjerat atau bermasalah dengan hukum. “Tentunya hal ini mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt Bupati H Juarsah SH mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa,  serta pemberdayaan masyarakat desa menuju kesejahteraan tidak dapat terwujud jika tidak dimulai dengan keseriusan, ketelitian, dalam mengolah dan menjalankan APB-Des tahun 2020 apalagi dengan anggaran dana desa yang semakin meningkat.

“Untuk itu, kepada seluruh kepala desa agar dapat menjalankan APB-Des dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan yang matang dan tepat sasaran,”ulasnya.

Kepada Camat maupun kepala desa, Juarsah juga meminta agar dapat memahami dan bertanggung jawab penuh terhadap apa yang telah dituangkan didalam pakta integritas, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program kegiatan kedepan. (ozi)