Giliran Pemkab PALI Kaji Banding ke Diskominfo OKI

Humas Pemkab PALI saat kaji banding ke Diskominfo OKI, Kamis (15/10/2020). Foto: diskominfo OKI

KAYUAGUNG, PALPOS.ID – Pemkab PALI menimba ilmu ke Diskominfo OKI, Kamis (15/10/2020). Hal itu dalam rangka kaji banding pengelolaan kerjasama kemitraan publikasi media, dan jalinan sinergitas antara pemda dengan media.

Bahkan sebelumnya, Pemkab Banyuasin dan OKU Timur telah datang ke Kabupaten OKI mempelajari hal serupa. “Kami menilai pengelolaan tugas-tugas kehumasan di OKI sangat baik, terutama sinergitas antara pemda dengan media massa dalam menyebarluaskan informasi pembangunan daerah,” ujar Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda PALI, melalui Kasubag Humas, Alfi Yudi Nasori SE.

Untuk itu, kata Yudi, penting bagi Pemkab PALI menimba ilmu dari Kabupaten OKI agar dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas kehumasan. “Pengetahuan yang kami dapat di OKI akan kami implementasikan dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pelayanan masyarakat, khususnya dibidang informasi,” terang Yudi.

Sementara Kepala Diskominfo OKI Alexander Bustomi, melalui Plt Kabid Pelayanan Komunikasi Publik, Adi Yanto SPd mengatakan, kemitraan antara pemerintah daerah dengan media massa konvensional, khususnya sangat penting dalam rangka mendiseminasi informasi ke masyarakat, disamping penguatan penyebarluasan informasi melalui media sosial.

Untuk mengatur mekanisme kerjasama publikasi dengan media massa, lanjut Adi, Diskominfo OKI telah mempedomani Peraturan Bupati (Perbup) OKI Nomor 54/2019 tentang mekanisme dan prosedur kemitraan publikasi media massa.

“Perbup ini tidak intervensi atau mengatur medianya atau perusahaan pers. Tapi terkait legal formal dan dasar hukum mekanisme belanja publikasi agar ada standar yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya sedang mengembangkan sistem integrasi kerjasama media massa dengan media monitoring dan manajemen komunikasi krisis pemerintah daerah.

Adi mengaku sistem ini akan mempermudah pelayanan Diskominfo kepada perusahaan pers maupun wartawan dalam pelaksanaan kemitraan komunikasi publik serta pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Kami berupaya memangkas hambatan-hambatan atau keterlambatan proses administrasi kerjasama kemitraan publikasi sekaligus ada upaya pengendalian dan monitoring terhadap isu tentang Kabupaten OKI di media mainstream maupun media sosial,” imbuhnya. (bar/rilis)