Tambang Rakyat Dihentikan, Warga Diminta Bersabar

Plt Bupati Muara Enim memimpin rapat koordinasi bersama beberapa perwakilan beberapa warga yang tergabung dalam Asmara, Selasa (10/11/2020). Foto: diskominfo muara enim

MUARA ENIM, PALPOS.ID – Pemkab Muara Enim masih melarang kegiatan tambang rakyat hingga batas waktu belum ditentukan, karena masih menunggu keputusan dari pusat.

Seperti diketahui, tambang rakyat di Muara Enim tepatnya di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, menelan 11 korban jiwa akibat tertimbun tanah longsor.

“Hingga saat ini pertambangan tanpa ijin atau tambang rakyat masih dilarang karena belum ada keputusan dari pusat,” kata Juarsah saat rakor bersama perwakilan beberapa warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penambang Batubara (Asmara) Muara Enim di Ruang Rapat Serasan Sekundang, Kantor Bupati Muara Enim, Selasa (10/11/2020).

Saat ini tidak ada cara lain, kata dia, selain menunggu dan bersabar hingga ada keputusan. Dihadapan warga juga, Juarsah menjelaskan pemerintah tidak menghentikan permanen kegiatan tambang dilakukan warga. Hanya menghentikan sementara hingga ada kajian dan keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat sesuai prosedur maupun aturan yang berlaku.

Lebih lanjut Juarsah menyampaikan urusan pertambangan ataupun pengelolaan sumber daya mineral dan batubara (Minerba) sudah bukan lagi kewenangan pemda, melainkan berada di pemerintah pusat, UU Nomor 03 tahun 2020.

“Apalagi beberapa waktu lalu Dirjen Minerba Kementerian ESDM telah meninjau langsung lokasi dan menyatakan segera menginvestigasi serta mengkaji lebih lanjut mengenai langkah akan diambil,” ungkapnya.

Menurutnya, penghentian ini tak lain sebagai upaya pemerintah melindungi warga agar tidak terjadi kecelakaan tambang dan kerusakan lingkungan. Selaku pemerintah, pihaknya mengerti akan dilema di masyarakat, karena kegiatan ini menjadi mata pencaharian utama warga.

Namun jika menyangkut dengan risiko nyawa ataupun bencana lebih besar lagi, maka menurutnya tidak ada tawar-menawar, selain mengutamakan keselamatan. “Kita berharap pemerintah pusat segera memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Kepada warga diminta mematuhi penghentian sementara aktivitas tambang, mencegah terulangnya musibah beberapa waktu lalu, apalagi di musim penghujan saat ini sangat berisiko banjir dan tanah longsor,” ujarnya. (ozi)