100 Pekerja Informal Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Plt Bupati foto bersama pekerja yang menerima bantuan dari BPJS, Kamis (19/11/2020). Foto : diskominfo muara enim

MUARA ENIM, PALPOS.ID  – Sebanyak 100 pekerja informal di Kabupaten Muara Enim menerima Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) diserahkan langsung Plt Bupati Muara Enim H Juarsah, di Aula Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim, Kamis (19/10/2020).

Plt Bupati Muara Enim H Juarsah mengatakan,  penyerahan kartu BPJS-TK ini membuktikan hadirnya pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di daerah Bumi Serasan Sekundang melalui BPJS-TK. “Program ini diberikan kepada para pekerja informal guna menjamin keselamatan para pekerja itu sendiri, dan ini merupakan satu bentuk kepedulian Pemkab Muara Enim,”kata Juarsah.

Dalam kesempatan itu, Juarsah membuka Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh BPJS Kantor Cabang (Kacab) Muara Enim.

Dijelaskannya, BPJS Ketenagakerjaan ikut hadir dalam membantu para pekerja terutama yang berpenghasilan kurang dari Rp5 juta rupiah melalui program jaminan tunai langsung atau subsidi upah pekerja bagi peserta jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan.

Karena itu pula Pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim menyediakan / memberikan 100 paket sembako bagi para pekerja bukan penerima upah. “Mereka juga akan diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan didaftarkan dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan perlindungan selama 3 bulan,”terangnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim Ruszian Dedy menjelaskan, sosialisasi ini merupakan pelaksanaan rencana kerja Kantor Cabang Muara Enim tahun 2020 sebagai pengemban amanah undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 ini merupakan kegiatan dalam upaya untuk memberikan informasi dan pemahaman terkait hak perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja khususnya dalam hal ini adalah pekerja bukan penerima upah atau yang dikenal dengan pekerja informal.

“Mudah-mudahan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja ini memberikan dampak positif bagi produktivitas maupun dampak secara ekonomi sehingga masyarakat dapat mencapai kemakmurannya,” harapnya. (ozi)