LAPORAN KHUSUS: MENEGAKAN ATURAN ATAU POLITIS?

Karikatur ancam copot Kepala Daerah. foto: koer/Palpos.ID

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Bisa Dicopot Jika Langgar Prokes

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, akan menerbitkan Instruksi Mendagri tentang penegakan protokol kesehatan (Prokes) pencegahan covid-19 kepada seluruh kepala daerah. Hal ini dikatakan Mendagri, Rabu (19/11/2020).

Langkah Mendagri tersebut bentuk respons pemerintah atas peristiwa kerumunan massa yang seolah tidak mampu ditangani kepala daerah. Dikatakan Mendagri, sesuai dengan UU, ada  resiko terkait instruksinya. Maka jika UU dilanggar, maka kepala daerah dapat diberhentikan.

Oleh sebab itu, Mendagri meminta kepala daerah mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19, termasuk aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia menegaskan, agar kepala daerah konsisten mentaati prokes guna mencegah penyebaran Covid-19. Sejauh ini lanjut Mendagri, pihaknya telah menegur 83 kepala daerah karena melanggar Prokes.

Moh Haekal Al Haffafah Msos, selaku Pemerhati Sosial dan Politik nengatakan, jika sebatas wacana (instruksi Mendagri,Red) sah-sah saja.  Namun lanjut Haekal, jika adanya sanksi pemberhentian dalam instruksi itu maka kurang relevan dan tentu akan membuka ruang lahirnya konflik politik baru ditingkat bawah.

“Instruksi ini akan menarik penilaian publik kedalam perspektif politik. Perlu diingat, ada beberapa peristiwa yang dalam beberapa pekan terakhir dibaca sebagai peristiwa yang akan dikaitkan publik sebagai peristiwa politik. Pertama kepulangan Habib Rizieq Shihab, kedua pencopotan Kapolda, yang ketiga pemeriksaan Gubernur DKI. Publik melihat desember 2020 ini Pilkada serentak, 2021 jabatan Kapolri akan habis, 2022 Pilkada DKI, 2024 Pilpres,” ungkapnya.

Pertanyaannya lanjuty Haekal, kemudian jika nanti ada pencopotan Kepala Daerah, bisa nggak Mendagri menjelaskan bahwa sanksi pencopotan Kepala Daerah tidak ada hubungannya dengan dinamika politik.

“Pertanyaan kedua, bisa tidak Mendagri menjelaskan bahwa sanksi pemberhentian itu tidak tebang pilih, sementara publik tahu bahwa jabatan Mendagri itu sendiri merupakan jabatan politik,” jelasnya.

Alasan yang lebih tepat kata Haekal, untuk menilai sanksi pemberhentian ini kurang relevan karena berpotensi melahirkan gejolak politik ditingkat bawah, sehingga instruksi ini justru dinilai akan sangat kontradiktif dengan himbauan Pemerintah pusat untuk menjaga semangat persatuan dan ketertiban.

Sedangkan Ahli Epidemiologi, Iche Andriyani Liberty mengatakan, jika dari sisi tata aturannya, dirinya tidak paham apakah sanksi itu benar bisa ditegakkan namun jika sanksi itu benar-benar bisa diterapkan maka akan sangat membantu meningkatkan keseriusan dan komitmen dari kepala daerah menegakkan Protokol Kesehatan.

“Asal tidak tebang pilih atau karena unsur politis saja. Tapi memang demi melindungi kesehatan masyarakat. Sudah 8 bulan pandemi ini di Indonesia, smua pihak sama-sama berjuang. Tetapi sekarang kok makin banyak bermunculan “moment” yang tentu menimbulkan kerumunan, abai akan prokes. Bahkan melibatkan kelompok rentan (anak-lansia,Red). Menyedihkan memang,” tandasnya.

Sementara instruksi Mendagri itu, ditanggapi berbagai komentar masyarakat. Seperti dikatakan Trian Irawan, salah  seorang warga Palembang. Menurutnya, jika memang UU itu akan diterapkan kenapa baru melakukannya sekarang, setelah sekian banyak kepala daerah yang sudah dahulu melakukan kesalahan.

“Saya menilai UU ini digembor-gemborkan karena unsure politik bukan karena ingin menegakkan UU,” tegasnya.  Menurut dia, isi UU tersebut apabila dilanggar dapat dilakukan pemberhentian sasarannya harus tepat.

“Padahal, saat ini sudah banyak kepala daerah yang melakukan rangkaian kegiatan. Di Sumsel saja ada kegiatan di istana subernur baru-baru ini. Kenapa tidak diindahkan, itukan ada masanya lumanyan banyak hingga membangun tenan-tenan mengundang masyarakat untuk datang, lalau ada juga dirayakan di Mall, jadikan ini aneh,” ujarnya.

Senada dikatakan Tomi karyawan, salah seorang karyawan perusahaan ternama di Palembang. Dia berpendapat, jika dilihat secara kasat mata sebagai orang awam akan politik dia saja sudah bisa menilai pernyatan Tito saat itu adalah hal yang sudah diatur untuk mencari alasan sebagai langkah menjatuhkan satu lawan politik.

“Jika memang aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan diterapkan, cobalah dari awal diterapkan,” jelasnya. Menurut Tomi, ini merupakan senjata empuk di tengah sengitnya persaingan politik untuk Pilpres mendatang. “Ini sudah permainan, jangan jadikan masyarakat sebagai penonton yang akan menertawakan diri anda sendiri,” ungkapnya. (nov/har)

Tunggu Instruksi, Perketat Prokes

LANGKAH Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang akan mengeluarkan instruksi kepada para kepala daerah gubernur, bupati dan walikota. Dimana jika kepala daerah yang tidak mampu menangani pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) khususnya kerumunan massa, maka terancam dicopot.

Apa tanggapan walikota dan bupati terkait instruksi Mendagri tersebut. Walikota Palembang, H Harnojoyo  menegaskan, pihaknya akan tetap tegas menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, dia meminta Satpol PP untuk tidak segan segan membubarkan jika memang akan membahayakan dan berdampak pada penyebaran Covid 19.

“Tetap tegas, memang hajatan kita perbolehkan tapi kita minta untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak dan jauhi kerumunan,” tegasnya. Harno meminta agar warga Palembang tidak lengah meskipun sekarang sudah 8 bulan masuk masa pandemi. “Tetap harus waspada, jangan lengah. Bahkan sekarang untuk masker dan cuci tangan sudah menjadi gaya hidup baru,” ungkapnya. Sejauh ini Palembang, lanjut Harno, masih masuk zona orange. “Penambahan positif Covid memang masih fluktuatif. Tapi angka kesembuhan juga cukup tinggi. Yang penting tetap jalankan protokol kesehatan,” ucapnya.

Terpisah Wabup Lahat, H Haryanto SE MM MBA mengaku, Pemkab Lahat belum menerima instruksi tersebut. “Kita tunggu instruksi itu dulu,” kata Haryanto. Bila telah menerima instruksi tersebut, tentu tegas Haryanto, Pemkab Lahat akan menerapkan sesuai apa yang diinstruksikan, sehingga penyebaran wabah tersebut dapat dicegah.

Namun, Haryanto menyatakan, Pemkab Lahat terus melakukan berbagai upaya agar virus mematikan tersebut, tidak meluas. “Imbauan tidak menunda hajatan yang dapat membuat kerumunan sudah lama kita keluarkan. Petugas kita dari Pol PP juga terus bekerja di lapangan, menyampaikan imbauan ataupun menindak warga yang melanggar protokol kesehatan. Karena kita sudah ada perdanya,” tegas Haryanto.

Disisi lain, update Covid-19 Kamis (19/11/2020), total terkonfirmasi positif di Kabupaten Lahat, sudah diangka 326 orang. Jumlah tersebut terus bertambah. Dengan angka meninggal dunia 21orang, sembuh 281 orang dan masih dalam perawatan 24 orang.

Sedangkan Bupati Muba, Dodi Reza Alex mengatakan, pada prinsipnya Pemkab Muba sangat tegas dalam menindak keruman massa, dimana kita telah menerbikan perbup larangan serta menerapkan prokes covid-19.

“Bahkan sanksinya juga Ada, meskipun diakui ada beberapa mungkin tidak terpantau, namun ini harus turut serta peran dari warga sendiri dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19,” tegasnya. Dikatakan Dodi, pihaknya sangat komitmen dan sangat tegas dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan sebelum ada intruksinya Mendagri tersebut. (sef/ari/rom)

KOMENTAR MEREKA:

Alfrenzi Panggarbesi, anggota DPRD Sumsel

Supaya Lebih Serius

Alfrenzi Panggarbesi, anggota DPRD Sumsel

INSTRUKSI yang dikeluarkan Mendagri dalam penanganan covid-19 di tanah air, harus ditanggapi positif oleh semua pihak. Tidak ada satu orangpun baik pejabat maupun masyarakat biasa yang ingin covid ini terus belanjut.

Karena, dengan adanya covid ini, semua pihak dirugikan. Oleh sebab itu, instruksi ini harus disikapi sebagai bentuk perhatian Mendagri, agar semua pihak terutama kepala daerah untuk lebih serius tangani covid.

Sejauh ini saya lihat, semua kepala daerah telah berusaha maksimal untuk tangani penyebaran covid. Bahkan saat ini beberapa daerah sudah tidak lagi melakukan PSBB, ini menujukan kalau masyarakat sudah mulai bisa mengendalikan covid.

Hanya saja, masyarakat tetap harus disiplin terhadap protokol kesehatan. Karena aturan tentang covid ini sudah diatur. Kalau saya lihat pak menteri minta agar seluruh kepala daerah harus menjadi suritauladan dan menjadi garda terdepan untuk menerapkan protokol covid.

“Menangani covid ini tidak bisa hanya dilakukan oleh presiden atau kepala daerah sendiri, tetapi perang terhadap covid harus dilakukan secara bersama sama, baik pemerintah maupun masyarakat,” tukasnya. (opa)

Dr MH Thamrin Msi, Pengamat Kebijakan Publik

Perhatian dan Keprihatinan

Dr MH Thamrin Msi, Pengamat Kebijakan Publik

SEBENARNYA dibalik instruksi ini yang perlu diapresiasi dari pemerintah adalah perhatian yang serius terhadap aspek kesehatan dan keselamatan rakyat. Sehingga munculnya instruksi mendagri berikut ancaman pemberhentian hendaknya bisa dibaca sebagai perhatian dan sekaligus keprihatinan pemerintah pusat terhadap aspek kesehatan dan keselamatan rakyat berhadapan dengan realitas semakin longgar dan terkesan “tidak jelas” nya pendekatan yang diambil pemda dalam melakukan pembatasan pergerakan warganya.

Tapi instruksi ini juga bisa dibaca dengan cara lain sebagai tindakan reaktif pemerintah terhadap kejadian yang terjadi mengiringi kepulangan HRS. Kalau cuma reaktif sungguh disayangkan. Tapi dengan berprasangka baik, mungkin kita bisa pinggirkan kemungkinan reaktif tersebut. Hanya saja yang perlu dicermati setidaknya ada beberapa hal.

Pertama, munculnya keprihatian tersebut memang sudah sepatutnya melihat realitas di beberapa daerah nyaris seperti tidak ada pembatasan pergerakan. Palembang misalnya, pasca PSBB tidak jelas pendekatan yang diambil sementara era normal baru ataupun adaptasi kebiasaan baru pun belum saat nya. Pendekatan penegakan disiplin protokol kesehatan yang diumumkan pemda beberapa bulan yang lalu juga tidak jelas.

Melihat realitas masih mudahnya dijumpai kerumunan, keramaian dsb terkesan seperti kita sudah memasuki era normal seperti biasa. Tapi apakah ini indikasi kepaladaerah tidak serius atau secara ekstrim bisa kita tuding telah melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam soal pemberhnetian kepala daerah menurut UU No. 23/2014  tentang Pemerintahan Daerah rasanya terlalu prematur.

Sebab ada banyak faktoir yang menyebabkan daerah tidak sepenuhnya dapat menegakkan secara serius protokol kesehatan seperti kemampuan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk menjalankan PSBB misalnya secara terus menerus mungkin telah menggerus banyak sumberdaya.

Kedua, pemberhentian kepala daerrah walaupun dimungkin tetapi tidaklah bisa dengan serta merta. Kepala daerah bukanlah semata “bawahan” Mendagri.  Secara politik mereka memiliki legitimasi politik karena dipilih oleh rakyat disamping legitimasi administratif. Hubungan pusat dan daerah pun harus dipahami bukan sekedar hubungan intra organisasi tetapi juga menyangkut hubungan antar organisasi.

Makanya kita mengenal azas desentralisasi dan dekonstrasi serta tugas pembantuan di dalam asas hubungan pusat dan daerah. Walau pun mendagri dapat saja melakukan upaya memberhentikan kepala daerah tetapi hendaklah kesalahan ataupun rasional pemberhnetian harus bisa dibuktikan dalam hal ini melalui Mahkamah Agung.

Singkat cerita, ada ataupun tidak adanya instruksi mendagri dengan ancaman pemberhentian tersebut sebenarnya jika memang serius menempatkan aspek kesehatan dan keselamatan rakyat yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat adalah menata koordinasi antar unit pemerintahan termasuk antara pusat dan daerah sehingga dapat terwujud orkestrasi tata kelola yang baik dalam penanganan pandemi covid-19 ini. Pusat sebagai dirigen hendaknya bisa menkjadi dirigen yang baik yang tak cukup hanya dengan ancaman-ancaman semata. (uci)

H Herman Deru SH MM, Gubernur Sumsel

Warning untuk Kepala Daerah

H Herman Deru SH MM, Gubernur Sumsel

INSTRUKSI dari Mendagri ini merupakan peringatan supaya para pemimpin daerah lebih memperhatikan warga dalam mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi.

Saya menggaris bawahi apa yang disampaikan Presiden dan Mendagri itu sebagai warning kepada seluruh pemimpin daerah, agar tetap memperhatikan warga yang dipimpin dengan protokol kesehatan yang ketat. Setiap daerah di tanah air tentu tidak sama kondisinya sehingga aturan mengenai protokol kesehatan juga tentu berbeda.

Untuk di Sumsel, aturan rinci mengenai protokol kesehatan dan sanksinya secara rinci telah ada dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 tahun 2020 terkait penegakan Protocol Kesehatan.  Di sisi lain, kita melihat kita tidak bisa juga menggeneralisir bahwa keseragaman masalah protokol kesehatan, masalah aturan-aturan di DKI bisa berlaku di Lampung, di Jambi, di Sumsel belum tentu sama. Maka kita punya pergub sendiri yang mengatur itu tanpa melanggar aturan-aturan yang lebih tinggi.

Sebagai pemimpin, memang harus bisa memberikan contoh dalam menjalankan protokol kesehatan dengan baik antara lain melalui penggunaan masker, menghindari kerumunan yang dapat menyebabkan jaga jarak tidak dapat dilakukan atau tanpa physical distancing.

Karena pemimpin daerah memang memberikan perlindungan bagi masyarakat, namun di sisi lain harus juga luwes dalam menyikapi permasalah aturan yang ada. Hal ini karena pemimpin daerah tidak hanya fokus pada satu aspek medis tetapi juga harus memastikan upaya pemulihan ekonomi berjalan dengan optimal. Sekali lagi saya ulangi permasalahan tidak sama antar provinsi jadi tentu para pemimpin harus juga fleksibel untuk menyikapi maslahah aturan yang ada. (nov)