Verifikasi Faktual, Dewan Pers Datangi Kantor Media Online Palpos.id

Anggota Dewan Pers, Jamalul Insan, menyerahkan buku pedoman dewan pers kepada Pemred Palpos.ID, Bambang Samudera, Kamis (26/11/2020). Foto: Erika/Palpos.ID

PALEMBANG, PALPOS.ID – Perwakilan Dewan Pers melakukan verifikasi faktual di Kantor Media Online, Palpos.id, di Jalan Kolonel H Barlian, Km 6,5, Kota Palembang.

Perwakilan Dewan Pers dipimpin Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Pers, Jamalul Insan, bersama dua staf Dewan Pers, Rita dan Syafitri.

Kedatangan Dewan Pers, disambut Pemred Palpos.id, Bambang Samudera, didampingi Redpel Erika, dan Korlip Robbyansyah, Staf administrasi Olivia, serta Tim IT Yenhar.

‘’Kita disini melakukan verifikasi faktual untuk media online Palpos.id, yang merupakan grup dari media cetak Palembang Pos. Meskipun sudah verifikasi administrasi, namun saat verifikasi faktual ini, kita juga mengecek langsung berkas persyaratan administrasi yang harus dipenuhi,” ujar Jamal, panggilan akrab Jamalul Insan, Kamis (26/11/2020).

Anggota Dewan Pers, Jamalul Insan, bersama staf Dewan Pers Rita dan Syafitri, melakukan verifikasi faktual di Kantor Media Online, Palpos.id, Kamis (26/11/2020). Foto: Erika/Palpos.ID

Jamal mengaku, verifikasi faktual ini bagian dari tahapan wajib dilalui perusahaan pers. ‘’Hasil verifikasi faktual hari ini akan kami sampaikan ke Pokja Dewan Pers, untuk pembahasan administrasi dan faktanya saat verifikasi di lapangan,” ujarnya.

Hasil dari Pleno Pokja Dewan Pers, tambah Jamal, yang nantinya menentukan media online Palpos.id berhak mendapatkan sertifikat yang menyatakan Palpos.id sudah kredibel sebagai sebuah perusahaan pers yang sesuai dengan UU dan peraturan Dewan Pers,” tambah Jamal.

Sementara Pemred Palpos.id, Bambang Samudera, menyampaikan terima kasih atas kedatangan Dewan Pers ke Kantor Palpos.id, dalam rangka verifikasi faktual.

‘’Dengan kelengkapan berkas dan syarat-syarat yang dimiliki, kita sangat berharap media online Palpos.id, segera dinyatakan lulus verifikasi faktual dari Dewan Pers, sebagai salah satu legalitas perusahaan pers yang sesuai dengan UU dan Peraturan Dewan Pers,” jelasnya. (bar)