Pemkab Muara Enim Berlakukan Lelang Dini

Juarsah menyaksikan penyerahan DIPA dan Dana Alokasi TKDD tahun 2021 bersama dengan 8 kementerian, Kamis (26/11/2020). Foto: diskominfo muara enim

MUARA ENIM, PALPOS.ID – Pemkab Muara Enim siap mengambil kebijakan melakukan lelang dini. Plt Bupati Muara Enim H Juarsah menegaskan pemberlakuan lelang dini sesuai instruksi presiden Jokowi dalam upaya percepatan realisasi program pemerintah serta pemulihan perekonomian daerah.

“Sesuai instruksi Presiden, akan secepatnya melakukan lelang sedini mungkin,” kata Juarsah saat menyaksikan penyerahan DIPA tahun 2021 dan Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) tahun 2021 bersama 8 kementerian atau lembaga dan seluruh gubernur se-Indonesia secara Video Conference (Vidcon), Kamis (26/11/2020).

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Juarsah meminta seluruh pimpinan OPD segera mempersiapkan seluruh dokumen perencanaan dan lelang pekerjaan/kegiatan.

“Diharapkan penggunaan anggaran APBD dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, serta fleksibilitas dalam penggunaan anggaran perlu dilakukan sebagai transparansi, akuntabelitas dalam pengelolaan anggaran ini,” ungkapnya.

Lanjutnya, Pemkab Muara Enim terus berupaya menjalankan pembangunan sebagai alat dalam mensejahterakan rakyat. Sehingga visi Kabupaten Muara Enim yang #Merakyat Muara Enim untuk Rakyat, yang Agamis, Berdaya Saing Mandiri, Sehat dan Sejahtera bisa terwujud.

Sementara lewat vidcon, Presiden Jokowi mengatakan ada empat fokus utama penekanan dalam penggunaan anggaran, Pertama, Penanganan kesehatan.

Kedua, berkaitan dengan pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Ketiga, berkaitan dengan program pemulihan ekonomi utama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha. Dan keempat, yang penting sekali untuk membangun fondasi yang kuat kita akan melakukan reformasi struktural di bidang kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial dan berbagai sektor lainnya.

Presiden menambahkan total alokasi belanja pemerintah tahun 2021 Rp2.750 triliun naik 0,4% dari tahun 2020. Perinciannya, Rp1.035 triliun untuk belanja K/L dan Rp795,5 triliun anggaran TKDD, terbagi sejumlah bidang antara lain adalah bidang kesehatan Rp169,7 triliun, bidang pendidikan Rp550 triliun, bidang infrastruktur Rp417,17 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, serta pembangunan teknologi informasi Rp26 triliun. (ozi)