Pemkab Terima Alokasi APBN Rp2,4 Triliun

Gubernur Sumsel H Herman Deru menyerahkan DIPA kepada Plt Bupati Muara Enim H Juarsah, di Griya Agung, Senin (30/11/2020). Foto: diskominfo muara enim

MUARA ENIM, PALPOS.ID – Pemkab Muara Enim menerima kucuran dana alokasi Rp2,4 triliun berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021.

Dana diserahkan langsung Gubernur Sumsel H Herman Deru kepada Plt Bupati Muara Enim H Juarsah saat penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), di Griya Agung, Senin (30/11/2020). Adapun belanja daerah dialokasikan pemerintah pusat untuk Kabupaten Muara Enim tahun 2021 yaitu Rp2,4 triliun terdiri dari alokasi TKDD, belanja kementerian/lembaga dan belanja non-kementerian/lembaga.

Dijelaskan Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel, Taukhid, secara keseluruhan Provinsi Sumsel menyerap APBN 2021 Rp45,4 triliun, dan khusus untuk alokasi ke Kabupaten Muara Enim yaitu Rp2,4 triliun.

“Dari data dipaparkan, Kabupaten Muara Enim merupakan penyerap APBN 2021 terbesar ketiga dari 17 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumsel, setelah Kota Palembang dan Kabupaten Muba,” kata Taukhid.

Menurutnya, dari total anggaran tersebut, dana yang masuk ke kas Pemkab Muara Enim yaitu alokasi TKDD Rp1,8 triliun yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp765,4 miliar, Dana Alokasi Umum Rp626,5 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp94 miliar, DAK Non-Fisik Rp157 miliar, Dana Insentif Daerah Rp7,5 miliar dan Dana Desa Rp236,3 miliar.

Dalam kesempatan itu diserahkan pula penghargaan kepada Desa Kayu Ara Sakti, Kecamatan Gunung Megang sebagai desa dengan pengelolaan keuangan terbaik di Sumsel.

Sementara Plt Bupati H Juarsah SH menyampaikan, alokasi dana APBN menjadi stimulan dalam struktur APBD Kabupaten Muara Enim 2021. “Kita berharap anggaran dapat terserap secara maksimal dan tepat sasaran bagi akselerasi pembangunan Kabupaten Muara Enim,” katanya.

Lanjut Juarsah, dirinya mengingatkan agar kuasa pengguna anggara (KPA) masing-masing satuan kerja termasuk instansi vertikal di Muara Enim, harus mengedepankan aspek kehati-hatian dan akuntabilitas keuangan, sehingga pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, khususnya di tiap-tiap satuan kerja dapat berjalan dengan baik. (ozi)