Jelang Pilkada, Tensi Politik di OKU Semakin Memanas

Foto bersama usai acara sosialisasi Pilkada Damai, Selasa (01/12/2020). Foto: humas Bawaslu OKU

BATURAJA, PALPOS.ID – Persoalan legalitas kolom kosong yang menyeruak dalam Pilkada Kabupaten OKU, mendapat atensi Bawaslu OKU.

Potensi gesekan masih mungkin terjadi dalam Pilkada.
Meski Kabupaten OKU hanya satu calon. Terlebih ada pihak yang aktif melakukan sosialisasi kolom kosong.

Komisioner Bawaslu OKU Anggi Yumarta mengakui, kolom kosong dalam pilkada Kabupaten OKU tensi politik bisa lebih panas dari pilkada Kota Prabumulih sebelumnya.

Disebutnya, mulai dari awal pilkada adanya tudingan “borong partai” kepada satu satu paslon. Disebut Anggi, ada hal hal tertentu yang perlu diluruskan. Karena tiap bakal pasangan calon sudah diberikan kesempatan sama.

“Mulai dari masa pendaftaran di parpol. Semua diberi kesempatan sama,” katanya saat sosialisasi Pilkada sehat dan bermartabat yang dilaksanakan Kesbangpol Sumsel, Selasa (01/12/2020).

Lanjut soal bagaimana kalau kolom kosong menang di Kabupaten OKU? Menurutnya, ini mengacu kepada Pasal 54 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dimana jika kolom kosong menang dalam proses pilkada, maka Gubernur Sumsel akan merekomendasikan nama-nama kepada Mendagri. Selanjutnya Mendagri yang akan menurunkan 1 nama untuk menjadi penjabat di Kabupaten OKU.

Namun, ada beberapa kewenangan yang dibatasi. Seperti tidak bisa membuat putusan baru. Artinya hanya melaksanakan kebijakan sudah tertuang dalam RPJMD yang sudah ada.

Jadi hanya meneruskan apa yang sudah jadi kebijakan pemimpin sebelumnya. Diakui Anggi, Penjabat juga tidak bisa melakukan rotasi jabatan.

Pro kontra soal sosialisasi kolom kosong yang mengarah kepada kampanye diakui Anggi. Disebut pelanggaran jika ada yang melakukan kampanye untuk kolom kosong. Yakni menyampaikan visi dan misi serta program. Jadi sebatas sosialisasi, dan bukan pola kampanye.

Bawaslu OKU sebutnya, tidak bisa memproses jika memang yang dilakukan hanya sebatas sosialisasi kolom kosong. (eco)