Dua Kasus Tak Diproses, Alasan Belum Cukup Bukti

Dewantara Jaya SP, Ketua Bawaslu OKU. Foto: istimewa/humas bawaslu oku

BATURAJA, PALPOS.ID – Gakkumdu Kabupaten OKU sampai akhir November 2020 telah menerima 10 laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pilkada. Namun karena buktinya kurang, delapan laporan dan temuan itu tidak bisa diproses.

“Ya, kita sampai hari ini sudah menerima 10 laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pilkada,” kata Ketua Bawaslu OKU Dewantara Jaya SP, melalui Koordinator Gakkumdu OKU yang menjabat Komisioner Bawaslu OKU, Anggi Yumarta, saat dibincangi, Rabu (02/12/2020).

Adapun rinciannya adalah laporan langsung dari masyarakat ada dua kasus yakni terkait ujaran kebencian dan sara di media sosial (medsos).

Kemudian temuan anggota Gakkumdu di lapangan sebanyak enam kasus antara lainĀ  perihal pengerahan perangkat desa di Lengkiti, Sosoh Buay Rayap dan di Desa Pengaringan.

“Semua laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pilkada itu tidak kita proses, karena tidak terpenuhi unsur materil atau alat bukti kurang,” tegasnya.

Sekarang yang terbaru Gakkumdu menerima dua laporan kasus dugaan pelanggaran Pilkada lagi, yakni tentang video mantan Wagub Sumsel, Eddy Yusuf yang diduga menyebarkan hoax soal masa jabatan Pjs, serta pengerahan aparat desa yang dilakukan oknum kades.

“Namun lagi-lagi sepertinya untuk kedua kasus ini tidak bisa kita proses karena alat buktinya tidak mencukupi. Namun laporan ini masih dikaji lagi lebih dalam,” beber Anggi.

Anggi menjelaskan, pihaknya memang sedikit mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti laporan dan temuan seputar dugaan pelanggaran Pilkada.

Sebab kata Anggi, alat bukti yang dimasukan pelapor baik itu berupa foto maupun video masih dinilai belum cukup. “Semua unsur harus terpenuhi baru laporan dan temunnya bisa kita proses,” tandasnya. (eco)