LAPORAN KHUSUS: PERGUNAKAN HATI NURANIMU!

Karikatur Pilkada Serentak. foto: koer/Palpos.ID

Hari ini 7 Daerah di Sumsel Gelar Pilkada

JIKA tak ada aral melintang, sesuai jadwal hari ini (9/12) 7 daerah di Sumsel akan menggelar pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ketujuh daerah itu yakni Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan (OKUS), dan OKU Timur (OKUT).

Selanjutnya Ogan Ilir (OI), Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Musi Rawas (Mura), dan Musi Rawas Utara (Muratara). Pemungutan suara Pilkada ini juga serentak digelar di 263 daerah lainnya di tanah air.

Terkait kegiatan ini, Ketua KPUD Sumsel, Kelly Mariana mengatakan, semua tahapan dan persiapan kegiatan pesta demokrasi yang digelar lima tahun sekali telah 99 persen siap digelar. Artinya tinggal penyelesaian teknis finishing penyelenggaraannya.

“Kami juga terus melakukan koordinasi persiapan penyelenggaraan pemungutan suara Pilkada, termasuk kelengkapan logistik Pilkada di semua tingkatan hingga ke TPS. Tentu kita berharap semuanya berjalan lancar,” harapnya, Selasa (08/12/2020).

Tak  hanya itu, Kelly berharap penyelenggaraan Pilkada ini juga dapat terlaksana dengan aman dan damai dan semua pihak dapat menerima hasil dengan berjiwa besar dan lapang dada. “Terutama semua warga yang sudah berhak menggunakan hak suaranya dapat aktif dan berduyun-duyun ke TPS di daerahnya masing-masing,” ucapnya.

Terpisah di Kabupaten OKU Timur  (OKUT) yang dikenal sebagai lumbung pangan Sumsel ini turut serta dalam pesta demokrasi dengan dua pasang calon, yaitu paslon dengan nomor urut 01 Enos-Yudha dan paslon nomor urut 02 Ruslan-Herly.

Ketua KPU OKUT, Herman Jaya S SosI menyatakan KPU OKUT  siap dalam gelaran pilkada di Bumi Sebiduk Sehaluan. Bahkan logistik pilkada pun sudah terdistribusikan hingga ke TPS dengan baik.“Tidak ada kendala. Semua sudah siap, baik petugas maupun logistik pilkada sudah lengkap dan sudah di TPS tanpa kendala,” jelasnya, Selasa (08/12/2020).

Selain itu, Herman menjelaskan, selain KPU OKUT, ada beberapa lembaga lain yang sudah mendaftarkan diri ke KPU OKUT untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada OKUT. “Hingga saat ini, ada tiga lembaga yang mengajukan surat ke KPU OKU Timur. Dua lembaga untuk hitung cepat dan satu lembaga pemantau pemilu. lembaga survey yang mendaftarkan diri yaitu Konsep Indonesa dan IPO institute. Sementara lembaga pemantau yang mendaftar yaitu Network for Indonesian demokrasi (Netfid),” papar Herman.

Ditambahkan Herman, dalam pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKUT, dirinya mengajak agar masyarakat tidak menyia-nyiakan hak suara yang dimiliki. “Ayo datang ke TPS dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Gunakan hak suara kita untuk masa depan OKUT lima tahun kedepan”, tutup Herman.

Sementara, Ketua Bawaslu OKUT, Ahmad Ghufron juga menegaskan, Bawaslu OKUT sejauh ini tidak ada kendala dalam hal kesiapan pengawasan pilkada. “Semua sudah kita siapkan dan himbauan-himbauan juga sudah kita lakukan kepada penyelenggara maupun timses paslon. Kita harapkan jangan sampai ada kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada ini dan kita jaga suasana agar tetap kondusif,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua KPUD Muratara, Agus Marianto mengatakan, untuk kesiapan pihaknya sudah mendistribusikan kertas surat suara ke PPK dan dari PPK disalurkan ke PPS. Kemudian lanjutnya mengingat pemilihan tahun ini tidak seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelumnya, karena pelaksanannya di tengah-tengah pandemi Covid-19.

“Ya tahun ini berbeda, maka dari itu kita tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes) dengan menyediakan alat pengukur suhu badan, masker serta menyediakan bilik khusus bagi masyarakat suhunya tinggi,” ujarnya. Lebih lanjut ia menghimbau seluruh masyarakat sekarang masa tenang dan harus ciptakan pesta demokrasi ini dengan damai serta kondusif.

Kemudian pastikan  agar  warga pemilih mendatangi TPS, karena di TPS juga sudah dipersiapkan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19. “Satu suara sangat menentukan pembangunan daerah, tanpa ada unsur paksaan dan iming-iming gunakanlah hak suara untuk menentukan pemimpin Muratara lima tahun kedepan. Jangan sampai hak suara tidak digunakan,” imbuhnya.

Drs Tarech Rasyid MSi, selaku Pengamat Sosial dan Politik mengatakan, anggota masyarakat yang memiliki hak pilih akan memberikan suaranya di kotak suara yang telah ditentukan. Para pemilih kali ini lanjut Tarech,  tentu berbeda dengan Pilkada sebelumnya ini dikarenakan Pilkada diselenggarakan dalam masa Pandemi Covid-19.

“Karena itu pemilih harus mengikuti protokol kesehatan. Hal ini tentu tidak akan terjadi kerumunan. Sebab, penyelenggara Pilkada atau KPUD, termasuk PPS akan menerapkan prokes, begitu juga Bawaslu akan melakukan fungsinya sebagai pengawas,” ucapnya.

Namun dikatakan Tarech, konflik Pilkada akan muncul bila para kontestan dan pendukungnya melakukan pelanggaran dan penegakan hukum berjalan tidak adil, maka berpotensi memunculkan ketidakpuasan antar kontestan dan atau para pendukung kontestan dalam Pilkada.

“Dalam hal ini, aparat penegak hukum tentu diharapkan berdiri ditengah atau independen, tidak berpihak kepada salah satu kontestan. Kondisi ini tentu tidak akan melahirkan konflik,” jelasnya.

Begitu pula dengan pemerintah, terutama ASN, dikatakan Tarech, hendaknya para ASN tetap bersikap netral atau profesional terhadap kontestan yang sedang bertarung, terutama petahana. Jika petahana meski mereka cuti  tidak menggunakan kekuatan atau kekuasaan yang dimilikinya tentu akan minimalisir konflik.

“Begitu pula halnya bila Bawaslu atau Panwaslu bekerja secara independen dan profesional maka kecil kemungkinan munculnya konflik,” tandasnya. Konflik sosial dan atau konflik politik kata Tarech, kerap muncul di akar rumput.

‘’Misalnya tertangkapnya pelaku money politik atau politik uang atau pelanggaran lainnya yang tidak direspon secara cepat maka akan membuka ruang konflik. Namun, kita harus percaya pada pemerintah dan aparat penegak hukum, termasuk pengawas pemilu yang telah memiliki pengalaman tentu akan minimalisir gejala-gejala konflik dalam pertarungan politik yang demokratis,” ujarnya.

Selain itu lanjut Tarceh, dirinya berharap para kontestan atau para calon kepala daerah mampu mengendalikan para pendukungnya dalam koridor hukum. “Itulah sebabnya hukum dan demokrasi memiliki hubungan yang erat. Demokrasi tanpa hukum akan melahirkan chaos akibat konflik.  Jika semua taat terhadap hukum maka proses demokrasi lokal dapat berjalan dengan baik,” ucapnya. (opa/ard/uci/rat)

Jaga Situasi Kondusif, Sebar 3.890 Personel

SEGALA upaya dilakukan agar pelaksanaan Pilkada serentak hari ini, Rabu (09/12/2020), di 7 daerah di Sumsel berlangsung aman, damai dan jauh dari konflik. Seperti sebelumnya  dilakukan deklarasi siap menang siap kalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Pilkada serentak 2020.

Selain itu menyebar sekitar 3.890 personel ke 7 daerah di Sumsel yang akan menyelenggarakan Pilkada, serta mengecek kesehatan dan kesiapan personel yang akan mengamankan setiap TPS.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri MM melalui Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Drs Supriadi MM mengatakan, pihaknya akan menerjunkan sekitar 3.890 personel untuk pengamanan Pilkada serentak di Sumsel.

“Semua berjalan seperti rencana awal, tidak ada penambahan personil, masih 3.890 personel yang akan kita sebar untuk mengamankan jalannya Pilkada di 7 Kabupaten/Kota di Sumsel,” kata Supriadi, dikonfirmasi via seluler, Selasa (08/12/2020).

Disinggung mengenai daerah yang dianggap rawan terjadi konflik saat pelaksanaan Pilkada, Supriadi memastikan jika semua daerah tersebut sudah kondusif.

“Oh, sudah tidak rawan, semuanya sudah kondusif. Kalau kemarin memang di Ogan Ilir, karena ada salah satu Paslon yang didiskualifikasi, sekarang sudah selesai, jadi aman-aman saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri MM mengatakan, aparat kepolisian akan melaksanakan tugas pengamanan dan tetap menjaga agar pesta demokrasi khususnya di Sumsel dapat berjalan lancar dan tertib.

“Apalagi mengingat saat ini kita masih dalam masa pandemi Covid-19, maka semua personil yang melakukan pengamanan akan dicek kesehatannya. Selain itu, agar menjadi perhatian kita semua saat memasuki kawasan TPS, agar menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak,” imbuhnya.

Kapolda Sumsel juga mengingatkan seluruh personel untuk selalu ikuti aturan dengan baik. Apalagi di saat akan melaksanakan tugas pengamanan TPS di 7 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2020.

“Atensi dari pimpinan (Kapolri), para personel harus bisa menjaga situasi dan kondisi di TPS, senantiasa menjaga kesehatan dan keamanan diri masing-masing dalam pengamanan TPS. Yang tak kalah penting Polri harus netral, dan meski tugas ini sepertinya berat tapi anggap sebagai tugas mulia,” kata Eko. (zon)

KOMENTAR MEREKA:

Hj RA Anita Noeringhati, Ketua DPRD Sumsel

Utamakan Jaga Prokes

Hj RA Anita Noeringhati, Ketua DPRD Sumsel

UNTUK seluruh masyarakat yang hari ini sedang memilih kepala daerah, saya minta untuk bisa datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya.

Pilihlah pemimpin diyakini bisa amanah dan bawa daerahnya menjadi lebih baik. Masalah perbedaan pilihan itu biasa, tetapi kebersamaan dan kondusifitas harus tetap dijaga.

Hal.lain yang tidak kalah pentingnya adalah tetap jaga protokol kesehatan (Prokes). Jangan anggap sepele masalah covid ini dan saya harap pilkada tidak menjadi claster baru penyebaran covid.

Terkait soal banyaknya petugas Pilkada yang masih reaktif, saya minta KPUD bisa memberikan solusi terbaik, sehingga Pilkada tetap bisa berjalan dengan aman dan kondusif. (opa)

Munawir, Ketua Bawaslu Muratara

Awasi Money Politik

Munawir, Ketua Bawaslu Muratara

UPAYA yang kita lakukan yakni memonitoring politik uang dan juga memonitoring pergerakan kotak surat suara dari PPK ke PPS disetiap Desa. Kami akui, hingga saat ini masih adanya undangan memilih belum sampai kepada pemilik nama.

Maka dari itu, kita menghimbau kepada PPS dan KPPS agar benar-benar menyampaikan undangan kepada pemilik nama. Jangan sampai nama mereka ada akan tetapi tidak menerima undangan.

Dari pengawasan kita, sejauh ini belum ditemukan money politik. Selain itu, kita juga belum menerima laporan adanya baik timses maupun dari Kandidat sendiri yang melakukan money politik. Namun kita akan terus melakukan pengwasan. (rat)

DR Andries Lionardo SIP Msi, Pengamat Sosial dan Politik

Gunakan Komunikasi Persuasif

DR Andries Lionardo SIP Msi, Pengamat Sosial dan Politik

TERKAIT Pilkada serentak yang akan berlangsung 9 Desember 2020 (hari ini,red), kerawanan pada saat pencoblosan tidak terlalu besar. Karena yang rawan itu pada saat penghitungan suara.

Nah terkait kondisi ini, semua pihak harus menggunakan komunikasi persuasif dalam menyukseskan pesta demokrasi. Pun pemerintah dan aparat kepolisian harus ikut mengawasi dari awal sampai akhir Pilkada tersebut. (nov)