KPU dan Bawaslu OI Diberi Sanksi Terendah, Ilyas Terima Apapun Keputusan DKPP

Massuryati, Ketua KPU Ogan Ilir. Foto: istimewa/humas KPU Ogan Ilir

INDRALAYA, PALPOS.ID – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI telah mengeluarkan keputusannya terkait pengaduan Cabup OI Incumbent, Ilyas Panji Alam. Keputusan ini dibacakan secara langsung Ketuanya Prof Muhammad, di Jakarta, Kamis (14/01/2021).

Putusan DKPP dengan No perkara 150-PKE-DKPP/XI/2020 dan 167-PKE/DKPP/XI/2020 menyatakan Bawaslu Ogan Ilir (OI) terhadap dalil pengadu tentang kedaluarsa dan asas nebis in idem terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya, bahwa dinyatakan DKPP RI tidak terbukti.

Oleh karenanya, Bawaslu OI diberikan sanksi terendah yaitu peringatan. Selanjutnya DKPP memerintahkan KPU dan Bawaslu RI menindaklanjuti keputusan DKPP paling lama 7 hari sejak dibacakan keputusan.

Sedangkan KPU OI, DKPP memutuskan, justru putusannya sangat ringan yakni rehabilitasi nama baik. “Saya mengucapkan syukur dan alhamdulilah, keputusan DKPP merehabilitasi nama baik, sebuah putusan sangat bijak dan adil,” kata Ketua KPU OI Dra Massuryati.

Sedangkan Ketua Bawaslu OI Dermawan Iskandar didampingi anggota Bawaslu Idris, Karlina dan koordinator Sekretariat Bawaslu Herman Fikri menyatakan, pihaknya mengaku bersyukur atas putusan DKPP.

“Kami bersyukur dan menerima putusan DKPP, kalau dalam tingkatan kode etik peringatan ini adalah sanksi terendah. Alhamdulillah ternyata beberapa dalil pengadu dinyatakan DKPP tidak terbukti,” ujar Dermawan Iskandar.

Sementara Cabup OI Incumbent, Ilyas Panji Alam selaku pihak melaporkan KPU dan Bawaslu setempat, terkait keputusan mendiskualifikasi pasangan Ilyas-Endang pada Pilkada, Ilyas mengaku, akan menerima apapun keputusan dari DKPP.

“Gamenya sudah berakhir, dan masyarakat telah memilih jadi apapun keputusannya kami akan terima,” singkat Ilyas, Kamis (14/01/2021).

Sementara itu, Pengamat Hukum Sumsel, Mualimin mengatakan keputusan Ilyas melaporkan KPU dan Bawaslu OI ke DKPP merupakan hak dari pelapor. Namun, yang perlu dicatat tindakan diambil KPU dan Bawaslu OI ini berdasarkan aturan UU yang berlaku dalam lingkup kepemiluan. Kecuali, tindakan diambil penyelenggara ini diluar ketentuan hukum sehingga boleh dianggap melanggar etik.

“Pertimbangannya kembali lagi ke DKPP menentukannya berdasarkan fakta terungkap dalam persidangan,” katanya. Karena pelapor tidak akan melanjutkan gugatan ini dan sudah menerimanya. (opa)