Ketua DPRD Pertanyakan Kejelasan Relokasi Permukiman PTBA

Liono Basuki Bsc, Ketua DPRD Muara Enim. Foto: istimewa/net

MUARA ENIM, PALPOS.ID – Plt Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Liono Basuki Bsc, mempertanyakan kejelasan relokasi lahan permukiman kepada pihak PT Bukit Asam.

Soalnya sebagian masyarakat bermukim di Bara Lestari I tidak bisa membuat sertifikat hak milik, lantaran lahan rekolasi tersebut masuk kawasan HGU.

“Termasuk kejelasan tanah relokasi Bungkit Munggu dan Air Laya di Bukit Agung dan Aska Agung. Kejelasan lahan tanah belum ada dan sebagian warga ada membeli tanah sendiri,” tegas Liono yang akrab disapa Kiki ini, Minggu (17/01/2021).

Lanjutnya, masyarakat bermukim dilahan PTBA yakni Diatas Dapur, Karang Tengah dan sebagaian Karan Tina sudah direlokasi ke Bara Lestari 1, telah ia bantu sebagian masyarakat mengurus pembuatan sertifikat hak milik melalui program pemerintah pusat dan sertifikatnya sudah keluar. Tetapi sebagian lokasi wilayah perumahan Bara Lestari, kata dia, tidak bisa dibuat sertifikat karena masuk kawasan HGU.

“Selaku Ketua DPRD Muara Enim dan anggota dewan dari Dapil IV serta masyarakat direlokasi itu selalu mempertanyakan kapan perusahaan bisa merealisasikan sertifikat. Sebab PTBA selalu menjanjikan kepada masyarakat akan membantu. Padahal tidak ada PTBA membantu dalam pengurusan pembuatan sertifkat,” ujarnya.

Untuk itu, dirinya pempertanyakan kepada pihak PTBA soal kejelasan wilayah pemukiman Bara Lestari I yang masuk kawasan HGU. Sebab sampai sekarang, kata Kiki, masyarakat yang bermukim di Bara Lestari I masuk wilayah kawasan HGU tersebut tidak bisa membuat sertifikat.

Kemudian, PTBA telah merealisikan pemukiman untuk perumahan Baralestari 1 Tahap 2 untuk sebagian masyarakat Karan Tina kejelasan status tanahnya bagaimana. Sebab sebelumnya PTBA telah berjanji kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dan masyarakat yang direlokasi akan mendapatkan sertifikat atas nama masing-masing.

Terpisah, Manajer Humas Komunikasi Adm Korporat PTBA, Iko Gusman ketika dikonfirmasi menjelaskan, bahwa PTBA bersama-sama dengan Bupati Muara Enim H Juarsah, pada Kamis pekan lalu sudah merealisasikan dan meresmikan 163 unit bangunan pemukiman untuk perumahan Baralestari 1 Tahap 2.

Setelah peresmian tersebut, PTBA akan membentuk tim yang bekerjasama dengan para stakeholder terkait untuk validasi data warga yang bisa menempati permukiman tersebut, sekaligus menyusun pemantapan skenario teknis lainnya.

“PTBA selalu dan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam setiap prosesnya demi kelancaran sebagaimana yang direncanakan. Semuanya dengan tujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan,” kata Iko.(ozi)