Empat Gugatan Pilkada di Sumsel Proses di MK

Komisioner KPU saat foto bersama di MK beberapa waktu yang lalu. foto istimewa/humas KPU Sumsel

JAKARTA, PALPOS.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada, untuk pihak pemohon dan termohon, Senin (18/01/2021).

Dalam buku tersebut diketahui empat dari 7 Kabupaten di Sumsel yang melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2020, berlanjut ke sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Empat gugatan ke MK itu, yaitu Kabupaten PALI, Muratara, OKU, dan OKU Selatan, sudah didaftar dalam BRPK MK. Artinya akan lanjut ke persidangan.

MK sendiri telah mengeluarkan Peraturan MK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Regulasi tersebut secara jelas mengatur jadwal persidangan hingga putusan.

Sebelum melakukan persidangan, pada 18 Januari 2021, Akta atau Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) diterbitkan untuk pihak pemohon dan termohon.

MK memberikan salinan pemohon kepada termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat daerah di waktu yang sama.

Pada 18-20 Januari 2021, jadwal sidang pertama diserahkan kepada pemohon dan termohon. Persiapan pemeriksaan pendahuluan berlangsung pada 26-29 Januari 2021.

Proses ini meliputi pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi pemohon, pemeriksaan isi materi permohonan, serta pengesahan alat bukti pemohon. Sidang pemeriksaan berjalan di MK berlangsung 1-11 Februari 2021.

Termasuk di dalamnya agenda penyerahan jawaban termohon, pemeriksaan keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu. “Seluruh gugatan ke MK, yaitu Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir), Muratara (Musi Rawas Utara), OKU (Ogan Komering Ulu) dan OKU Selatan, sudah didaftar dalam ARPK MK. Artinya akan lanjut ke persidangan,” kata komisioner KPU Sumsel Hepriyadi, Senin (18/01/2021).

Menurut Hepriyadi, dengan ada salinan ARPK dari MK tersebut, jajaran KPU kabupaten telah diinstruksikan untuk mengumpulkan dokumen dan bukti-bukti yang diperlukan nantinya saat sidang. (opa/rilis)