Pilkada Serentak Digelar 2027, Biaya Diongkosi APBN

Pelepasan jabatan Sekretaris KPU Kota Pagaralam Budiarjo, Rabu (22/07/2020). Foto: efvhan/Palpos.ID

PAGARALAM, PALPOS.ID – Pilkada bakal digelar serentak di seluruh Indonesia 2027 mendatang. Ini kemudian disebut dengan istilah Pemilu Daerah. Biayanya diambil dari APBN.

“Tidak ada lagi memakai APBD melalui NPHD (nota perjanjian hibah daerah),” ucap Ketua KPU Kota Pagaralam, Rahmat Qori Setiawan Amd, dihubungi Selasa (26/01/2021).

Penyelenggaraan Pilkada selama ini dibiayai APBD dengan mekanisme hibah dituangkan dalam nota perjanjian. Di Pilkada Pagaralam 2018 lalu, Pemkot Pagaralam menghibahkan dana Rp27 miliar lebih untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada.

Menurut Qori, penggunaan APBN untuk Pilkada itu diatur dalam RUU Pemilu. Saat ini RUU masih dibahas di DPR. Disebutkannya pada pasal 11, penyelenggaraan Pemilu Daerah ini dibiayai APBN.

Demikian pula dengan biaya Pemilu nasional yang merangkum Pileg dan Pilpres. “Tapi ini RUU ini kan masih dibahas, belum disyahkan. Artinya bisa saja mengalami perubahan. Kita tunggu saja finalnya nanti bagaimana,” ucapnya.

Sementara Walikota Pagaralam Alpian SH setuju bila pembiayaan Pilkada bersumber dari APBN. “Buat menjaga netralitas, juga meringankan keuangan daerah,” ujarnya.

Lantas apakah sebelum 2027 tidak ada Pilkada? Qori mengatakan Pilkada tetap ada. Yaitu pada 2020, 2022, dan 2023. Ini juga dimuat dalam RUU Pemilu.

Maka lanjut dia, Pilkada Pagaralam akan digelar dilaksanakan pada 2023. Sebab masa jabatan Wako dan Wawako Pagaralam habis pada 2023. Apakah pembiayaannya dari APBN juga? Qori bilang,bisa jadi tetap dari APBD, karena Pemilu Daerah baru dimulai pada 2027.

Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kristian Hadinata menambahkan, RUU Pemilu merupakan gabungan antara UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016 dan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini membuat jadwal Pilkada kembali dinormalisasi, sehingga Pilkada 2023 tetap dijadawalkan bagi daerah tertentu. “Pilkada serentak se-Indonesia atau Pemilu daerah baru dimulai 2027,” ucapnya.

Anggota DPRD Pagaralam, Abdul Fikri Yanto SThI MAg setuju bila biaya Pilkada diambil dari APBN. Sebab katanya, tak semua daerah memiliki APBD besar untuk membiayai Pilkada. “Bisa meringankan beban daerah yang pendapatan aslinya kecil,” ujarnya. (faj)