Pemilu Serentak 2024 Dinilai Banyak Mudoratnya

Bagindo Togar Butar Butar, pengamat politik. foto: istimewa for palpos.id

PALEMBANG, PALPOS.ID – Pemerintah belum mengeluarkan keputusan mengenai pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), apakah akan digelar 2022 dan 2023, atau akan digelar serentak pada 2024 mendatang.

Pengamat Politik Sumsel, Bagindo Togar Butar-butar mengatakan, apabila pemerintah tetap ngotot untuk melaksanakan Pilkada sesuai amanat Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016, yakni Pilkada serentak digelar November 2024, maka ada banyak hal yang akan terkena dampaknya.

“Pertama harus diperjelas adalah kesiapan pemerintah. Karena bila berkaca dengan pemilu serentak 2019 lalu, ada ratusan petugas yang wafat karena kelelahan, dan banyak surat suara yang tidak sah karena masyarakat bingung dengan banyaknya lembar surat suara,” ujar Bagindo, Kamis (04/02/2021).

Lebih jauh dia mengatakan, ketika itu masyarakat baru disuguhkan dengan 5 surat suara yakni pilpres, pemilihan anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Sementara untuk pemilu serentak 2024, masyarakat akan disodori dengan 7 lembar surat suara.

“Maka bisa dibayangkan bagaimana sibuknya petugas dan bagaimana bingungnya masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Terutama bagi mereka yang sudah tua. Dengan kondisi yang demikian, kualitas dari pelaksanaan pilkada itu sendiri bisa sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.

Karena tujuan dari pelaksanaan pemilu itu adalah untuk mencari pemimpin dan wakil rakyat yang amanah, maka sebaiknya pemerintah mempertimbangkan kembali rencana untuk menggelar pilkada serentak 2024 tersebut.

Diakuinya kalau pemerintah ingin menggelar pilkada serentak 2024, dengan alasan penghematan anggaran. Akan tetapi, apakah hal itu sepadan dengan banyaknya nyawa yang harus dikorbankan, serta kualitas dari proses maupun hasil dari pemilu tersebut.

“Pemilu serentak 2024 itu menurut saya, itu sangat dipaksakan dan beresiko tinggi. Ini juga sangat tidak realistis, dan terlihat jelas kalau kebijakan ini hanya untuk memenuhi sahwat politik sekelopok orang tertentu dengan mengorbankan petugas dan masyarakat. Karena selain membingungkan, hal ini juga akan merusak tatanan demokrasi,” tukas Bagindo.

Untuk masalah ini pemerintah harusnya lebih bijaksana dan mencari solusi terbaik, dimana pemilu bisa terlaksana dengan aman, dan biaya yang dikeluarkan juga tidak banyak.

“Saya kira, penghematan anggaran bisa dilakukan dengan banyak cara, bukan hanya dengan menggelar pemilu serentak 2024. Misalnya dengan memangkas tahapan yang dianggap tidak terlalu penting, serta memanfaatkan tekhnologi untuk mengurangi pengeluaran angaran. Saya kira cara ini akan lebih efektif dan tidak merugikan banyak pihak,” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, bila pemilu digelar serentak tahun 20204 mendatang, maka akan ada ratusan daerah yang akan dipimpin oleh PLT, dan dalam waktu yang cukup lama.  Yang cukup mengkhawatirkan lagi, dalam penentuan PLT, bisa dilakukan oleh satu orang saja yakni mendagri dan atas persetujuan dari presiden.

“Kalau dulu PLT bupati dan walikota itu dipilih oleh Gubernur. Maka dengan keluarnya PP no 18 tahun 2018, maka mendagri bisa menunjuk langsung PLT gubernur, walikota maupun bupati. Disini otoritas Mendagri sangat luar biasa,” kata Bagindo. (opa)