Laporan Komisi III Tidak Kuorum, Rapat Paripurna di Skor

SKOR : Suasana rapat paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi Terhadap LKPJ Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2020 di skor.(Foto:Ozy/Palpos.id)

MUARA ENIM, PALPOS.ID – Sidang rapat paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi Terhadap LKPJ Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2020, menarik perhatian para undangan yang hadir.

Soalnya, anggota Komisi III meminta rapat paripurna untuk diskor lantaran tidak ada kesepakatan alias tidak kuorum dalam penyampaian hasil pembahasan Komisi III.

Permintaan skor rapat paripurna itu disampaikan oleh anggota Komisi III Munyati SH MH, saat Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki BSc, membuka rapat paripurna terkait Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi Terhadap LKPJ Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2020, Selasa (8/6).

Turut hadir Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim Dr H Nasrun Umar, Penjabat (Pj) Seketaris Daerah Drs Emran Tabrani MSi, para Staf Ahli, Asisten, para kepala OPD dan Forkopimda.

“Izin pimpinan saya pada kesempatan ini mohon rapat paripurna ini di skor terlebih dahulu karena Komisi III belum siap untuk melaporkan hasil pembahasan komisi yang disebabkan oleh tidak kuorumnya anggota Komisi III pada jadwal yang telah ditetapkan,” tegas Munyati.

Lanjutnya, berdasarkan tatib DPRD Kabupaten Muara Enim No 1 Tahun 2019 Pasal 98 Ayat 1 bahwa setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum. Dimana hasil pembahasan Komisi III di Jakarta, kata dia, belum mengambil keputusan yang dapat dituangkan dalam bentuk laporan hasil pembahasan.

“Oleh karena itu, dijadwalkan kembali rapat pada Senin (7/6) 2021 dan undangan ditanda tangani oleh Ketua DPRD Muara Enim. Namun ternyata rapat terlebih dahulu kuorum. Selanjutnya, jadwal rapat yang ditentukan hanya dihadiri oleh saya, seketeris Komisi III. Sedangkan saudara Ketua Komisi III menghadiri undangan dari Gubernur dan anggota Komisi III yang lain tidak hadir,” katanya.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, menegaskan apabila ada laporan hasil pembahasan. Maka, kata dia, laporan hasil pembahasan itu dibuat sepihak dan bukan berdasarkan hasil keputusan rapat komisi. “Untuk itu sekali lagi pimpinan saya mohon dengan hormat rapat paripurna ini di skor dahulu,” tegasnya.

Permintaaan anggota Komisi III Munyati SH MH untuk rapat paripurna di skor, mendapat penolakan dari Izzudin Effendi SE, menyampaikan apa yang disampaikan saudari Munyati SH MH itu bagian dari keluh kesah komisi yang bersangkutan. Namun perlu diketahui bahwasahnya agenda yang sudah dilaksanakan sudah melalui rapat badan musyawarah sehingga kita melaksanakan peripurna.

Dikatakannya, permasalahannya hanya di Komisi III. Sementara untuk Komisi I, II dan IV sudah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD Kabupaten Muara Enim. “Kami maklum apa yang disampaikan oleh Komisi III. Namun mohon kiranya apa yang telah kami curahkan dalam pembahasan dapat terus dilanjutkan,” katanya.

Lanjutnya, tinggal Komisi III diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil pembahasannya terakhir.

“Kalau hanya untuk menskor satu komisi itu tidak etis dalam rapat paripurna ini. Kalau pun nanti yang disampaikan saudari Munyati ini sudah disampaikan paripurna terhormat ini, karena kita ada Badan Kehormatan (BK) untuk menyelesaikan permasalahan di intern. Mohon kiranya hargai kawan-kawan OPD yang sudah sinkronisasi dengan komisi yang telah selesai melaksanakan pembuatan laporan,” ujar Izzudin.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Muara Enim Kasman MA S Sos, menjelaskan alam rapat paipurna apa yang dikeluh kesahkan oleh anggotanya.

“Pertama kami sudah rapat di Jakarta itu kuorum pimpinan. Tetapi ibu Munyati meminta rapat OPD yang tidak hadir untuk dilaksanakan rapat kembali di Muara Enim. Dan pagi tadi kami sudah rapat dengan anggota itu lanjut,” jelas Kasman.

Namun pernyataan Ketua Komisi III tersebut tidak memdapatkan dukungan oleh anggotanya sendiri.

“Pada awalnya rapat di Jakarta itu, kita membutuhkan komitmen saudara bupati yang mengatakan diwakilkan OPD-OPD tersebut. Namun di Jakarta, buktinya rata-rata mitra Komisi III diwakilkan. Oleh karena itu diumumkan untuk dirapatkan kembali. Jadi saya rasa bukan masalah Banmus sudah menjadwalkan. Namun kalau ini masalah komisi saya rasa ini harga diri lembaga saudara-saudara (Dewan, red) dipertaruhkan,” tegas anggota Komisi III DPRD Muara Enim dari Fraksi Demokrat Rio Kusuma.

Setelah mendengarkan pandangan anggota dewan dan agar permasalahan tersebut tidak meluas. Akhirnya Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki BSc menskor rapat paipurna.

“Rapat saya skor dan dilajutkan kembali setelah istirahat makan siang. Kita beri ruang buat Komisi III untuk melakukan sinkronsasi baik internal Komisi III maupun dengan mitra kerja,”  tegas Kiki.(*)

Editor : Umnah