DPRD Sumsel Gelar Paripurna PJP APBD Tahun 2020

Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Prov Sumsel dengan agenda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PJP) APBD Sumsel Tahun 2020. (Foto : Popa/Palpos.id)

PALEMBANG, PALPOS.ID – Gubernur Sumsel, H Herman Deru menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PJP) APBD Sumsel Tahun 2020, pada rapat paripurna XXXI DPRD Sumsel, Rabu (16/6).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel, Hj Anita Noeringhati didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramanda N Kiemas, Kartika Sandra Desi dan Muchendi Mahzareki. Paripurna ini juga dihadiri Gubernur Sumsel H Herman deru beserta pejabat dilingkungan Pemprov Sumsel.

Dalam sambutannya Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan, nilai aset Pemprov Sumsel tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 23,66% dari sebelumnya sebesar Rp 25,87 Triliun, menjadi Rp 31,99 Triliun.

“Sedangkan untuk nilai utang pemprov Sumsel sebesar Rp 852,70 Milyar, naik sebsar 179,51% dari tahun 2019 sebesar Rp 305,07 Milyar,” ujar Deru.

Terhadap realisasi APBD Peemprov Sumsel tahun 2020, Deru mengaku bahwa, realisasi pendapatan sebesar Rp 9,27T atau 93,45%, dari target sebesar Rp 9,92T. Hal ini disebabkan tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD), lain lain PAD yang sah. Karena hanya terealisasi sebesar Rp 202,22 M atau 34,12%, dari target sebesar Rp 592,64 Milyar dan pendapatan transfer bagi hasil pajak yang hanya terealisasi sebesar Rp 619,04 milyar atau 66,85% dari target Rp 925,98%.

Untuk pembiayaan netto, Ketua DPW Partai Nasdem ini mengatakan hanya terealisasi sebesar Rp 360,86 milyar atau 48,90% dari anggarannya sebesar Rp 738,00 milyar.  Kondisi ini terjadi karena tidak terealisasinya penerimaan pembiayaan berupa pinjaman dalam negeri, sebesar Rp 125,74 milyar atau 24,75 persen dari anggaran sebesar Rp 507,96 milyar.

Dengan demikian, kata Deru, konstruksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2020 menunjukkan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar Rp 121,61 milyar. Sementara itu Ketua DPRD Sumsel, Hj Anita Noeringhati mengatakan, berdasrkan ketentuan pasal 21 ayat 3 huruf a angka 2 peraturan DPRD Sumsel, No 22 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Sumsel, perlu disampaikan pemikiran, pandangan, dan tanggapan oleh anggota DPRD dalam bentuk pemandangan umum dari fFraksi-fraksi DPRD Sumsel, yang akan dilaksanakan pada 21 Juni mendatang.(*)