KSP Dorong Percepatan Tol dan Legalisasi TR

Bupati Muara Enim menyerahkan plakat Pemkab Muara Enim kepada KSP RI Moeldoko.(Foto:Ozy/Palpos.id)

MUARA ENIM, PALPOS.ID – Pembangunan jalan tol Prabumulih-Muara Enim dan legalisasi tambang rakyat (TR) di Kabupaten Muara Enim jadi perhatian khusus Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia.

Kepala KSP RI Moeldoko, memastikan pihaknya akan mendorong selesainya proyek strategis nasional (PSN) di  Bumi Serasan Sekundang pada akhir Desember 2023. Selain itu, mantan Panglima TNI itu juga siap memfasilitasi pertemuan Pemkab Muara Enim dan Dirjen Minerba terkait rencana legalisasi tambang rakyat.

Hal ini terungkap dalam pertemuan audiensi Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim, H Nasrun Umar (HNU) dengan KSP, Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (24/6).

Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati hadir didampingi Asisten II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim Riswandar SH MH, Staf Ahli Pemkab Muara Enim bidang ekonomi dan pembangunan Febriansyah Nang Ali ST MSi, Kepala Dinas Perdagangan dan Energi Muara Enim Drs Syarfudin dan Jajaran Pemkab Muara Enim lainnya, menyampaikan  terima kasih kepada Kepala KSP Republik Indonesia telah meluangkan waktu berkenan menerima tatap muka untuk langsung mendengarkan sejumlah laporan yang telah terjadi di Bumi Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim.

“Alhamdulillah kita diterima Kepala KSP Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Dr Moeldoko Pemkab Muara Enim datang kesini melaporkan 2 hal yakni mengenai Proyek Strategi Nasional (PSN) Jalan Tol Simpang Indralaya Prabumulih dan Prabumulih Muara Enim,” ucap Pj. Bupati.

Pj Bupati mengatakan dua section jalan tol tersebut diharapkan selesai akhir 2022, dan terjadi hambatan atau perlambatan proses penimbunan karena kewenangan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020 berada di Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia yang hingga saat ini belum ada Rancangan Peraturan Pelaksananya (RPP).

Dikatakan HNU, pemerintah daerah mengalami hambatan dalam menyelesaikan kedua permasalahan tersebut mengingat tidak adanya kewenangan. “Bahwa untuk penggalian dan pengangkutan tanah timbunan tol, saat ini terdapat 2 perusahaan luar daerah pemegang izin usaha pertambangan (IUP) lama yang tidak membayarkan pajaknya ke Kabupaten Muara Enim sehingga menyebabkan potensi kerugian daerah,” ujar HNU.

Kemudian HNU menambahkan, di lain pihak ada 8 perusahaan lain yang hendak mengajukan IUP namun perizinan berjalan lambat karena menunggu proses dari pemerintah pusat. Demikian halnya permasalahan Peti yang saat ini menjadi dilema bagi pemerintah daerah.

“Syukur Alhamdulillah Pak Moeldoko akan memanggil Kementerian ESDM dan bertemu dengan Pemkab Muara Enim.  Yang nantinya akan terjadi pelimpahan untuk penyelesaian masalah ini langsung ke daerah bukan ke bupati tapi ke gubernur,” ungkapnya.

Pj Bupati juga mengungkapkan KSP meminta pemkab Muara Enim bersabar karena penyelesaian PSN jalan tol Prabumulih-Muara Enim terhambat. “Dan kita diminta mohon sabar, karena bukan Desember 2022 selesainya PSN jalan tol Prabumulih Muara Enim tapi Desember 2023. Menunggu RPP selesai sehingga memudahkan kewenangan dalam proses jalan tol Prabumulih Muara Enim,”urainya.

Terkait masalah Penambangan Tanpa Izin (PETI), HNU menegaskan Kepala KSP menganggap langkah yang telah dilakukan Pemkab Muara Enim terhadap PETI sudah melakukan hal yang benar atau law enforcement.

Lalu HNU menyampaikan dihadapan Kepala KSP kegiatan PETI telah berlangsung sejak tahun 2009 dimana tahun 2017 menelan 1 korban, 2018 ada 2 korban dan 2020 ada 11 korban sehingga total selama 4 tahun terdapat 14 orang meninggal. Pemkab Muara Enim sangat berharap kepada KSP agar bisa membantu penyelesaian masalah PETI ini, agar clear and clean, secara hukum ada legal standing.

“KSP menyampaikan bahwa tolong disampaikan kepada pemilik IUP pada pertemuan kedua nanti dan sedini mungkin Pusat sejalan dengan niat kita akan meneruskan kegiatan – kegiatan PSN itu sesuai dan berhasil tepat pada waktu pelaksanaannya,” tegas Pj Bupati

Menanggapi hal tersebut, Kepala KSP RI yang didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi KSP RI, Nelson Siagian PhD., menyampaikan bahwa pihaknya memahami permasalahan dan keterbatasan yang disampaikan oleh Pj Bupati Muara Enim.

Dirinya memastikan akan mengawal dan mengupayakan tindakan teknis serta telah menyampaikan surat untuk pertemuan dengan Dirjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen-ESDM).

Kepala KSP RI juga memuji langkah Pj. Bupati dalam menertibkan Peti yang dianggapnya sudah tepat melalui penegakan hukum (law enforcement) yang benar. Dirinya juga meminta pemerintah daerah untuk bersabar karena saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden turunan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 untuk mendelegasikan kewenangan Minerba kepada daerah, melalui gubernur sehingga diharapkan meminimalisir hambatan di daerah.(*)

Editor : Umnah