Soal Utang Negara, Jokowi Tidak Mencerminkan Kondisi Ekonomi yang Sedang Lesu

Ilustrasi utang negara. foto: istimewa/fin.co.id

JAKARTA, PALPOS.ID – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan pernyataan Presiden Jokowi terkait dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap kondisi pengelolaan utang luar negeri milik Indonesia.

Pasalnya, utang luar negeri yang lebih dari Rp6 ribu triliun membuat BPK khawatir terhadap kemampuan Indonesia membayar utang dan bunga. Penilaian BPK terhadap tren penambahan utang pemerintah yang jumlahnya semakin membengkak dan berpotensi gagal bayar.

Sebagai lembaga audit pemerintah, seharusnya rekomendasi BPK tersebut menjadi pertimbangan pemerintah ke depan.

Syarief Hasan menilai, pernyataan Presiden Jokowi tidak mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia yang hari ini sedang lesu, bahkan cenderung memburuk.

“Ekonomi masih berada di bawah minus dan masih resesi, ditambah utang luar negeri yang terus membengkak. tetapi pemerintah malah menganggapnya sebagai kondisi yang aman,” Syarief Hasan, dikutp Senin (28/6).

Ia menyebutkan, pengelolaan keuangan negara pada Kuartal II-2021 semakin memprihatikan. Dari berbagai kajian akademis, menunjukkan bahwa pertumbuhan utang luar negeri Indonesia semakin jauh melampaui pertumbuhan PDB Indonesia.

Rasionya kini hampir mendekati 42 persen yang tentu sangat berbahaya bagi Indonesia dan menimbulkan kekhawatiran dari BPK RI.

Syarief Hasan juga mengingatkan pemerintah terkait kondisi keuangan dan PDB Indonesia yang sangat timpang dengan utang luar negeri. “Tren pertumbuhan utang luar negeri ditambah bunga utang, jauh melampui tren pertumbuhan Produk Domestik Bruto dan penerimaan negara sehingga sangat berbahaya terhadap Indonesia,” tandasnya. (khf/fin)