Tahun Ini Pilkades Serentak Tetap Direncanakan

Bupati Empat Lawang H.Joncik Muhammad seusai rapat paripurna diruang rapat kantor DPRD Empat Lawang, Rabu (30/6). (Foto : Padri/Palpos.id)

EMPAT LAWANG, PALPOS.ID – Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Empat Lawang akan tetap direncanakan di tahun 2021, dengan beberapa kesepakatan serta dengan tetap persetujuan menteri dalam negeri (Mendagri).

“Direncanakan di tahun ini, dengan beberapa kesepakatan dibuatkan berita acara, kalaupun belum, nanti diawal tahun 2022 harus sudah terlaksana, kita tetap minta persetujuan kementerian dalam negeri (Mendagri),” kata H.Joncik Muhammad, Bupati Empat Lawang.

Saat rapat paripurna pada Selasa,(30/6) di aula kantor DPRD Empat Lawang, Joncik menyampaikan jika soal panitia telah dilakukan sesuai dengan perundang undangan.

“Kita melibatkan forkopimda karena itu amanat, kemungkinan besar rencana pilkades dilaksanakan pada masa pandemi covid-19 ini dan kita juga memasukan satgas covid -19 dalam peilkades nanti,” jelasnya.

Lanjutnya, dengan masalah yang ada yang telah diketahui bersama, bahwa di APBD 2021 ini pelaksanaan pilkades serentak yang dibiayai APBD karena keuangan Empat Lawang belum memungkinkan dan belum teranggarkan secara penuh.

“Termasuk untuk pengamanan dan saya sudah bicarakan untuk APBD perubahan dimasukan penambahan biaya pengamanan. Karena pilkades serentak,” lanjutnya.

Joncik mengatakan jika pilkades dilakukan tidak dengan pengawasan dan pengamanan yang ketat, maka hal-hal yang berdampak negatif itu akan terjadi.

“Oleh sebab itu November  sampai akhir November pasca penganggaran untuk keamanan sudah dianggarkan, belum lagi kalau semuanya melalui APBD rasanya susah pelaksanaan pilkades serentak, karena kita harus menyiapkan 5-8 miliyar,” ungkapnya.

Karena ungkap Joncik, ditengah pandemi covid-19 yang luar biasa ini pendapatan negara termasuk Empat Lawang mengami penurunan.

“Bayangkan sudah hampir dua tahun pandemi ini, Tahun 2020 sudah penurunan pendapatan yang luar biasa, 2021 penurunan, bahkan ada rekopusing, jadi untuk rekan-rekan DPRD tolong kita sama-sama pahami ini, saya sampaikan informasi ini, rasanya apa yang kami rasakan juga sama yang dirasakan oleh rekan rekan DPRD. Karena dampak PP33 itu bukan untuk legislatif tapi juga untuk eksekutif, tapi itu lah negara membuat sebuah aturan karena keuangan negara sedang susah,” tutupnya.(*)

 

Editor : Umnah