Pemkab Muara Enim Kaji Pujasera Masjid Agung

Asisten II memimpin rapat membahas tindaklanjut permohonan pemanfaatan lapangan parkir Masjid Agung, Kamis (01/07). Foto: diskominfo muara enim

MUARA ENIM, PALPOS.ID  – Adanya keinginan sekelompok warga Muara Enim yang ingin memanfaatkan lahan parkir Masjid Agung untuk Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera), Pemkab Muara Enim akan tampung dan kaji sehingga tidak menyalahi aturan yang berlaku.

“Pada prinsipnya, Kita (Pemkab Muara Enim, red) setuju, namun akan kita kaji supaya kedepan tidak menimbulkan masalah sosial dan hukum,” kata Asisten Perekonomian Pembangunan H Riswandar SH MH dalam rapat Membahas Tindaklanjut Permohonan Pemanfaatan Lapangan Parkir Masjid Agung Untuk Foodcourt / Streetfood di ruang rapat Asisten Perekobang Muara Enim, Kamis (01/07).

Menurut Riswandar, bahwa ada keinginan dari masyarakat yang ingin memanfaatkan lahan milik Pemkab Muara Enim yang dijadikan lahan parkir untuk Pujasera dengan sistim sewa. Dari sisi perekonomian masyarakat memang positif sebab bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru terutama di masa Covid-19.

Dari sisi lain, kata dia, Masjid Agung dan Pemkab Muara Enim bisa menambah pendapatan dari sewa tersebut. Namun, disisi kenyamanan, keamanan, lingkungan, kebersihan, sosial, hukum dan sebagainya perlu dan harus dikaji ulang, sebab jangan sampai dikemudian hari menimbulkan permasalahan lain terutama masalah hukum.

Masih dikatakan Riswandar, lahan yang rencananya akan dipinjam pakai warga tersebut adalah lahan milik Pemkab Muara Enim yang sebelumnya memang akan dihibahkan ke pengurus Masjid Agung untuk perluasan Masjid Agung sebagai icon Masjid di Kota Muara Enim. Lahan tersebut adalah lahan tukar guling eks Rumah Sakit DKT milik Kodam II Sriwijaya yang dipindahkan dan dibangunkan di Desa Kepur Muara Enim.

Ditambahkan Kadis PU Perkim A Yani, bahwa dahulu zaman kepemimpinan Bupati Muara Enim Kalamudin, memang ada rencana perluasan untuk Masjid Agung sehingga ada beberapa perkantoran dipindahkan, namun ketika ke pembebasan pemukiman warga tersendat. Padahal pemerintah akan menggantinya dengan membangun perumahan yang layak huni. Dan, di zaman Bupati Muara Enim A Yani berkeinginan untuk dijadikan pusat-pusat perekonomian sehingga proses hibah terhenti dengan sendirinya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Masjid Agung Ir H Mubri, bahwa pada tahun 2017, pernah ada rapat dengan pemerintah daerah, yang intinya akan menghibahkan lahan tersebut ke pihak Yayasan Masjid Agung. Bahkan kami meminta secara tertulis dan sempat dilakukan pengukuran. Dan ketika akan final, ada perggantian kepemipinan daerah, dan sepertinya ada keinginan lain untuk lahan tersebut sehingga kami memilih mundur teratur untuk mengurus hibah tersebut.

Mengenai masalah rencana akan dibangun Pujasera, lanjut Mubri, tentu harus memperhatikan dari segala aspek sehingga jangan menimbulkan permasalahan dikemudian hari yakni aspek lingkungan seperti limbahnya, keramaian suasana Covid-19, masalah parkir karena akan macet sedangkan jalan Sudirman ada larangan parkir, dan lain-lain.

Belum lagi masalah hiruk pikuk karena ramai, musik dan lain-lain akan menganggu kenyamanan beribadah. “Intinya kami tidak menghalangi, namun tolong kaji benar dari segala aspek, jangan sampai setelah diberikan izin nanti menjadi sesalan,” tegasnya.

Ditambahkan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Muara Enim Sofyan Aripanca, pada dasarnya pihaknya setuju dibangun Pujasera karena untuk membantu perekonomian masyarakat, namun tentu harus ada aturannya yang mengikat seperti keamanannya, kebersihannya, kerapiannya termasuk yang berdagang tidak boleh permanent sehingga sewaktu-waktu ketika lahan tersebut akan digunakan untuk yang lain menjadi mudah. (ozi)