Simak Yuk, Perbedaan PPKM dengan PSBB dan Lockdown

Ilustrasi: Suasana jalan di sekitaran Bundaran HI, Jakarta nampak lengang sejak diberlakukannya Work From Home (WFH). Foto: Dok. Korlantas Polri

JAKARTA, PALPOS.ID  – Pemerintah Indonesia baru saja menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Daurat yang secara resmi dijalankan pada 3 Juli – 20 Juli 2021.

Sebelum PPKM, pemerintah juga pernah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Lantas, apa perbedaan PPKM dan PSBB? Bagaimana pula perbedaan PPKM dengan lockdown?

Pengertian PPKM:

PPKM adalah singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Pembatasan kegiatan masyarakat ini hanya berlaku pada kota dan kabupaten tertentu, bukan keseluruhan provinsi.

Di Indonesia, sebelumnya telah berlaku PPKM Mikro yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2021. Namun, seiring bertambahnya kasus Covid-19, pemerintah kini menerapkan PPKM Darurat.

Meski belum memiliki aturan yang melandasi, PPKM Darurat dipilih untuk menekan penyebaran virus corona dengan skala yang lebih besar.

Sesuai namanya, PPKM Darurat diberlakukan karena suatu wilayah telah memasuki kondisi gawat darurat. Contohnya di Jakarta, ICU di rumah sakit sudah dipenuhi lebih dari 70% pasien Covid-19.

Tingkat kematian akibat virus corona juga meningkat di atas 3% dan tingkat kesembuhan di bawah 82%. Hal inilah yang mendasari pemerintah untuk memberlakukan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali.

Berikut Ketentuan PPKM Darurat yang Diterapkan Pemerintah untuk Beberapa Sektor:

– Aktivitas perkantoran sektor non-esensial 100% WFH, sektor esensial 50% WFH dan 50% WFO.

– Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.

– Pusat perbelanjaan ditutup sementara.

– Tempat ibadah ditutup sementara.

– Restoran atau kafe hanya boleh take away dan delivery, dilarang makan di tempat (dine in).

– Supermarket, pasar, toko kelontong beroperasional sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50%.

– Fasilitas umum ditutup sementara.

– Transportasi umum kapasitas maksimal 70%.

– Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang.

– Perjalanan jarak jauh (pesawat, bus, kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin dan antigen.

Perbedaan PPKM dengan PSBB:

Berbeda dengan PPKM, PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan penduduk tertentu dalam suatu wilayah, baik tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.

PSBB tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (ovid-19).

Perbedaan PPKM dengan PSBB terletak pada sistem regulasi. PPKM merupakan inisiatif dari pemerintah pusat. Sedangkan PSBB dapat diajukan oleh kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) atau Ketua Pelaksana Satgas Covid-19.

Nantinya, usulan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan akan diterapkan bila telah mendapat persetujuan.

Berdasarkan situs Covid19.go.id, PSBB menerapkan pembatasan kegiatan sekolah, tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan budaya, fasilitas umum, dan moda transportasi. Hanya sektor-sektor esensial untuk kebutuhan sehari-hari yang diizinkan beroperasi saat PSBB.

Perbedaan PPKM dengan Lockdown:

PPKM dan PSBB juga berbeda dengan lockdown atau karantina wilayah. Pada dasarnya, istilah lockdown merupakan suatu kebijakan pembatasan bagi masyarakat agar tetap berada di areanya selama bahaya ancaman masih terjadi.

Selama aturan lockdown diterapkan, masyarakat di suatu wilayah tidak diperbolehkan keluar rumah serta dilarang menjalankan berbagai kegiatan publik. Jadi jelas, perbedaan PPKM dengan lockdown terletak pada pembatasan kegiatannya.

Sementara Lockdown sangat berdampak terhadap sistem perekonomian, karena dapat menghambat laju perekonomian yang disebabkan oleh penurunan permintaan konsumen.

Itulah sebabnya, hingga saat ini Indonesia belum pernah memberlakukan kebijakan lockdown, meski hal tersebut telah tertuang dalam Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pun demikian, biaya untuk menerapkan sistem Lockdown juga terbilang cukup mahal. Presiden Jokowi juga pernah buka-bukaan soal anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai seluruh kebutuhan masyarakat DKI Jakarta jika diberlakukan lockdown dibutuhkan anggaran mencapai Rp550 miliar per hari.

“Untuk Jakarta saja pernah kami hitung-hitungan per hari membutuhkan Rp 550 miliar. Hanya Jakarta saja. Kalau Jabodetabek tiga kali lipat. Itu per hari,” kata Jokowi saat wawancara dalam program “Mata Najwa” pada 22 April 2020.

Bisa dibayangkan, dari angka yang disebutkan oleh Presiden Jokowi tersebut, apabila dihitung secara kasar dengan cara dikalikan 34 provinsi makan biaya total yang diperlukan untuk lockdown sekitar Rp 18,7 triliun per hari.

“Tidak ada negara yang sukses memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan melakukan lockdown. Untuk itu, pemerintah tak ingin meniru negara lain yang memberlakukan lockdown untuk memutus mata rantai penularan Covid-19,” pungkasnya. (der/fin)